Berita

Beras/RMOL

Bisnis

Inflasi di Jepang Sentuh 3,7 Persen, Harga Beras Kian Meroket

SABTU, 21 JUNI 2025 | 10:28 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Harga beras yang melonjak tajam di Jepang memicu keresahan. 

Pada Mei tahun ini, harganya naik lebih dari dua kali lipat, melonjak 101,7 persen (yoy) dan menandai kenaikan terbesar dalam lebih dari setengah abad.

Lonjakan besar ini menyusul peningkatan 98,4 persen pada April dan peningkatan 92,1 persen (yoy) pada Maret.


Harga beras yang cukup tinggi ini menjadi sorotan.  Padahal, pemerintah Jepang telah mengeluarkan cadangan darurat beras demi menekan lonjakan harga komoditas pokok tersebut.

Sejumlah faktor menjadi penyebab kelangkaan beras. Cuaca ekstrem yang sangat panas dan kering dua tahun lalu menyebabkan gagal panen di berbagai wilayah. Kondisi ini diperparah oleh aksi penimbunan beras oleh sejumlah pedagang yang ingin mengambil keuntungan besar. 

Lonjakan harga beras terjadi saat tingkat inflasi inti Jepang naik menjadi 3,7 persen pada bulan Mei, menandai level tertinggi sejak Januari 2023.

Kenaikan ini menambah tekanan terhadap pemerintahan Perdana Menteri Shigeru Ishiba, yang menghadapi ujian politik besar dalam pemilu majelis tinggi bulan Juli mendatang.

Angka tersebut yang tidak termasuk biaya makanan segar lebih tinggi dari 3,6 persen yang diharapkan oleh para ekonom yang disurvei oleh Reuters, dan di atas angka bulan April sebesar 3,5 persen.

Inflasi utama mencapai 3,5 persen, lebih rendah dibandingkan dengan 3,6 persen pada April. Ini menandai bulan ke-38 berturut-turut inflasi melampaui target BOJ sebesar 2 persen.

Kenaikan harga terjadi di berbagai sektor makanan, termasuk produk olahan seperti kopi dan cokelat. Biaya listrik naik 11,3 persen, sedangkan tarif gas meningkat 5,4 persen.

Untuk meredam dampak inflasi, Ishiba menjanjikan bantuan tunai sebesar 20.000 yen (sekitar Rp 2 juta) bagi setiap warga negara, dengan jumlah dua kali lipat untuk anak-anak, menjelang pemilu Juli.

Bank of Japan (BOJ) pada pekan ini memilih untuk tidak mengubah suku bunga, serta memperlambat langkah pengurangan pembelian obligasi pemerintah, seiring ketidakpastian global yang membayangi ekonomi terbesar keempat dunia tersebut.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya