Berita

Mantan Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen (Purn) Oegroseno/tangkapan layar

Politik

Mantan Wakapolri: Fadli Zon Jangan Banyak Bicara Kalau Tak Tahu Situasi 98

RABU, 18 JUNI 2025 | 22:21 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Kritik keras juga disampaikan mantan Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen (Purn) Oegroseno kepada Menteri Kebudayaan Fadli Zon.

Oegroseno mengaku kecewa Fadli Zon menyangkal kasus pemerkosaan massal dalam Tragedi 1998. Apa yang disampaikan politisi Gerindra ini sama saja tidak bertanggung jawab.

"Kalau dia tidak belajar dari data, fakta, laporan-laporan yang ada, ngapain bikin statement? Kan pasti ada orang yang tersakiti," kata Oegroseno dalam keterangan kepada wartawan, Rabu, 18 Juni 2025.


Menurutnya, apa yang disampaikan Fadli Zon justru mencerminkan ketidakpahaman atas kondisi di lapangan saat tragedi kerusuhan 1998 menuju reformasi.   

"Pak Fadli Zon kalau tidak tahu situasi 98 di lapangan jangan terlalu banyak bicara. Rakyat yang menjadi korban merasa sakit terhadap pernyataan itu," kritik Oegroseno.

Oegroseno lantas mengurai kekacauan yang terjadi saat peristiwa 1998. Saat itu, prioritas aparat penegak hukum adalah melakukan penetrasi untuk menurunkan tensi sosial.

"Dengan situasi kekacauan tahun 1998 itu dibutuhkan tim lengkap. Kalau menunjukkan pengadilan, ya, kita harus ada alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP, sementara korban dan banyak orang ketakutan," paparnya.

Saat peristiwa 1998, Oegroseno masih menjabat sebagai Kapolrestabes Surabaya. Saat itu, ia menyampaikan ada perintah dari atas untuk melakukan penembakan terhadap massa aksi yang melanggar peraturan di tengah kerusuhan 1998.

"Di Surabaya saya tidak mengeluarkan satu peluru pun. Kalau anak manusia menyampaikan pendapat di muka umum, kok harus ditembak?" kenangnya.

Dalam konteks Fadli Zon, Oegroseno menilai pernyataan Menteri Kebudayaan itu sama saja menganulir temuan TGPF dan pernyataan Presiden ketiga RI BJ Habibie.

"Dia sekarang lagi nganggur, enggak ada kerjaan? Itu bukan bidang dialah, Menteri HAM misalnya gitu (yang berbicara), silakan," tandasnya.

Populer

Keputusan Bisnis Dipidanakan, Nicko Widjaja Tulis Surat dari Rumah Tahanan

Jumat, 22 Mei 2026 | 17:34

Cegah Kabur, Segera Eksekusi Razman Nasution!

Kamis, 21 Mei 2026 | 05:04

40 Warga Binaan Sumsel Dipindah ke Nusakambangan

Jumat, 22 Mei 2026 | 22:33

Jokowi Boleh Keliling Indonesia Asal Tunjukkan Ijazah Asli

Rabu, 20 Mei 2026 | 01:33

Tetangga Sudah Mendahului, Indonesia Masih Berpidato

Jumat, 15 Mei 2026 | 05:30

Bukan Indonesia yang Bebaskan Flotilla dari Israel

Sabtu, 23 Mei 2026 | 01:30

Bebaskan Nadiem, Lalu Adili Jokowi

Senin, 18 Mei 2026 | 02:46

UPDATE

Asosiasi Dosen Tuntut Gaji Minimal Dua Kali Lipat UMP

Senin, 25 Mei 2026 | 12:20

Zulhas Jangan Limpahkan Salah Nama Desa ke Bawahan

Senin, 25 Mei 2026 | 12:19

Fraksi Gerindra Apresiasi Pemulangan 9 WNI, Sebut Bukti Efektivitas Diplomasi RI

Senin, 25 Mei 2026 | 12:04

Dolar Kabur, Mafia Makmur

Senin, 25 Mei 2026 | 12:00

Rencana Jokowi Keliling Indonesia Diduga Terkait Dinamika Politik 2029

Senin, 25 Mei 2026 | 11:55

Kiai Imam Jazuli Perkuat Inovasi Pesantren Lewat Workshop Nasional

Senin, 25 Mei 2026 | 11:52

Pengamat Soroti Dampak Zulhas Salah Informasi ke Presiden

Senin, 25 Mei 2026 | 11:44

GOR Tri Lomba Juang Bakal Direhabilitasi Standart World Athletics Certification System

Senin, 25 Mei 2026 | 11:41

Awal Pekan, Harga Cabai Rawit Merah Tembus Rp81 Ribu per Kg

Senin, 25 Mei 2026 | 11:39

LOFF 2026 Dorong Kota Semarang Jadi Pusat Ekosistem Sinema Dunia

Senin, 25 Mei 2026 | 11:31

Selengkapnya