Berita

Mantan Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen (Purn) Oegroseno/tangkapan layar

Politik

Mantan Wakapolri: Fadli Zon Jangan Banyak Bicara Kalau Tak Tahu Situasi 98

RABU, 18 JUNI 2025 | 22:21 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Kritik keras juga disampaikan mantan Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen (Purn) Oegroseno kepada Menteri Kebudayaan Fadli Zon.

Oegroseno mengaku kecewa Fadli Zon menyangkal kasus pemerkosaan massal dalam Tragedi 1998. Apa yang disampaikan politisi Gerindra ini sama saja tidak bertanggung jawab.

"Kalau dia tidak belajar dari data, fakta, laporan-laporan yang ada, ngapain bikin statement? Kan pasti ada orang yang tersakiti," kata Oegroseno dalam keterangan kepada wartawan, Rabu, 18 Juni 2025.


Menurutnya, apa yang disampaikan Fadli Zon justru mencerminkan ketidakpahaman atas kondisi di lapangan saat tragedi kerusuhan 1998 menuju reformasi.   

"Pak Fadli Zon kalau tidak tahu situasi 98 di lapangan jangan terlalu banyak bicara. Rakyat yang menjadi korban merasa sakit terhadap pernyataan itu," kritik Oegroseno.

Oegroseno lantas mengurai kekacauan yang terjadi saat peristiwa 1998. Saat itu, prioritas aparat penegak hukum adalah melakukan penetrasi untuk menurunkan tensi sosial.

"Dengan situasi kekacauan tahun 1998 itu dibutuhkan tim lengkap. Kalau menunjukkan pengadilan, ya, kita harus ada alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP, sementara korban dan banyak orang ketakutan," paparnya.

Saat peristiwa 1998, Oegroseno masih menjabat sebagai Kapolrestabes Surabaya. Saat itu, ia menyampaikan ada perintah dari atas untuk melakukan penembakan terhadap massa aksi yang melanggar peraturan di tengah kerusuhan 1998.

"Di Surabaya saya tidak mengeluarkan satu peluru pun. Kalau anak manusia menyampaikan pendapat di muka umum, kok harus ditembak?" kenangnya.

Dalam konteks Fadli Zon, Oegroseno menilai pernyataan Menteri Kebudayaan itu sama saja menganulir temuan TGPF dan pernyataan Presiden ketiga RI BJ Habibie.

"Dia sekarang lagi nganggur, enggak ada kerjaan? Itu bukan bidang dialah, Menteri HAM misalnya gitu (yang berbicara), silakan," tandasnya.

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Bawaslu Minta Masukan Insan Pers Maksimalkan Kinerja Pengawasan Pemilu

Jumat, 04 September 2026 | 04:41

Dihadiri Kapolri, Apel Kebangsaan dan Kemah Nasional PUI 2026 Bidik Kaderisasi Pemuda

Jumat, 04 September 2026 | 04:14

Jangan Sampai Indonesia jadi Jalur Lalu Lintas Narkoba Internasional!

Jumat, 04 September 2026 | 03:59

PTUN Jakarta Kukuhkan PERKAPI sebagai Organisasi Kurator yang Sah

Jumat, 04 September 2026 | 03:39

PBB Perkuat Regenerasi dan Siapkan Kader Muda Rebut Kursi Parlemen 2029

Jumat, 04 September 2026 | 03:19

TNI Perkuat Pendidikan Siswa SMP di Papua Selatan

Jumat, 04 September 2026 | 02:52

Kasus Keracunan MBG Marak Lagi, Kepala BGN Mengaku Terpukul dan Drop

Jumat, 04 September 2026 | 02:26

Harga Pertamax Tidak Naik, Daya Beli Masyarakat Terjaga

Jumat, 04 September 2026 | 01:48

Kuasa Hukum Bantah Febrie Terima Rp40 Miliar dari Pengusaha Tan Kian

Jumat, 04 September 2026 | 01:20

Penjelasan Kepala BGN soal Kasus Keracunan MBG Berulang Bikin Syok

Jumat, 04 September 2026 | 00:59

Selengkapnya