Berita

Wakil Ketua Komisi II DPR Aria Bima/RMOL

Politik

Mendagri Tito Siap-siap Dicecar DPR Pekan Depan

RABU, 25 JUNI 2025 | 16:47 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Komisi II DPR bakal memanggil Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk menjelaskan berbagai peristiwa tentang kepulauan di Indonesia yang menjadi polemik di publik.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPR Aria Bima ketika ditanya soal beberapa kegaduhan terkait permasalahan pulau-pulau di Indonesia.

“Kita sudah mengagendakan akan ada rapat kerja khusus dengan menteri dalam negeri, tidak hanya Pulau Enggano dan Raja Ampat dan kasus yang antara Aceh dan Medan,” kata Aria Bima di Gedung Nusantara II, Komplek DPR RI, Senayan, Rabu, 25 Juni 2025.


“Kami telah mengagendakan kalau tidak salah tanggal 7 mengundang Kabupaten, Kota dan Provinsi daerah pesisir dan kepulauan untuk kita bahas semua hal yang berkaitan dengan persoalan ekonomi, masalah wilayah perbatasan, masalah undang-undang yang terkait dengan pengelolaan daerah kepulauan dan daerah pesisir,” tambahnya.

Legislator PDIP ini menyebut khusus daerah-daerah yang sudah menjadi destinasi wisata termasuk Geopark harus menjadi prioritas untuk dibahas. 

“Jadi persoalannya ini banyak. Misalnya persoalan Raja Ampat, itu masalah pengelolaan daerah kepulauan dengan persoalan Geopark. Sama dengan daerah yang ada juga di Medan.  Medan ini selain tiga pulau tersebut juga masalah Toba yang sudah diancam oleh PBB untuk dicabut Geoparknya karena pengelolaan pemerintah yang tidak serius,” jelasnya.

Selain itu, lanjut Aria Bima, Komisi II akan meminta penjelasan Mendagri tentang berbagai macam keluhan masyarakat terkait pencemaran udara dan tambak udang.

“Kemudian kita juga mulai banyak keluhan bagaimana pencemaran terhadap berbagai daerah pesisir dengan adanya tambak udang. Jadi banyak hal, maka Komisi II mengadakan rapat khusus untuk Kabupaten dan Kota serta kepulauan untuk wilayah pesisir,” tutupnya.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Eggi Sudjana Kerjain Balik Jokowi

Selasa, 20 Januari 2026 | 15:27

UPDATE

KDM Didukung DPRD Hentikan Alih Fungsi Lahan di Gunung Ciremai

Kamis, 22 Januari 2026 | 03:49

DPD Soroti Potensi Tumpang Tindih Regulasi Koperasi di Daerah

Kamis, 22 Januari 2026 | 03:25

Monumen Panser Saladin Simbol Nasionalisme Masyarakat Cijulang

Kamis, 22 Januari 2026 | 02:59

DPRD Kota Bogor Dorong Kontribusi Optimal BUMD terhadap PAD

Kamis, 22 Januari 2026 | 02:45

Alasan Noe Letto Jadi Tenaga Ahli Pertahanan Nasional

Kamis, 22 Januari 2026 | 02:22

Peran Pelindo terhadap Tekanan Dolar AS

Kamis, 22 Januari 2026 | 01:59

Retribusi Sampah di Tagihan Air Berpotensi Bebani Masyarakat

Kamis, 22 Januari 2026 | 01:47

DPRD Kota Bogor Evaluasi Anggaran Pendidikan dan Pelaksanaan SPMB

Kamis, 22 Januari 2026 | 01:20

Noe Letto Tegaskan Tidak di Bawah Bahlil dan Gibran: Nggak Urusan!

Kamis, 22 Januari 2026 | 00:59

Jabar di Bawah Gubernur Konten Juara PHK

Kamis, 22 Januari 2026 | 00:59

Selengkapnya