Berita

Presiden Prabowo Subianto/Ist

Politik

Presiden Prabowo Berhasil Cegah Disharmoni Bangsa

RABU, 18 JUNI 2025 | 12:12 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Langkah tegas Presiden Prabowo Subianto menyelesaikan polemik empat pulau di kawasan Aceh Singkil sangat strategis karena memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan mencegah potensi perpecahan di tengah masyarakat.

“Langkah cepat dan bijak ini bukan hanya menyelesaikan sebuah masalah, tapi juga menegaskan kembali betapa solidnya fondasi NKRI. Presiden telah mengeliminasi persoalan yang sejatinya memang tidak pernah ada,” kata Anggota Komisi III DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo (Bamsoet) dalam keterangannya, Rabu 18 Juni 2025.

Bamsoet mengatakan, polemik sempat mencuat terkait status empat pulau di kawasan Aceh Singkil, yakni Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek. 


Namun kini, Presiden Prabowo telah menegaskan bahwa keempatnya masuk dalam wilayah administrasi Aceh, berdasarkan dokumen resmi yang dimiliki pemerintah.

Bamsoet mengaku bingung karena tiba-tiba saja ada polemik soal empat pulau buntut diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode serta Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau yang ditetapkan pada 25 April 2025.

"Kita bukan negara baru. Sejak dulu, pembagian wilayah atau daerah sudah sangat jelas dan diperkuat dengan undang-undang serta sejumlah peraturan pemerintah. Artinya, persoalan atau polemik empat pulau ini sejatinya memang tidak pernah ada. Kenapa sekarang harus dijadikan polemik?” kata Bamsoet.  

Bamsoet menegaskan, energi bangsa jangan dihabiskan untuk memperdebatkan hal-hal yang tidak substantif. Saatnya seluruh elemen bangsa bersatu menghadapi tantangan ke depan. Mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, hingga penguatan ekonomi rakyat.

“Dengan polemik empat pulau ini diselesaikan, pemerintah punya ruang lebih leluasa untuk bekerja demi kepentingan rakyat. Sekarang, saatnya semua pihak kembali fokus mendukung program-program pembangunan yang nyata dirasakan manfaatnya oleh rakyat,” pungkas Bamsoet.



Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

KPK Setengah Hati Panggil Nusron Wahid

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:16

Optimisme dan Tantangan Golkar di Era Bahlil Lahadalia

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:08

Dibuka Program Madrasah Layak Belajar 2026 untuk 700 Madrasah

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:38

Prabowo dan DPR Harus Dengarkan Desakan Gibran Mundur dari Wapres

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:23

Bantu Kuliner Indonesia Mendunia, Pemerintah Diminta Tiru Thailand

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:01

Lumat Arema, Persija Puncaki Klasemen

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:39

PDIP: Usulan Luhut Cederai Rasa Keadilan Masyarakat

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:19

Infrastruktur Perikanan KNMP di Papua Tengah Diharapkan Dorong Ekonomi Nelayan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:01

Usulan Luhut soal Ubah Definisi Korupsi Membahayakan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:35

Polisi Bunuh Polisi Melonjak Dua Kali Lipat pada 2026

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:15

Selengkapnya