Berita

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump/Net

Global

Donald Trump Ngamuk dan Somasi Media Massa

JUMAT, 27 JUNI 2025 | 23:58 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Presiden Amerika Serikat Donald Trump melayangkan surat somasi kepada dua media raksasa AS, CNN dan The New York Times, buntut pemberitaan soal serangan terhadap fasilitas nuklir Iran.

Mengutip CNN pada Jumat 27 Juni 2025, Trump telah meminta tim hukumnya untuk mengirimkan surat somasi yang menuntut pencabutan berita terkait perang Israel-Iran, khususnya laporan intelijen AS yang menyebut serangan pada 22 Juni lalu tidak berhasil menghancurkan inti program nuklir Iran seperti yang diklaim Trump.

Di mana laporan yang dimuat CNN dan The New York Times pada 24 Juni menyebut bahwa penilaian awal Komando Pusat AS (CENTCOM) mengonfirmasi bahwa serangan AS gagal menghancurkan fasilitas nuklir Iran.


Laporan intelijen itu sendiri sudah dikonfirmasi oleh sejumlah pejabat pemerintah AS. Kendati begitu, mereka menyebut informasi intelijen tersebut tidak begitu meyakinkan dan menduga kebocoran informasi itu sengaja dilakukan untuk mengolok Trump.

Dalam somasi tersebut Trump juga akan meminta agar para pembocor informasi intelijen diproses secara hukum. Bahkan pada Rabu 25 Juni 2025, Trump mendesak pemecatan jurnalis dari dua media tersebut.

Sebelumnya, melalui unggahan di Truth Social, Trump telah menuduh kedua media besar itu menyebarkan berita palsu. Dalam unggahannya, Trump yang murka mengatakan CNN dan New York Times akan hancur.

“Berita palsu CNN, bersama dengan New York Times yang di ambang kebangkrutan, (kami) telah menyerang salah satu serangan militer paling sukses dalam sejarah,” katanya.

“Situs nuklir di Iran hancur total. Times dan CNN akan dihancurkan oleh publik,” tambahnya.

Namun, CNN serta The New York Times menolak tunduk atas somasi tersebut. Jurubicara CNN menegaskan pihaknya mendukung penuh para jurnalisnya dan laporan yang mereka buat semata-mata demi kepentingan publik.

Senada, pengacara The New York Times, David E. McCraw juga menekankan bahwa masyarakat Amerika memiliki hak untuk mengetahui bagaimana uang mereka digunakan, terutama dalam kebijakan luar negeri yang berdampak luas.

“Publik Amerika punya hak untuk mengetahui apakah serangan (AS) terhadap Iran, yang didanai oleh uang para pembayar pajak dan berdampak besar bagi setiap warga negara, berhasil atau tidak," tulis McCraw dalam pernyataannya.

"Kita mengandalkan badan intelijen kita untuk memberikan penilaian yang tidak memihak dan kita butuhkan dalam demokrasi untuk menilai kebijakan luar negeri negara kita dan kualitas keputusan para pemimpin kita," lanjutnya.

McCraw menambahkan, The New York Times tidak akan mencabut artikel yang telah dipublikasikan dan tidak akan meminta maaf atas laporan yang akurat. Ia bahkan menyindir langkah Trump sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan.

Populer

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

Dua Tahun Cukup bagi Prabowo Mengasuh Geng Solo

Selasa, 13 Oktober 2026 | 13:43

UPDATE

Bursa Asia Tertekan, Kospi Anjlok Lebih 2 Persen

Jumat, 23 Oktober 2026 | 08:33

Ekonom Sentil Menteri Prabowo: Jangan Jadi Beban Presiden!

Jumat, 23 Oktober 2026 | 08:21

Wall Street Tertekan Aksi Jual Saham Teknologi

Jumat, 23 Oktober 2026 | 07:56

Lonjakan Minyak Tekan Logam Dunia: Emas Anjlok ke Level Terendah

Jumat, 23 Oktober 2026 | 07:45

Saham BYAN Tancap Gas, Naik 3,16 Persen ke Rp10.600

Jumat, 23 Oktober 2026 | 07:22

Penguatan IHSG Sinyal Kepercayaan ke Pemerintah Mulai Pulih

Jumat, 23 Oktober 2026 | 07:10

Pasar Eropa Merah Gara-gara Minyak

Jumat, 23 Oktober 2026 | 07:06

Terbuka Peluang Bangun Museum Haji Indonesia

Jumat, 23 Oktober 2026 | 06:58

Pujian Prabowo Jangan Jadi Obat Tidur Menteri

Jumat, 23 Oktober 2026 | 06:57

Pemerintah Harus Berlakukan Wajib Halal pada Oktober 2026

Jumat, 23 Oktober 2026 | 06:19

Selengkapnya