Berita

Hasil survei Lembaga Riset dan Penelitian Politik Ethical Politics, terkait masa 100 hari kerja Kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung-Rano Karno/Istimewa

Politik

Kepuasan Publik di 100 Hari Kerja Pram-Rano Diklaim Tembus 77 Persen

RABU, 25 JUNI 2025 | 11:11 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Masa 100 hari kerja Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung-Rano Karno, diklaim meraih tingkat kepuasan yang tinggi.

Hal tersebut merupakan hasil survei Lembaga Riset dan Penelitian Politik Ethical Politics, yang dirilis di Jakarta, pada Selasa kemarin, 24 Juni 2025.

Direktur Eksekutif Ethical Politics, Hasyibulloh Mulyawan menjelaskan, tingkat kepuasan warga terhadap Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang baru itu tembus di atas 70 persen.


"Duet Pramono Anung dan Rano Karno (pimpin Jakarta) tembus di angka 77,73 persen. Angka ini menggelegar hanya dalam 100 hari pertama masa jabatan mereka," ujar Mulyawan dalam keterangannya, Rabu, 25 Juni 2025.

Dari hasil survei yang digelar pada medio 19-26 Mei 2025 tersebut, sosok yang kerap disapa Iwan itu juga menemukan adanya kepuasan publik di sejumlah sektor kinerja 

"Secara rinci, 78,1 persen publik puas dengan kemampuan menyerap aspirasi rakyat, dan 76,4 persen merasa janji kampanye direalisasikan lewat kebijakan yang sesuai kebutuhan zaman," papar Iwan.

"Mereka tidak banyak gembar-gembor, tapi kerja nyata terasa," sambungnya menegaskan. 

Selain itu, Iwan juga menyebutkan surveinya turut memotret perspektif publik dalam mengenali dan menilai 40 program Quick Wins Pramono-Rano.

"Hasilnya, program seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP), KJMU, pemutihan ijazah, hingga integrasi transportasi Jabodetabek, mendapat pengakuan luas dan kepuasan tinggi," tuturnya.

"Namun, transparansi anggaran masih menjadi catatan dengan tingkat kepuasan 67,89 persen," ucap Iwan menambahkan.

Tercatat, program seperti Jakarta Collaboration Fund, Mixed Used Development, dan RSUD Internasional Cakung masih berkutat pada tahap perencanaan. 

"Kognisi dan kepuasan terhadap program-program ini tergolong rendah, menandakan butuh sosialisasi dan percepatan realisasi," tutup Iwan.

Populer

Negara Jangan Kalah dari Mafia, Copot Dirjen Bea Cukai

Selasa, 10 Februari 2026 | 20:36

Direktur P2 Ditjen Bea Cukai Rizal Bantah Ada Setoran ke Atasan

Jumat, 06 Februari 2026 | 03:49

KPK: Warganet Berperan Ungkap Dugaan Pelesiran Ridwan Kamil di LN

Kamis, 05 Februari 2026 | 08:34

Nasabah Laporkan Perusahaan Asuransi ke OJK

Kamis, 05 Februari 2026 | 16:40

Keppres Pengangkatan Adies Kadir Digugat ke PTUN

Rabu, 11 Februari 2026 | 19:58

Koordinator KKN UGM Tak Kenal Jokowi

Rabu, 04 Februari 2026 | 08:36

Lima Orang dari Blueray Cargo Ditangkap saat OTT Pejabat Bea Cukai

Kamis, 05 Februari 2026 | 15:41

UPDATE

Program Prabowo Tak Akan Berdampak Jika Soliditas Internal Rapuh

Jumat, 13 Februari 2026 | 16:03

Prabowo Tantang Danantara Capai Return on Asset 7 Persen

Jumat, 13 Februari 2026 | 16:01

Pakar: Investigasi Digital Forensik Bisa jadi Alat Penegakan Hukum Kasus Investasi

Jumat, 13 Februari 2026 | 15:46

Wapres Tekankan Kuartal I Momentum Emas Sektor Pariwisata

Jumat, 13 Februari 2026 | 15:40

Kapolri Siap Bangun Lebih dari 1.500 SPPG Selama 2026

Jumat, 13 Februari 2026 | 15:26

Kolaborasi Inspiratif: Dari Ilustrasi ke Mesin Pertumbuhan Ekonomi Kreatif

Jumat, 13 Februari 2026 | 15:20

Setnov Hadir, Bahlil Hanya Pidato Singkat di HUT Fraksi Partai Golkar DPR

Jumat, 13 Februari 2026 | 15:18

Kepala BPKH: Desain Kelembagaan Sudah Tepat, Tak Perlu Ubah Struktur

Jumat, 13 Februari 2026 | 15:16

Prabowo Hadiri Indonesia Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara

Jumat, 13 Februari 2026 | 14:53

Keuangan Haji Harus Berubah, Wamenhaj Dorong Tata Kelola yang Lebih Modern

Jumat, 13 Februari 2026 | 14:36

Selengkapnya