Berita

Hasil survei Lembaga Riset dan Penelitian Politik Ethical Politics, terkait masa 100 hari kerja Kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung-Rano Karno/Istimewa

Politik

Kepuasan Publik di 100 Hari Kerja Pram-Rano Diklaim Tembus 77 Persen

RABU, 25 JUNI 2025 | 11:11 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Masa 100 hari kerja Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung-Rano Karno, diklaim meraih tingkat kepuasan yang tinggi.

Hal tersebut merupakan hasil survei Lembaga Riset dan Penelitian Politik Ethical Politics, yang dirilis di Jakarta, pada Selasa kemarin, 24 Juni 2025.

Direktur Eksekutif Ethical Politics, Hasyibulloh Mulyawan menjelaskan, tingkat kepuasan warga terhadap Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang baru itu tembus di atas 70 persen.


"Duet Pramono Anung dan Rano Karno (pimpin Jakarta) tembus di angka 77,73 persen. Angka ini menggelegar hanya dalam 100 hari pertama masa jabatan mereka," ujar Mulyawan dalam keterangannya, Rabu, 25 Juni 2025.

Dari hasil survei yang digelar pada medio 19-26 Mei 2025 tersebut, sosok yang kerap disapa Iwan itu juga menemukan adanya kepuasan publik di sejumlah sektor kinerja 

"Secara rinci, 78,1 persen publik puas dengan kemampuan menyerap aspirasi rakyat, dan 76,4 persen merasa janji kampanye direalisasikan lewat kebijakan yang sesuai kebutuhan zaman," papar Iwan.

"Mereka tidak banyak gembar-gembor, tapi kerja nyata terasa," sambungnya menegaskan. 

Selain itu, Iwan juga menyebutkan surveinya turut memotret perspektif publik dalam mengenali dan menilai 40 program Quick Wins Pramono-Rano.

"Hasilnya, program seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP), KJMU, pemutihan ijazah, hingga integrasi transportasi Jabodetabek, mendapat pengakuan luas dan kepuasan tinggi," tuturnya.

"Namun, transparansi anggaran masih menjadi catatan dengan tingkat kepuasan 67,89 persen," ucap Iwan menambahkan.

Tercatat, program seperti Jakarta Collaboration Fund, Mixed Used Development, dan RSUD Internasional Cakung masih berkutat pada tahap perencanaan. 

"Kognisi dan kepuasan terhadap program-program ini tergolong rendah, menandakan butuh sosialisasi dan percepatan realisasi," tutup Iwan.

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Omongan Amien Rais Dibenarkan Publik selama Tak Dibantah Teddy

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:15

UPDATE

Kapal-kapal yang Tertinggal

Sabtu, 09 Mei 2026 | 05:55

Teriakan ‘Bapak Aing’ Sambut Kirab Milangkala Tatar Sunda

Sabtu, 09 Mei 2026 | 05:36

Kebahagiaan Mahasiswa Baru

Sabtu, 09 Mei 2026 | 05:20

Pemerintah Mestinya Terbuka soal Harga Keekonomian BBM Bersubsidi

Sabtu, 09 Mei 2026 | 04:59

Nelayan Tradisional Soroti Tiga Isu Mendesak Masyarakat Pesisir

Sabtu, 09 Mei 2026 | 04:45

ASEAN dan Tantangan Ketahanan Energi Kawasan

Sabtu, 09 Mei 2026 | 04:25

Eks Wakapolda Sulsel Jabat Kapolda Sulteng

Sabtu, 09 Mei 2026 | 03:59

KIOTEC Kunjungi Korsel Perkuat Kapasitas SDM Kelautan

Sabtu, 09 Mei 2026 | 03:40

Meritokrasi dan Integritas dalam Promosi Perwira Tinggi TNI-Polri

Sabtu, 09 Mei 2026 | 03:28

Djaka Budi Utama Belum Tentu Bersalah dalam Kasus Suap Bea Cukai

Sabtu, 09 Mei 2026 | 02:59

Selengkapnya