Berita

Ilustrasi/RMOL

Politik

Rocky Gerung:

Putusan MK Harus Jadikan Partai Bukan Lagi Loket Oligarki

MINGGU, 29 JUNI 2025 | 06:46 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan pemilihan umum (pemilu) nasional dan lokal sudah sepatutnya disambut baik oleh partai politik (parpol).

Hal itu disampaikan pengamat politik Rocky Gerung saat mencermati dinamika yang terjadi usai keluarnya putusan MK tersebut.

“Saya kira bagus juga. Itu pelembagaan baru di sini, sehingga ada kesempatan partai-partai untuk dengan sangat hati-hati menyusun kader-kader mereka di daerah setelah kader-kader utamanya dipakai untuk stok persaingan di pemilu nasional,” ucap Rocky dikutip dalam kanal Youtube pribadinya, Minggu, 29 Juni 2025.


Lanjut dia, parpol harus menjadi sumber utama penyuplai kader-kader politik yang mumpuni.

“Karena selama ini partai sekadar loket yang dipakai oleh oligarki untuk menaruh orang-orangnya supaya bisa membenarkan kebijakan di pusat maupun daerah. Sekali lagi, isu ini atau keputusan ini melegakan partai politik,” ungkapnya.

Akademisi yang dikenal kritis ini menyebut putusan ini memberikan kesempatan besar buat parpol membenahi internal pengkaderan.

“Ini kesempatan secara institusional untuk memperkuat proses pengkaderan partai. Jadi, kita paham bahwa hal-hal semacam ini menguntungkan sistem demokrasi kita,” pungkasnya.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Eggi Sudjana Kerjain Balik Jokowi

Selasa, 20 Januari 2026 | 15:27

UPDATE

KDM Didukung DPRD Hentikan Alih Fungsi Lahan di Gunung Ciremai

Kamis, 22 Januari 2026 | 03:49

DPD Soroti Potensi Tumpang Tindih Regulasi Koperasi di Daerah

Kamis, 22 Januari 2026 | 03:25

Monumen Panser Saladin Simbol Nasionalisme Masyarakat Cijulang

Kamis, 22 Januari 2026 | 02:59

DPRD Kota Bogor Dorong Kontribusi Optimal BUMD terhadap PAD

Kamis, 22 Januari 2026 | 02:45

Alasan Noe Letto Jadi Tenaga Ahli Pertahanan Nasional

Kamis, 22 Januari 2026 | 02:22

Peran Pelindo terhadap Tekanan Dolar AS

Kamis, 22 Januari 2026 | 01:59

Retribusi Sampah di Tagihan Air Berpotensi Bebani Masyarakat

Kamis, 22 Januari 2026 | 01:47

DPRD Kota Bogor Evaluasi Anggaran Pendidikan dan Pelaksanaan SPMB

Kamis, 22 Januari 2026 | 01:20

Noe Letto Tegaskan Tidak di Bawah Bahlil dan Gibran: Nggak Urusan!

Kamis, 22 Januari 2026 | 00:59

Jabar di Bawah Gubernur Konten Juara PHK

Kamis, 22 Januari 2026 | 00:59

Selengkapnya