Berita

Ekonom legendaris Amerika Serikat (AS) dan mantan penasihat Presiden Ronald Reagan, Dr. Arthur B. Laffer dalam CNBC Economic Update 2025, di Hotel Borobudur, Jakarta, pada Rabu 18 Juni 2025/RMOL

Bisnis

Ekonomi Indonesia Bisa Tumbuh 8 Persen, Asal Arah Kebijakan Pemerintah Tepat

RABU, 18 JUNI 2025 | 13:52 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Indonesia berpotensi mencapai pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen. Capaian ambisius tersebut ditentukan oleh arah dan kualitas kebijakan pemerintah.

Hal tersebut dikatakan ekonom legendaris Amerika Serikat (AS) dan mantan penasihat Presiden Ronald Reagan, Dr. Arthur B. Laffer dalam CNBC Economic Update 2025, di Hotel Borobudur, Jakarta, pada Rabu 18 Juni 2025.

“Demi Tuhan, ini Indonesia. Anda memiliki populasi muda, terdidik, dan penuh semangat kewirausahaan. Tentu saja bisa (tumbuh 8 persen),” kata Laffer.


Menurutnya, Indonesia sudah memiliki modal dasar yang sangat kuat, yakni sumber daya manusia dari populasi usia produktif yang besar, serta kekayaan alam yang melimpah.

Namun, Laffer menegaskan bahwa pertumbuhan tinggi hanya bisa dicapai jika pemerintah mampu menciptakan kebijakan yang memberi insentif dan tidak membebani aktivitas ekonomi.

“Pertanyaannya adalah, apakah struktur pemerintahan akan berada dalam posisi yang memungkinkan Indonesia melesat ke langit? Anda tahu, orang-orang terbaik di dunia dengan kebijakan ekonomi yang buruk selalu gagal,” kata Laffer.

Ia menekankan, insentif adalah kunci utama dalam pertumbuhan tersebut. Ketika pajak diberlakukan secara berlebihan, kata Laffer, justru akan menurunkan produktivitas. Sebaliknya, insentif yang tepat akan mendorong pertumbuhan.

“Bahkan orang-orang terburuk di dunia, jika struktur insentifnya benar, mereka berhasil melampaui impian terliar mereka. Semuanya tentang insentif di sana,” tambahnya.

Laffer menyebut pentingnya peran pemerintah dalam memahami perannya dengan baik.

“Jika ini permainan kartu, tugas pemerintah bukan memberi Anda kartu bagus, tapi memastikan tidak ada yang curang. Pemerintah adalah wasit yang memungkinkan perekonomian berjalan sebagaimana mestinya,” pungkasnya.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Giliran ASN dan Pejabat Bea Cukai Diperiksa KPK

Rabu, 19 Agustus 2026 | 12:56

Usulan ATM MBG Bakal Dibahas di Komisi IX DPR

Rabu, 19 Agustus 2026 | 10:40

UPDATE

Penanganan Kabupaten Terdampak Gempa NTT Terus Difokuskan Kemensos

Minggu, 23 Agustus 2026 | 12:21

KPK Ungkap Pengondisian Pembagian Kuota Haji 50:50 Sebelum MoU RI-Arab Saudi

Minggu, 23 Agustus 2026 | 12:16

BNPB Perkuat OMC Tangani Karhutla di Kalimantan

Minggu, 23 Agustus 2026 | 12:02

Iran Pamerkan Pabrik Rudal Balistik Bawah Tanah

Minggu, 23 Agustus 2026 | 11:26

Pasukan Darat dan Water Bombing Dikerahkan Padamkan Karhutla Kalsel

Minggu, 23 Agustus 2026 | 11:21

KPK Usut Dugaan Korupsi PBJ Era Bupati Bogor Rudy Susmanto

Minggu, 23 Agustus 2026 | 11:13

Prabowo dan Jokowi Hadiri Pernikahan Kasespri Rizky Irmansyah di JCC

Minggu, 23 Agustus 2026 | 11:07

Desa Sade Terbakar, Ini Sejarah dan Asal-usul Masyarakat Suku Sasak

Minggu, 23 Agustus 2026 | 10:52

Ada Gerhana Bulan Sebagian Akhir Agustus 2026, Catat Jadwalnya

Minggu, 23 Agustus 2026 | 10:43

Karhutla Kalsel, Api Tak Terlihat tapi Gambut Masih Berasap

Minggu, 23 Agustus 2026 | 10:13

Selengkapnya