Berita

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal/RMOL

Politik

Pimpinan DPR Ingin Segera Ada Ditjen Pesantren

KAMIS, 26 JUNI 2025 | 21:00 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

DPR RI akan mendorong pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren (Ditjen Pesantren) di Kementerian Agama yang khusus mengurusi lembaga pendidikan berbasis keagamaan.

Keberadaan Ditjen ini dinilai penting karena jumlah pesantren di Indonesia sudah mencapai lebih dari 350. 

"Kita sudah punya UU 18/2019 (tentang Pesantren) yang menjadi cantolan. Tinggal ditindaklanjuti Komisi VIII apakah perlu segera didorong Ditjen Pesantren, sehingga fokus. Selama ini kan kehadiran negara masih dipertanyakan," kata Wakil Ketua DPR, Cucun Ahmad Syamsurijal, Kamis, 26 Juni 2025. 


Cucun merasa selama ini postur anggaran yang ada tidak optimal dalam sektor pendidikan. Padahal, konstitusi mengamanatkan 20 persen anggaran negara diperuntukkan khusus pendidikan, termasuk pesantren. 

Politisi PKB ini menambahkan, lulusan pesantren kini sudah banyak bertransformasi. Tidak lagi hanya sebagai santri, tapi juga memberdayakan keilmuannya pada bidang-bidang lain.

“Ada yang ke akuntan bahkan memahami ilmu manajemen keuangan negara, ada juga ke pemerintahan. Jadi sudah banyak anak santri di PKB ini bertransformasi berdasarkan disiplin keilmuan bukan hanya ilmu pesantren," sebutnya.

“Makanya kami sangat apresiasi kegiatan konferensi internasional ini dan kita ingin terus ada berkelanjutan konferensi internasional ini yang lebih besar bahkan negara hadir di sana," lanjutnya.

Di tengah minimnya perhatian negara terhadap pesantren, ia mengapresiasi gelaran International Conference on the Transformation of Pesantren (ICTP) PKB.

Setelah konferensi ini, Cucun berharap PKB dapat menyusun roadmap dan melakukan adaptasi agar pesantren bisa menjadi pemimpin di tengah masyarakat dalam melakukan perubahan.

“Pesantren harus menciptakan pendidikan yang mengajar kita untuk berpikir. Karena kita akan digantikan jika kita hanya melakukan apa yang bisa dilakukan oleh AI,” tutupnya.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya