Berita

Kabinet Merah Putih/Ist

Politik

Prabowo Diminta Segera Ganti Menteri yang Ganggu Kinerja Pemerintah

RABU, 18 JUNI 2025 | 15:18 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Keputusan Presiden Prabowo menetapkan empat pulau yang disengketakan antara Aceh dan Sumatera Utara (Sumut) masuk wilayah Aceh menuai apresiasi dari banyak kalangan.
  
Co Founder Forum Intelektual Muda, Muhammad Sutisna, mengatakan bahwa sejak awal polemik tersebut seharusnya tidak perlu terjadi jika Mendagri Tito Karnavian jeli melihat rekam jejak dokumen yang ada.
 
“Artinya terdapat dokumen resmi, namun Mendagri malah menggunakan informasi, data, dan dokumen lainnya untuk melimpahkan pulau-pulau tersebut dari Provinsi Aceh ke Provinsi Sumatera Utara,” kata Sutisna kepada wartawan, Rabu, 18 Juni 2025
 

 
Sehingga, lanjut dia, hal ini patut diduga ada unsur kesengajaan atau pesanan dari pihak tertentu. Publik pun mengaitkan dengan Geng Solo, mengingat Gubernur Sumut Bobby Nasution merupakan menantu Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
 
Ia mendorong mesti ada evaluasi dan reshuffle total terhadap menteri di kabinet yang mengganggu fokus kerja dari Presiden Prabowo.
 
“Melihat presiden yang sedang fokus pada program pemerintah di tengah perang ekonomi global, dan panasnya situasi politik internasional membuat presiden harus bekerja lebih banyak dan tentunya mengganggu agenda-agenda kenegaraan yang jauh lebih penting,” ungkapnya.

“Melihat situasi politik yang secara umum lebih kondusif, sektor ekonomi perlu juga diperhatikan, karena masyarakat sedang menderita di tengah gejolak melemahnya ekonomi, PHK, dan daya beli yang menurun,” ucap Sutisna.
 
Ia juga memberikan masukan bahwa saat ini negara lebih butuh perhatian ekonomi-perdagangan untuk hajat publik yang lebih banyak.
 
“Sebenarnya terdapat figur yang cocok untuk mengisi pos menteri perdagangan dengan kinerja yang mumpuni dan kinerja terhadap publik yang sudah dirasakan, misalnya Harvick Hasnul Qolbi," pungkas dia.  

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

AS dan Iran Kembali Saling Serang

Selasa, 05 Mei 2026 | 12:02

Rupiah Melemah Tajam ke Rp17.400, BI Soroti Tekanan Global

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:40

Ekonomi RI Tumbuh 5,61 Persen di Kuartal I-2026, Tertinggi Sejak Pandemi Covid-19

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:32

Harga Minyak Melonjak Meski OPEC+ Berencana Tambah Produksi

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:22

Polri Larang Anggota Live Streaming Saat Berdinas

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:18

Kenaikan HET MinyaKita Picu Harga Lewati Batas Wajar

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Prabowo Minta Kampus Bantu Pemda Atasi Masalah Sampah hingga Tata Kota

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Penyelidikan Korupsi Lahan Whoosh Mandek, KPK Akui Beban Perkara Menumpuk

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:08

Aktivis HAM Tak Perlu Disertifikasi

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Dubes Perempuan RI Baru Sekitar 10 Persen, Jauh dari Target 30 Persen

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Selengkapnya