DI balik headline besar tentang serangan udara, rudal balistik, dan aliansi strategis, ada satu fakta yang selalu berulang dalam sejarah konflik dunia, yang bertarung adalah elite, yang menanggung adalah rakyat biasa.
Ketegangan antara Iran dan Israel, serta keterlibatan Amerika Serikat, sering dibungkus dengan bahasa ideologi: agama, keamanan nasional, pertahanan diri, atau martabat bangsa. Namun jika dilihat dari dekat, konflik ini justru sangat bersifat ekonomi-politik dan lebih mewakili kepentingan penguasa dan industri perang, bukan aspirasi rakyatnya.
Pertarungan Tiga Negara, Bukan Tiga Bangsa
Di Iran, pemerintah menggencarkan perlawanan terhadap Israel dan AS demi mempertahankan kekuasaan di tengah tekanan ekonomi. Sementara itu, rakyat Iran terus hidup di bawah sanksi, inflasi tinggi, pengangguran, dan isolasi global.
Di Israel, elite politik memanfaatkan konflik untuk memperkuat koalisi dan mempertahankan jabatan. Rakyat Israel baik Yahudi maupun Arab, banyak yang hanya ingin hidup damai, tapi terus terjebak dalam pusaran perang dan ketegangan sosial.
Di Amerika Serikat, pemerintah membela Israel bukan hanya karena kedekatan ideologis, tapi juga karena keuntungan ekonomi dari industri senjata dan pengaruh geopolitik. Rakyat AS sendiri seringkali tidak terlibat langsung, tapi menanggung dampak lewat pajak dan krisis sosial domestik.
Dampak Bagi Rakyat Indonesia: Terasa Meski Tak Terlibat
Meski Indonesia jauh dari pusat konflik, rakyatnya tetap terdampak secara ekonomi dan sosial.
Pertama, harga BBM dan energi naik. Perang di Timur Tengah menyebabkan lonjakan harga minyak dunia. Dampaknya langsung terasa di Indonesia: harga BBM naik, diikuti oleh peningkatan tarif transportasi dan logistik. Kenaikan ini pada akhirnya mendorong lonjakan harga bahan pokok, yang membebani masyarakat, terutama golongan berpendapatan rendah.
Kedua, pelemahan rupiah dan inflasi. Ketika situasi global tidak stabil, investor cenderung menarik modal dari negara berkembang seperti Indonesia. Akibatnya, nilai tukar rupiah melemah. Barang-barang impor menjadi lebih mahal, dan ini memicu lonjakan inflasi. Harga kebutuhan sehari-hari meningkat, sementara daya beli masyarakat menurun.
Ketiga, ancaman PHK dan gangguan industri. Perang mengganggu rantai pasok global, menyebabkan keterlambatan bahan baku dan hambatan produksi. Sektor-sektor padat karya seperti garmen dan otomotif paling rentan terkena dampaknya. Akibatnya, risiko pemutusan hubungan kerja (PHK) meningkat dan upah bisa turun, mengancam stabilitas ekonomi rumah tangga rakyat.
Keempat, polarisasi sosial dan hoax. Konflik luar negeri seringkali dibawa masuk ke ranah ideologi dan agama dalam negeri. Ini membuka ruang bagi polarisasi sosial, penyebaran disinformasi, dan manipulasi opini publik. Potensi konflik horizontal di masyarakat meningkat, yang justru melemahkan solidaritas dan kohesi sosial bangsa.
Rakyat Indonesia hidup dalam naungan konstitusi. Pembukaan UUD 1945 menyatakan dengan tegas bahwa tujuan negara ini adalah: “...ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”.
Begitu pula di Amerika Serikat. Konstitusi mereka meletakkan prinsip bahwa perang hanya bisa dilakukan dengan persetujuan rakyat melalui Kongres, dan harus didasarkan pada pertahanan, bukan agresi ekonomi-politik elite. Oleh karena itu mendukung perang dalam bentuk apa pun, secara fisik, politik, apalagi lewat fanatisme digital adalah bentuk pelanggaran terhadap semangat konstitusi itu sendiri.
Rakyat yang sadar akan konstitusinya, akan menolak menjadi bagian dari propaganda perang. Mereka akan memilih untuk melawan kekerasan, menolak manipulasi media dan berdiri di sisi perdamaian serta keadilan.
