Berita

Ilustrasi/RMOL

Politik

Indonesia Masuk Pusaran Ketidakpastian Global yang Kompleks

MINGGU, 22 JUNI 2025 | 11:47 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Usai tensi geopolitik di Timur Tengah memanas antara Israel dan Iran serta keterlibatan pihak ketiga yaitu Amerika Serikat (AS), maka gejolak ekonomi global kembali menunjukkan taringnya.

Analis pasar uang, Ibrahim Assuaibi menuturkan kenaikan tajam imbal hasil obligasi pemerintah AS menandai kekhawatiran pasar atas ketidakseimbangan fiskal negeri adidaya tersebut.

Indonesia sendiri, kata Ibrahim, perlu menyesuaikan situasi global dengan memperkokoh ketahanan ekonomi domestik.


"Indonesia tengah berada dalam pusaran ketidakpastian global yang kompleks. Pergeseran struktural ekonomi dunia menuntut ketahanan domestik yang kuat, respons kebijakan yang adaptif, dan koordinasi yang solid antara lembaga fiskal, moneter, dan sektor riil," kata Ibrahim kepada wartawan, Minggu, 22 Juni 2025.

Menurutnya, Indonesia bisa bangkit dari keterpurukan kondisi global dengan terus melakukan pembangunan ke arah yang lebih inklusif.

"Indonesia tak bisa mengendalikan arah angin global, tapi indonesia bisa memperkuat layar ekonomi nasional agar tetap melaju ke tujuan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Indonesia tidak bisa memandang gejolak ini dari kejauhan," ujarnya.

Ia menambahkan ketika negara-negara maju mengalami tekanan fiskal dan moneter, negara berkembang seperti Indonesia cenderung mengalami transmisi tekanan tersebut dalam bentuk pelemahan nilai tukar, keluarnya arus modal asing, serta kenaikan beban bunga utang luar negeri.

"Situasi ini tentunya membawa implikasi bagi kebijakan Indonesia. Pertama, pemerintah perlu mengelola risiko fiskal dengan lebih disiplin. Kedua, stabilisasi nilai tukar dan pasar keuangan harus menjadi prioritas. Ketiga, diversifikasi pembiayaan infrastruktur perlu didorong. Keempat, penguatan ketahanan pangan dan energi harus dipercepat agar tekanan global tidak mengganggu kestabilan sosial," demikian Ibrahim Assuaibi.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya