Berita

Mantan Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen (Purn) Oegroseno/tangkapan layar

Politik

Mantan Wakapolri: Fadli Zon Jangan Banyak Bicara Kalau Tak Tahu Situasi 98

RABU, 18 JUNI 2025 | 22:21 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Kritik keras juga disampaikan mantan Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen (Purn) Oegroseno kepada Menteri Kebudayaan Fadli Zon.

Oegroseno mengaku kecewa Fadli Zon menyangkal kasus pemerkosaan massal dalam Tragedi 1998. Apa yang disampaikan politisi Gerindra ini sama saja tidak bertanggung jawab.

"Kalau dia tidak belajar dari data, fakta, laporan-laporan yang ada, ngapain bikin statement? Kan pasti ada orang yang tersakiti," kata Oegroseno dalam keterangan kepada wartawan, Rabu, 18 Juni 2025.


Menurutnya, apa yang disampaikan Fadli Zon justru mencerminkan ketidakpahaman atas kondisi di lapangan saat tragedi kerusuhan 1998 menuju reformasi.   

"Pak Fadli Zon kalau tidak tahu situasi 98 di lapangan jangan terlalu banyak bicara. Rakyat yang menjadi korban merasa sakit terhadap pernyataan itu," kritik Oegroseno.

Oegroseno lantas mengurai kekacauan yang terjadi saat peristiwa 1998. Saat itu, prioritas aparat penegak hukum adalah melakukan penetrasi untuk menurunkan tensi sosial.

"Dengan situasi kekacauan tahun 1998 itu dibutuhkan tim lengkap. Kalau menunjukkan pengadilan, ya, kita harus ada alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP, sementara korban dan banyak orang ketakutan," paparnya.

Saat peristiwa 1998, Oegroseno masih menjabat sebagai Kapolrestabes Surabaya. Saat itu, ia menyampaikan ada perintah dari atas untuk melakukan penembakan terhadap massa aksi yang melanggar peraturan di tengah kerusuhan 1998.

"Di Surabaya saya tidak mengeluarkan satu peluru pun. Kalau anak manusia menyampaikan pendapat di muka umum, kok harus ditembak?" kenangnya.

Dalam konteks Fadli Zon, Oegroseno menilai pernyataan Menteri Kebudayaan itu sama saja menganulir temuan TGPF dan pernyataan Presiden ketiga RI BJ Habibie.

"Dia sekarang lagi nganggur, enggak ada kerjaan? Itu bukan bidang dialah, Menteri HAM misalnya gitu (yang berbicara), silakan," tandasnya.

Populer

Malaysia Jadi Negara Pertama yang Keluar dari Perjanjian Dagang AS

Selasa, 17 Maret 2026 | 12:18

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

Anggaran Pendidikan Diperebutkan, Sistemnya Tak Pernah Dibereskan

Sabtu, 14 Maret 2026 | 07:48

TNI Tegas dalam Kasus Andrie Yunus, Beda dengan Polri

Sabtu, 21 Maret 2026 | 05:03

Pemudik Sebaiknya Perhatikan Enam Pesan Ini

Minggu, 15 Maret 2026 | 03:11

Polisi Diminta Profesional Tangani Kasus VCS Bupati Lima Puluh Kota

Jumat, 20 Maret 2026 | 00:50

Rismon Dituding Bohong soal Ijazah Jokowi

Minggu, 15 Maret 2026 | 05:04

UPDATE

Kubu Jokowi Bergerak Senyap untuk Jatuhkan Prabowo

Rabu, 25 Maret 2026 | 06:15

Lima Destinasi Wisata di Bogor Bisa Jadi Alternatif Nikmati Libur Lebaran

Rabu, 25 Maret 2026 | 06:02

Program Mudik Gratis Presisi 2026 Cermin Nyata Transformasi Polri

Rabu, 25 Maret 2026 | 05:51

Negara-negara Teluk Alergi Iran

Rabu, 25 Maret 2026 | 05:37

Jika Rakyat Tak Marah, Roy Suryo Cs sudah Lama Ditahan

Rabu, 25 Maret 2026 | 05:13

Gegara Yaqut, KPK Tak Tahan Digempur +62 Siang Malam

Rabu, 25 Maret 2026 | 04:23

Waspada Kemarau Panjang Landa Jawa Barat

Rabu, 25 Maret 2026 | 04:15

KPK Ikut Ganggu Prabowo

Rabu, 25 Maret 2026 | 04:01

Elektrifikasi Total

Rabu, 25 Maret 2026 | 03:37

Kasus Penahanan Yaqut Jadi Kemunduran Penegakan Hukum

Rabu, 25 Maret 2026 | 03:18

Selengkapnya