Berita

Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno yang juga anggota Komisi VII DPR RI saat menyambangi Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL/RMOL

Politik

Pemerintah Lirik Energi Nuklir, Eddy Soeparno Ingatkan Pengawasan Ketat

SELASA, 24 JUNI 2025 | 10:19 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Pengembangan energi nuklir layak menjadi salah satu opsi masa depan untuk menjamin pasokan listrik yang bersih dan stabil di Indonesia. 

Hal ini disampaikan Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, saat menyambangi Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Selasa 24 Juni 2025.

“Nuklir itu relatif aman dan memberikan pasokan energi bersih selama 24 jam. Berbeda dengan tenaga surya yang bergantung pada sinar matahari,” kata Eddy 


Anggota Komisi VII DPR RI ini menyebutkan bahwa dirinya pernah diundang pemerintah Rusia untuk berdiskusi mengenai pengembangan kota hijau, termasuk dalam konteks pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan kerja sama bilateral di sektor energi nuklir.

Menurutnya, Indonesia tengah mengkaji pengembangan energi nuklir dengan target realistis sekitar tahun 2032. Kalimantan Barat bahkan disebut sebagai salah satu lokasi yang telah dianggap layak untuk pembangunan reaktor.

“Rusia sudah sangat maju dalam teknologi nuklir karena pengalamannya yang panjang. Reaktor yang akan dibangun di Indonesia tidak besar, tapi perlu pengawasan ketat. Dalam rancangan undang-undang, juga akan dibentuk badan independen untuk mengawasi,” jelasnya.

Selain energi, Eddy juga menyoroti masalah akut pengelolaan sampah di Indonesia. Dari total sampah yang ada, hanya sekitar 40 persen yang dimanfaatkan. Sisanya masih dibuang dan ditimbun.

“Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) sulit karena proses perizinan panjang dan rumit. Harus ada persetujuan kepala daerah dan DPRD, sementara tarif listrik dari PLTSa dibeli dengan harga rendah," pungkasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

UPDATE

Naming Rights Halte untuk Parpol Dinilai Politisasi Ruang Publik

Rabu, 15 April 2026 | 12:19

Iran Taksir Kerugian Akibat Serangan AS-Israel Capai Rp4.300 Triliun

Rabu, 15 April 2026 | 12:13

Prima Sebut Wacana PDIP Gaji Guru Rp5 Juta Ekspektasi Semu

Rabu, 15 April 2026 | 12:12

Kasus Pelecehan di FHUI Jadi Ujian Integritas Kampus

Rabu, 15 April 2026 | 12:06

Temui Dubes UEA, Waka MPR Pacu Investasi dan Transisi Energi

Rabu, 15 April 2026 | 11:52

IPC TPK Sukses Kelola 850 Ribu TEUs di Awal 2026

Rabu, 15 April 2026 | 11:41

Diduga Dianiaya Senior, Anggota Samapta Polda Kepri Tewas

Rabu, 15 April 2026 | 11:34

Auditor BPKP Ungkap Kerugian Pengadaan Chromebook Terjadi Selama 3 Tahun

Rabu, 15 April 2026 | 11:32

Soal Kasus Bea Cukai, Faizal Assegaf Ungkap Kronologi Hubungan dengan Rizal

Rabu, 15 April 2026 | 11:21

Zelensky Sindir AS Kehilangan Fokus ke Ukraina Akibat Perang Iran

Rabu, 15 April 2026 | 11:03

Selengkapnya