Kita tidak harus berpihak pada Iran, Israel, atau Amerika. Kita harus berpihak pada rakyat Indonesia. Keberpihakan ini bukan sekadar sikap politik ini adalah bentuk perlindungan terhadap kebutuhan pokok, kestabilan sosial, dan masa depan generasi. Kita tak bisa terus terjebak dalam euforia dukungan terhadap konflik yang sejatinya hanya menguntungkan segelintir elite, sementara kita sendiri membayar harganya dalam bentuk harga pangan mahal, ketidakpastian ekonomi, dan disinformasi yang menyesatkan.
Apa Makna Turut Serta dalam Perdamaian Dunia?
Turut serta dalam perdamaian dunia bukan berarti hanya mengutuk kekerasan. Itu juga berarti,
pertama, kita harus menolak semua bentuk dukungan terhadap perang, bahkan jika itu hanya dalam bentuk opini, simpati membabi buta, atau perhatian yang tidak disertai dengan pemahaman kritis. Dukungan semacam itu, meskipun tampak pasif, tetap berkontribusi dalam memperkuat legitimasi kekerasan yang sedang berlangsung.
Kedua, sangat penting untuk tidak memberikan ruang bagi narasi elite yang sering kali mengalihkan penderitaan rakyat menjadi tontonan ideologis. Ketika konflik disulap menjadi drama heroik atau perang suci, kita lupa bahwa yang paling menderita adalah warga sipil yang tak bersenjata dan tak berdaya.
Ketiga, kita harus menolak ikut menyebarkan propaganda, baik melalui obrolan sehari-hari maupun media sosial, yang pada dasarnya justru menormalisasi kekerasan. Banyak narasi perang yang dikemas secara menarik, tetapi pada intinya mereduksi kemanusiaan dan merayakan kehancuran.
Bahkan hanya dengan menyimak berita perang tanpa nalar kritis, kita bisa ikut menjadi bagian dari normalisasi kekerasan itu sendiri. Maka, sikap diam tanpa pemahaman pun bisa berubah menjadi partisipasi pasif yang merugikan rakyat banyak.
Dan sekali lagi: konstitusi negara kita tidak memandatkan rakyat untuk menjadi penonton, apalagi pendukung perang. Konstitusi memandatkan kita untuk menjadi penjaga damai.
Sikap Rakyat Indonesia yang Dewasa dan Mandiri
Pertama, bersikap kritis terhadap informasi. Setiap kali kita menerima berita tentang konflik global, ajukan dua pertanyaan mendasar: “Siapa yang diuntungkan?” dan “Apakah ini benar-benar melayani kepentingan rakyat atau hanya kepentingan elite?” Sikap kritis adalah langkah awal untuk tidak terjebak dalam narasi yang manipulatif.
Kedua, dukung perdamaian yang nyata. Tolak semua bentuk glorifikasi perang, baik yang berasal dari ideologi kanan maupun kiri. Rakyat tidak membutuhkan panji konflik, apalagi perang yang jauh dari kehidupan sehari-hari. Yang dibutuhkan rakyat adalah kestabilan, kedamaian, dan harga pangan yang manusiawi.
Ketiga, perkuat ketahanan domestik. Salah satu cara paling strategis melawan dampak konflik global adalah dengan mengurangi ketergantungan terhadap dunia luar. Dukung pertanian lokal, UMKM, koperasi, dan komunitas rakyat sebagai sumber kekuatan ekonomi bangsa. Ketahanan ekonomi rakyat adalah benteng dari gejolak global.
Keempat, lindungi persatuan sosial. Di tengah hiruk-pikuk konflik luar negeri, jangan sampai kita ikut terpecah di dalam negeri. Perbedaan pendapat harus disikapi dengan kedewasaan. Solidaritas antarwarga jauh lebih penting daripada sekadar menang dalam debat geopolitik yang sering kali tidak menyentuh kehidupan nyata rakyat sehari-hari.
Jangan Jadi Penonton Buta Perang Orang LainSelama konflik dan perang hanya dikendalikan oleh segelintir elite, maka rakyat biasa di semua negara akan terus jadi korban. Tapi kita bisa memilih untuk tidak menjadi alat, tidak menjadi penggemar, dan tidak menjadi penonton yang diam.
Menolak menjadi alat elite adalah keberanian. Menjaga rakyat sendiri adalah amanat konstitusi. Dan turut serta dalam perdamaian dunia artinya: menolak segala bentuk perang dari medan tempur, layar berita, hingga kolom komentar.
*Penulis adalah penggiat literasi dari Republikein StudieClub
