Berita

Mantan Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen (Purn) Oegroseno/tangkapan layar

Politik

Mantan Wakapolri: Fadli Zon Jangan Banyak Bicara Kalau Tak Tahu Situasi 98

RABU, 18 JUNI 2025 | 22:21 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Kritik keras juga disampaikan mantan Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen (Purn) Oegroseno kepada Menteri Kebudayaan Fadli Zon.

Oegroseno mengaku kecewa Fadli Zon menyangkal kasus pemerkosaan massal dalam Tragedi 1998. Apa yang disampaikan politisi Gerindra ini sama saja tidak bertanggung jawab.

"Kalau dia tidak belajar dari data, fakta, laporan-laporan yang ada, ngapain bikin statement? Kan pasti ada orang yang tersakiti," kata Oegroseno dalam keterangan kepada wartawan, Rabu, 18 Juni 2025.


Menurutnya, apa yang disampaikan Fadli Zon justru mencerminkan ketidakpahaman atas kondisi di lapangan saat tragedi kerusuhan 1998 menuju reformasi.   

"Pak Fadli Zon kalau tidak tahu situasi 98 di lapangan jangan terlalu banyak bicara. Rakyat yang menjadi korban merasa sakit terhadap pernyataan itu," kritik Oegroseno.

Oegroseno lantas mengurai kekacauan yang terjadi saat peristiwa 1998. Saat itu, prioritas aparat penegak hukum adalah melakukan penetrasi untuk menurunkan tensi sosial.

"Dengan situasi kekacauan tahun 1998 itu dibutuhkan tim lengkap. Kalau menunjukkan pengadilan, ya, kita harus ada alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP, sementara korban dan banyak orang ketakutan," paparnya.

Saat peristiwa 1998, Oegroseno masih menjabat sebagai Kapolrestabes Surabaya. Saat itu, ia menyampaikan ada perintah dari atas untuk melakukan penembakan terhadap massa aksi yang melanggar peraturan di tengah kerusuhan 1998.

"Di Surabaya saya tidak mengeluarkan satu peluru pun. Kalau anak manusia menyampaikan pendapat di muka umum, kok harus ditembak?" kenangnya.

Dalam konteks Fadli Zon, Oegroseno menilai pernyataan Menteri Kebudayaan itu sama saja menganulir temuan TGPF dan pernyataan Presiden ketiga RI BJ Habibie.

"Dia sekarang lagi nganggur, enggak ada kerjaan? Itu bukan bidang dialah, Menteri HAM misalnya gitu (yang berbicara), silakan," tandasnya.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Prabowo Kumpulkan Petinggi Militer

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:25

UPDATE

Jejak Bakti Jenderal Sigit di Pelosok Negeri Bukti Pujian Presiden bukan Pepesan Kosong

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:27

Presiden Tiba di Kompleks Parlemen, Disambut Ketua DPD dan Ketua MPR

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:24

Sidang Tahunan 2026 Dipersingkat Mengejar Waktu Salat Jumat

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:21

Jokowi Hadiri Sidang Tahunan MPR, Megawati Absen

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:19

Harga Minyak Dunia Turun 2 Persen

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:19

LSAK: Maraknya OTT KPK Isyaratkan Darurat Reformasi Sistem Pilkada

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:17

Pasar Karbon Berpotensi Tarik Investasi Hijau

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:08

Saham Nokia Naik 3,31 Persen, Prospek Bisnis AI Jadi Perhatian

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:08

Pengamanan Diperketat Jelang Sidang MPR-DPR, Rantis dan Helikopter Disiagakan

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:02

Pilkada Tanpa Wakil Kepala Daerah untuk Hindari Konflik Kepentingan

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:00

Selengkapnya