Berita

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump/Net

Dunia

Donald Trump Ngamuk dan Somasi Media Massa

JUMAT, 27 JUNI 2025 | 23:58 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Presiden Amerika Serikat Donald Trump melayangkan surat somasi kepada dua media raksasa AS, CNN dan The New York Times, buntut pemberitaan soal serangan terhadap fasilitas nuklir Iran.

Mengutip CNN pada Jumat 27 Juni 2025, Trump telah meminta tim hukumnya untuk mengirimkan surat somasi yang menuntut pencabutan berita terkait perang Israel-Iran, khususnya laporan intelijen AS yang menyebut serangan pada 22 Juni lalu tidak berhasil menghancurkan inti program nuklir Iran seperti yang diklaim Trump.

Di mana laporan yang dimuat CNN dan The New York Times pada 24 Juni menyebut bahwa penilaian awal Komando Pusat AS (CENTCOM) mengonfirmasi bahwa serangan AS gagal menghancurkan fasilitas nuklir Iran.


Laporan intelijen itu sendiri sudah dikonfirmasi oleh sejumlah pejabat pemerintah AS. Kendati begitu, mereka menyebut informasi intelijen tersebut tidak begitu meyakinkan dan menduga kebocoran informasi itu sengaja dilakukan untuk mengolok Trump.

Dalam somasi tersebut Trump juga akan meminta agar para pembocor informasi intelijen diproses secara hukum. Bahkan pada Rabu 25 Juni 2025, Trump mendesak pemecatan jurnalis dari dua media tersebut.

Sebelumnya, melalui unggahan di Truth Social, Trump telah menuduh kedua media besar itu menyebarkan berita palsu. Dalam unggahannya, Trump yang murka mengatakan CNN dan New York Times akan hancur.

“Berita palsu CNN, bersama dengan New York Times yang di ambang kebangkrutan, (kami) telah menyerang salah satu serangan militer paling sukses dalam sejarah,” katanya.

“Situs nuklir di Iran hancur total. Times dan CNN akan dihancurkan oleh publik,” tambahnya.

Namun, CNN serta The New York Times menolak tunduk atas somasi tersebut. Jurubicara CNN menegaskan pihaknya mendukung penuh para jurnalisnya dan laporan yang mereka buat semata-mata demi kepentingan publik.

Senada, pengacara The New York Times, David E. McCraw juga menekankan bahwa masyarakat Amerika memiliki hak untuk mengetahui bagaimana uang mereka digunakan, terutama dalam kebijakan luar negeri yang berdampak luas.

“Publik Amerika punya hak untuk mengetahui apakah serangan (AS) terhadap Iran, yang didanai oleh uang para pembayar pajak dan berdampak besar bagi setiap warga negara, berhasil atau tidak," tulis McCraw dalam pernyataannya.

"Kita mengandalkan badan intelijen kita untuk memberikan penilaian yang tidak memihak dan kita butuhkan dalam demokrasi untuk menilai kebijakan luar negeri negara kita dan kualitas keputusan para pemimpin kita," lanjutnya.

McCraw menambahkan, The New York Times tidak akan mencabut artikel yang telah dipublikasikan dan tidak akan meminta maaf atas laporan yang akurat. Ia bahkan menyindir langkah Trump sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya