Berita

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump/Net

Dunia

Donald Trump Ngamuk dan Somasi Media Massa

JUMAT, 27 JUNI 2025 | 23:58 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Presiden Amerika Serikat Donald Trump melayangkan surat somasi kepada dua media raksasa AS, CNN dan The New York Times, buntut pemberitaan soal serangan terhadap fasilitas nuklir Iran.

Mengutip CNN pada Jumat 27 Juni 2025, Trump telah meminta tim hukumnya untuk mengirimkan surat somasi yang menuntut pencabutan berita terkait perang Israel-Iran, khususnya laporan intelijen AS yang menyebut serangan pada 22 Juni lalu tidak berhasil menghancurkan inti program nuklir Iran seperti yang diklaim Trump.

Di mana laporan yang dimuat CNN dan The New York Times pada 24 Juni menyebut bahwa penilaian awal Komando Pusat AS (CENTCOM) mengonfirmasi bahwa serangan AS gagal menghancurkan fasilitas nuklir Iran.


Laporan intelijen itu sendiri sudah dikonfirmasi oleh sejumlah pejabat pemerintah AS. Kendati begitu, mereka menyebut informasi intelijen tersebut tidak begitu meyakinkan dan menduga kebocoran informasi itu sengaja dilakukan untuk mengolok Trump.

Dalam somasi tersebut Trump juga akan meminta agar para pembocor informasi intelijen diproses secara hukum. Bahkan pada Rabu 25 Juni 2025, Trump mendesak pemecatan jurnalis dari dua media tersebut.

Sebelumnya, melalui unggahan di Truth Social, Trump telah menuduh kedua media besar itu menyebarkan berita palsu. Dalam unggahannya, Trump yang murka mengatakan CNN dan New York Times akan hancur.

“Berita palsu CNN, bersama dengan New York Times yang di ambang kebangkrutan, (kami) telah menyerang salah satu serangan militer paling sukses dalam sejarah,” katanya.

“Situs nuklir di Iran hancur total. Times dan CNN akan dihancurkan oleh publik,” tambahnya.

Namun, CNN serta The New York Times menolak tunduk atas somasi tersebut. Jurubicara CNN menegaskan pihaknya mendukung penuh para jurnalisnya dan laporan yang mereka buat semata-mata demi kepentingan publik.

Senada, pengacara The New York Times, David E. McCraw juga menekankan bahwa masyarakat Amerika memiliki hak untuk mengetahui bagaimana uang mereka digunakan, terutama dalam kebijakan luar negeri yang berdampak luas.

“Publik Amerika punya hak untuk mengetahui apakah serangan (AS) terhadap Iran, yang didanai oleh uang para pembayar pajak dan berdampak besar bagi setiap warga negara, berhasil atau tidak," tulis McCraw dalam pernyataannya.

"Kita mengandalkan badan intelijen kita untuk memberikan penilaian yang tidak memihak dan kita butuhkan dalam demokrasi untuk menilai kebijakan luar negeri negara kita dan kualitas keputusan para pemimpin kita," lanjutnya.

McCraw menambahkan, The New York Times tidak akan mencabut artikel yang telah dipublikasikan dan tidak akan meminta maaf atas laporan yang akurat. Ia bahkan menyindir langkah Trump sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan.

Populer

Negara Jangan Kalah dari Mafia, Copot Dirjen Bea Cukai

Selasa, 10 Februari 2026 | 20:36

Direktur P2 Ditjen Bea Cukai Rizal Bantah Ada Setoran ke Atasan

Jumat, 06 Februari 2026 | 03:49

KPK: Warganet Berperan Ungkap Dugaan Pelesiran Ridwan Kamil di LN

Kamis, 05 Februari 2026 | 08:34

Keppres Pengangkatan Adies Kadir Digugat ke PTUN

Rabu, 11 Februari 2026 | 19:58

Nasabah Laporkan Perusahaan Asuransi ke OJK

Kamis, 05 Februari 2026 | 16:40

Koordinator KKN UGM Tak Kenal Jokowi

Rabu, 04 Februari 2026 | 08:36

Lima Orang dari Blueray Cargo Ditangkap saat OTT Pejabat Bea Cukai

Kamis, 05 Februari 2026 | 15:41

UPDATE

Penyegelan Tiffany & Co jadi Pesan Tegas ke Pelaku Usaha yang Curang

Sabtu, 14 Februari 2026 | 01:57

Istri Mantan Kapolres Bima Kota Turut Diperiksa soal Kepemilikan Narkoba

Sabtu, 14 Februari 2026 | 01:36

Dokter Diaspora Kenang Kisah Bersama PDIP saat Bencana Sumatera

Sabtu, 14 Februari 2026 | 01:19

Kepala BGN Hingga Puluhan Perwira Polri Peroleh Bintang Jasa dari Prabowo

Sabtu, 14 Februari 2026 | 00:57

Sekjen PDIP: Bencana adalah Teguran Akibat Kebijakan yang Salah

Sabtu, 14 Februari 2026 | 00:32

Garda Satu Papua Barat Tempuh Jalur Hukum Atasi Aksi Premanisme

Sabtu, 14 Februari 2026 | 00:10

Kerry Riza Chalid Dituntut Bayar Uang Pengganti Rp13,4 Triliun

Sabtu, 14 Februari 2026 | 00:01

Legislator Demokrat Jakarta Pimpin Kader Ziarahi Makam Misan Syamsuri

Jumat, 13 Februari 2026 | 23:54

Polisi Tangkap Warga Malaysia Pengedar Narkoba Senilai Rp39,8 Miliar

Jumat, 13 Februari 2026 | 23:28

BPKH Dorong Peningkatan Diplomasi Ekonomi ke Arab Saudi

Jumat, 13 Februari 2026 | 23:07

Selengkapnya