Berita

Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno/RMOL

Politik

PAN: Reshuffle Hak Presiden, Tugas Kami All Out

SENIN, 23 JUNI 2025 | 22:28 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno, menegaskan bahwa partainya sejak awal konsisten memandang reshuffle kabinet sebagai hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto. 

Hal ini disampaikannya saat menjadi narasumber dalam podcast 'Ruang Redaksi' yang dipandu redaktur khusus Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Ahmad Kiflan Wakik.

“Dari dulu sampai sekarang, kami berpandangan reshuffle adalah hak penuh Presiden. Tugas kami adalah bekerja all out dan sepenuh hati,” ujar Eddy di kantor RMOL, Senin 23 Juni 2025.


Eddy menyampaikan bahwa jika kader PAN mendapatkan kepercayaan dan dinilai baik, pihaknya tentu bersyukur. Namun jika ada kekeliruan, evaluasi tetap menjadi kewenangan penuh Presiden.

“Alhamdulillah, kami dapat informasi bahwa kader PAN sejauh ini bekerja baik. Pak Zulhas (Ketua Umum PAN) juga mendapat masukan dari Presiden bahwa para kader PAN di kabinet dinilai positif,” tambahnya.

Ia menyebut sejumlah indikator keberhasilan, seperti kemandirian ekonomi, surplus perdagangan, hingga penanganan isu lingkungan yang dianggap cukup baik. Termasuk, kelancaran arus mudik Lebaran yang lalu juga menjadi catatan positif.

“Alhamdulillah, kader PAN menunjukkan performa yang bagus,” tutup Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno yang juga bertugas di Komisi XII DPR RI yang membidangi Energi, Lingkungan Hidup, Investasi dan Hilirisasi.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya