Berita

Mantan Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen (Purn) Oegroseno/tangkapan layar

Politik

Mantan Wakapolri: Fadli Zon Jangan Banyak Bicara Kalau Tak Tahu Situasi 98

RABU, 18 JUNI 2025 | 22:21 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Kritik keras juga disampaikan mantan Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen (Purn) Oegroseno kepada Menteri Kebudayaan Fadli Zon.

Oegroseno mengaku kecewa Fadli Zon menyangkal kasus pemerkosaan massal dalam Tragedi 1998. Apa yang disampaikan politisi Gerindra ini sama saja tidak bertanggung jawab.

"Kalau dia tidak belajar dari data, fakta, laporan-laporan yang ada, ngapain bikin statement? Kan pasti ada orang yang tersakiti," kata Oegroseno dalam keterangan kepada wartawan, Rabu, 18 Juni 2025.


Menurutnya, apa yang disampaikan Fadli Zon justru mencerminkan ketidakpahaman atas kondisi di lapangan saat tragedi kerusuhan 1998 menuju reformasi.   

"Pak Fadli Zon kalau tidak tahu situasi 98 di lapangan jangan terlalu banyak bicara. Rakyat yang menjadi korban merasa sakit terhadap pernyataan itu," kritik Oegroseno.

Oegroseno lantas mengurai kekacauan yang terjadi saat peristiwa 1998. Saat itu, prioritas aparat penegak hukum adalah melakukan penetrasi untuk menurunkan tensi sosial.

"Dengan situasi kekacauan tahun 1998 itu dibutuhkan tim lengkap. Kalau menunjukkan pengadilan, ya, kita harus ada alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP, sementara korban dan banyak orang ketakutan," paparnya.

Saat peristiwa 1998, Oegroseno masih menjabat sebagai Kapolrestabes Surabaya. Saat itu, ia menyampaikan ada perintah dari atas untuk melakukan penembakan terhadap massa aksi yang melanggar peraturan di tengah kerusuhan 1998.

"Di Surabaya saya tidak mengeluarkan satu peluru pun. Kalau anak manusia menyampaikan pendapat di muka umum, kok harus ditembak?" kenangnya.

Dalam konteks Fadli Zon, Oegroseno menilai pernyataan Menteri Kebudayaan itu sama saja menganulir temuan TGPF dan pernyataan Presiden ketiga RI BJ Habibie.

"Dia sekarang lagi nganggur, enggak ada kerjaan? Itu bukan bidang dialah, Menteri HAM misalnya gitu (yang berbicara), silakan," tandasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

Ngobrol Serius Bareng Macron

Rabu, 15 April 2026 | 01:59

Diplomasi Konstruktif Diperlukan Buat Akhiri Perang di Selat Hormuz

Rabu, 15 April 2026 | 01:41

BGN Bantah Hapus Pemberian Susu dalam Program MBG

Rabu, 15 April 2026 | 01:13

Pujian Habiburokhman ke Polri soal Transparansi Sesuai Realitas

Rabu, 15 April 2026 | 00:58

Prabowo Disambut Pasukan Kehormatan saat Temui Macron di Istana Élysée

Rabu, 15 April 2026 | 00:35

Taman Sunyi: Sebuah Pembelaan atas Rumah-Rumah Fantasi

Rabu, 15 April 2026 | 00:06

Maruli Tuntut Yayasan Tanggung Biaya Perawatan Head Chef SPPG

Selasa, 14 April 2026 | 23:55

DPR Sambut Baik MDCP: Bisa Buka Kerja Sama Lain

Selasa, 14 April 2026 | 23:37

AFPI Buka Suara Usai Didenda KPPU: Kami Hanya Melindungi Konsumen

Selasa, 14 April 2026 | 23:12

Denda Rp755 Miliar ke Perusahaan Pinjol Menguak Borok Regulasi

Selasa, 14 April 2026 | 22:48

Selengkapnya