Berita

Peluncuran Pelaksanaan Pekerjaan Proyek Perumahan oleh PT Al Qilaa International Indonesia, yang digelar di The Ritz-Carlton, Mega Kuningan, Jakarta pada Kamis, 26 Juni 2025/Ist

Bisnis

Pemerintah Gandeng Perusahaan Qatar Bangun Satu Juta Hunian Vertikal

KAMIS, 26 JUNI 2025 | 18:01 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menjalin kerja sama strategis dengan Al Qilaa International Group, perusahaan pengembang asal Qatar, untuk merealisasikan proyek ambisius pembangunan satu juta unit hunian vertikal di seluruh Indonesia.

Kerja sama ini ditandai dengan Peluncuran Pelaksanaan Pekerjaan Proyek Perumahan oleh PT Al Qilaa International Indonesia, yang digelar di The Ritz-Carlton, Mega Kuningan, Jakarta pada Kamis, 26 Juni 2025.

Adapun proyek ini merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan pembangunan satu juta unit hunian vertikal setiap tahun.


Al Qilaa menyatakan komitmen investasi awal sebesar 2,5 miliar Dolar AS (Rp 40 triliun) untuk membangun 50.000 unit pertama, yang dilengkapi fasilitas seperti kolam renang, sekolah, nursery, area bermain, dan ruang komunal.

“Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada saudara saya, Hashim, yang telah mendukung proyek ini. Proyek ini adalah untuk masyarakat umum, dengan harga yang terjangkau, namun tetap bermartabat,” ujar Sheikh Abdulaziz Al Thani, Chairman PT Al Qilaa International Indonesia dalam siaran persnya.

Hunian akan dibangun dengan konsep smart tower dan ditargetkan selesai dalam dua tahun. Setelah itu, pembangunan tahap kedua akan dilakukan dengan target tambahan 50.000 unit.

Kepala Satgas Perumahan, Hashim S. Djojohadikusumo, menyebut bahwa proyek ini sejalan dengan misi pemerintah untuk mengangkat kualitas hidup jutaan keluarga Indonesia yang belum memiliki rumah layak.

“Presiden Prabowo menerima laporan bahwa ada 15 juta keluarga yang masih menunggu — yang berharga dan terhormat. Rumah yang terjangkau tapi memberi kehidupan yang bermartabat. Ini adalah misi suci untuk membawa masyarakat keluar dari kawasan kumuh,” ujar Hashim.

Dia juga menambahkan bahwa pemerintah akan menyinergikan pemanfaatan lahan negara dan BUMN di berbagai daerah. 

“Lahan-lahan pemerintah akan diikutsertakan untuk proyek ini, bukan hanya di Jakarta, tapi di seluruh Indonesia,” kata dia.

Sementara Wakil Menteri PKP, Fahri Hamzah, menekankan bahwa proyek ini merupakan bagian dari visi besar pemerintah untuk mempercepat ketersediaan hunian layak dan bermartabat bagi seluruh lapisan masyarakat.

“Sebagaimana pidato Bapak Presiden di Singapura beberapa hari yang lalu, Indonesia berkomitmen membangun satu juta unit vertical housing setiap tahun. Dan Al Qilaa dan grup datang untuk komitmen satu juta. Sebagai Kementerian baru, kami siap melayani dan memfasilitasi proses pembangunan ini,” ungkap Fahri.

Pada kesempatan itu juga, Wakil Menteri BUMN dan COO Danantara, Dony Oskaria, menyoroti potensi pemanfaatan aset tidak produktif milik BUMN sebagai bagian dari kolaborasi besar lintas sektor.

“Kami berkomitmen penuh, Pak Hashim, untuk mendukung program ini. Kita punya banyak lahan yang tidak produktif, yang bisa dikerjasamakan. Ini akan menjadi milestone besar untuk proyek perumahan yang diarahkan oleh Bapak Presiden,” ujar Dony.

Proyek ini akan dikembangkan oleh konsorsium China Communications Construction Company (CCCC) dan PT Risjadson Land, dengan dukungan teknis dari DLS Consultancy Pte. Ltd., serta pembiayaan dari PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN).

Dirut BTN, Nixon L.P. Napitupulu, menyatakan kesiapannya mendukung dari sisi pembiayaan. 

“Saya yakin proyek ini akan sukses karena kualitasnya tinggi dan harganya sangat terjangkau,” pungkasnya.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

AS dan Iran Kembali Saling Serang

Selasa, 05 Mei 2026 | 12:02

Rupiah Melemah Tajam ke Rp17.400, BI Soroti Tekanan Global

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:40

Ekonomi RI Tumbuh 5,61 Persen di Kuartal I-2026, Tertinggi Sejak Pandemi Covid-19

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:32

Harga Minyak Melonjak Meski OPEC+ Berencana Tambah Produksi

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:22

Polri Larang Anggota Live Streaming Saat Berdinas

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:18

Kenaikan HET MinyaKita Picu Harga Lewati Batas Wajar

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Prabowo Minta Kampus Bantu Pemda Atasi Masalah Sampah hingga Tata Kota

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Penyelidikan Korupsi Lahan Whoosh Mandek, KPK Akui Beban Perkara Menumpuk

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:08

Aktivis HAM Tak Perlu Disertifikasi

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Dubes Perempuan RI Baru Sekitar 10 Persen, Jauh dari Target 30 Persen

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Selengkapnya