Berita

Beras/RMOL

Bisnis

Inflasi di Jepang Sentuh 3,7 Persen, Harga Beras Kian Meroket

SABTU, 21 JUNI 2025 | 10:28 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Harga beras yang melonjak tajam di Jepang memicu keresahan. 

Pada Mei tahun ini, harganya naik lebih dari dua kali lipat, melonjak 101,7 persen (yoy) dan menandai kenaikan terbesar dalam lebih dari setengah abad.

Lonjakan besar ini menyusul peningkatan 98,4 persen pada April dan peningkatan 92,1 persen (yoy) pada Maret.


Harga beras yang cukup tinggi ini menjadi sorotan.  Padahal, pemerintah Jepang telah mengeluarkan cadangan darurat beras demi menekan lonjakan harga komoditas pokok tersebut.

Sejumlah faktor menjadi penyebab kelangkaan beras. Cuaca ekstrem yang sangat panas dan kering dua tahun lalu menyebabkan gagal panen di berbagai wilayah. Kondisi ini diperparah oleh aksi penimbunan beras oleh sejumlah pedagang yang ingin mengambil keuntungan besar. 

Lonjakan harga beras terjadi saat tingkat inflasi inti Jepang naik menjadi 3,7 persen pada bulan Mei, menandai level tertinggi sejak Januari 2023.

Kenaikan ini menambah tekanan terhadap pemerintahan Perdana Menteri Shigeru Ishiba, yang menghadapi ujian politik besar dalam pemilu majelis tinggi bulan Juli mendatang.

Angka tersebut yang tidak termasuk biaya makanan segar lebih tinggi dari 3,6 persen yang diharapkan oleh para ekonom yang disurvei oleh Reuters, dan di atas angka bulan April sebesar 3,5 persen.

Inflasi utama mencapai 3,5 persen, lebih rendah dibandingkan dengan 3,6 persen pada April. Ini menandai bulan ke-38 berturut-turut inflasi melampaui target BOJ sebesar 2 persen.

Kenaikan harga terjadi di berbagai sektor makanan, termasuk produk olahan seperti kopi dan cokelat. Biaya listrik naik 11,3 persen, sedangkan tarif gas meningkat 5,4 persen.

Untuk meredam dampak inflasi, Ishiba menjanjikan bantuan tunai sebesar 20.000 yen (sekitar Rp 2 juta) bagi setiap warga negara, dengan jumlah dua kali lipat untuk anak-anak, menjelang pemilu Juli.

Bank of Japan (BOJ) pada pekan ini memilih untuk tidak mengubah suku bunga, serta memperlambat langkah pengurangan pembelian obligasi pemerintah, seiring ketidakpastian global yang membayangi ekonomi terbesar keempat dunia tersebut.

Populer

Malaysia Jadi Negara Pertama yang Keluar dari Perjanjian Dagang AS

Selasa, 17 Maret 2026 | 12:18

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

TNI Tegas dalam Kasus Andrie Yunus, Beda dengan Polri

Sabtu, 21 Maret 2026 | 05:03

Polisi Diminta Profesional Tangani Kasus VCS Bupati Lima Puluh Kota

Jumat, 20 Maret 2026 | 00:50

Pertemuan Megawati-Prabowo Menjungkirbalikkan Banyak Prediksi

Sabtu, 21 Maret 2026 | 04:12

Senator Apresiasi Program Kolaborasi Bedah Rumah di Jakarta

Selasa, 17 Maret 2026 | 18:32

10 Lokasi Terbaik Nonton Pawai Ogoh-Ogoh Nyepi 2026 di Bali, Catat Tempatnya

Selasa, 17 Maret 2026 | 17:50

UPDATE

Kebijakan WFH Sehari Tunggu Persetujuan Presiden

Kamis, 26 Maret 2026 | 12:03

Tito Pastikan Skema WFH Sehari Tak Hambat Layanan Pemda

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:55

Purbaya Guyur Dana Lagi Rp100 Triliun ke Bank Himbara

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:45

Efisiensi Anggaran Harus Terukur dan Terarah

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:33

Pengamat Soroti Pertemuan Anies, SBY, dan AHY: CLBK Jelang 2029

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:22

Prabowo Tambah 13 Proyek Hilirisasi Bernilai Rp239 Triliun

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:16

Efisiensi Energi Jangan Korbankan Pendidikan lewat Pembelajaran Daring

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:11

Emas Antam Mandek, Buyback Merosot ke Rp2,49 Juta per Gram

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:01

Akreditasi Dapur MBG Jangan Hanya Formalitas

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:00

KSP: Anggaran Pendidikan Tak Dikurangi

Kamis, 26 Maret 2026 | 10:58

Selengkapnya