Para pengunjuk rasa antipemerintah berkumpul di Monumen Kemenangan selama protes yang menyerukan Perdana Menteri Thailand Paetongtarn Shinawatra untuk mengundurkan diri di Bangkok, Thailand, pada 28 Juni 2025/Net
Ribuan warga Thailand turun ke jalan-jalan Bangkok menuntut Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra mundur dari jabatannya pada Sabtu waktu setempat, 28 Juni 2025.
Aksi protes terbesar sejak Partai Pheu Thai kembali berkuasa pada 2023 itu dipicu oleh sengketa perbatasan yang memanas dengan Kamboja dan tuduhan bahwa Paetongtarn tunduk pada tekanan asing, terutama dari mantan Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen.
Di tengah hujan deras, massa memadati kawasan Monumen Kemenangan sambil meneriakkan slogan "Ung Ing, keluar,” merujuk pada nama panggilan sang perdana menteri.
Mereka membawa bendera nasional Thailand dan spanduk berisi tuntutan agar pemerintah segera mundur.
“Dia harus minggir karena dialah masalahnya,” tegas Parnthep Pourpongpan, salah satu pemimpin demonstrasi dari kelompok nasionalis United Force of the Land.
Aksi ini berawal dari kontroversi panggilan telepon yang bocor pada Mei lalu, yang memperdengarkan komentar Paetongtarn yang dinilai melemahkan otoritas militer Thailand dan menunjukkan sikap tunduk terhadap Hun Sen.
Kritik terhadap militer merupakan hal sensitif di Thailand, negara di mana angkatan bersenjata memiliki pengaruh politik yang besar.
Meskipun Paetongtarn telah menyampaikan permintaan maaf, protes tetap meluas. Menurut Parnthep, banyak warga Thailand merasa pemerintahan saat ini dikendalikan oleh ayah Paetongtarn, Thaksin Shinawatra, dan terlalu dekat dengan elite politik Kamboja.
Thapanawat Aramroong, pensiunan berusia 73 tahun, menyebut sikap perdana menteri terhadap militer dan Hun Sen sebagai hal yang tidak dapat diterima.
Sementara Somkhuan Yimyai, 68 tahun, memperingatkan bahwa meskipun kecewa, solusi bukanlah kudeta militer.
“Pengambilalihan oleh militer sebelumnya tidak memberikan solusi bagi negara dalam hal penyelesaian korupsi atau tata kelola pemerintahan,” ujarnya, seperti dimuat
Reuters.
Ketegangan politik ini memperburuk situasi ekonomi Thailand yang tengah lesu. Keluar dari pandemi, negeri Gajah Putih itu belum berhasil mencapai pemulihan ekonomi yang stabil.
Krisis politik juga diperparah dengan keluarnya Partai Bhumjaithai dari koalisi pemerintahan pekan lalu, yang membuat posisi Paetongtarn semakin goyah.
Selain tekanan massa, Paetongtarn kini menghadapi penyelidikan hukum. Sekelompok senator mengajukan petisi ke Mahkamah Konstitusi dan Komisi Antikorupsi Nasional, yang dapat berujung pada pemecatan dirinya.
Dalam perkembangan lain, Hun Sen melontarkan serangan terbuka terhadap Paetongtarn dan keluarganya dalam pidato panjang yang disiarkan televisi, menyerukan perubahan pemerintahan di Thailand.
Kementerian Luar Negeri Thailand menyebut pidato tersebut sebagai luar biasa, sembari menegaskan bahwa Thailand lebih memilih jalur diplomatik untuk menyelesaikan masalah.
Dengan kemungkinan mosi tidak percaya pada bulan mendatang dan tekanan publik yang terus meningkat, masa depan politik Paetongtarn kini berada di ujung tanduk.
