Berita

Letak empat pulau yang disengketakan Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara/Repro

Politik

Empat Pulau Sengketa Kembali ke Aceh, Nasdem: Terima Kasih Pak Prabowo

SELASA, 17 JUNI 2025 | 22:00 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Partai Nasdem mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto yang menganulir keputusan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian soal pemindahan wilayah administrasi empat pulau dari Aceh ke Sumatera Utara (Sumut). 

Anggota DPR Fraksi Nasdem, Muslim Ayub menegaskan Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Kecil, dan Pulau Mangkir Ketek yang disengketakan Sumut adalah wilayah sah Provinsi Aceh. 

“Kami berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang telah mengambil sikap tegas dan adil. Empat pulau tersebut memang milik Aceh dan kini secara resmi telah diakui sebagai bagian dari wilayah kami,” ujar politisi asal Aceh ini, Selasa, 17 Juni 2025.


Muslim Ayub memandang, keputusan Presiden Prabowo sudah didasarkan pada bukti-bukti otentik dan valid sebagaimana diserahkan Pemerintah Aceh kepada pemerintah pusat.

Muslim mengklaim, Pemprov Sumut tidak memiliki dokumen yang mendukung kepemilikan empat pulau tersebut.

“Sumut tidak punya bukti kuat. Bahkan satu dokumen pun tidak menunjukkan bahwa keempat pulau itu milik mereka. Ada novum baru yang membuktikan secara jelas bahwa keempat pulau itu memang milik Aceh,” ujarnya.

Anggota Komisi VII DPR ini juga menyampaikan apresiasi Mendagri Tito karnavian. Meski sempat membuat gaduh, Tito berani mengoreksi dan mengakui adanya kesalahan data.

"Ini membuktikan bahwa pemerintah terbuka terhadap koreksi dan memperjuangkan keadilan bagi rakyat,” jelasnya.

Muslim berharap keputusan ini bisa diterima oleh semua pihak dan menjadi pelajaran penting dalam pengambilan kebijakan terkait wilayah di masa depan.

“Ke depan kami berharap pemerintah lebih teliti dan berhati-hati dalam menentukan kebijakan strategis seperti ini. Jangan sampai persoalan serupa terulang di pulau lain,” pungkasnya.

Populer

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

UPDATE

Prabowonomics dalam Desain APBN 2027

Kamis, 20 Agustus 2026 | 04:17

BRI KKB National Expo 2026 Hadir di 131 Lokasi dan Torehkan Rekor MURI

Kamis, 20 Agustus 2026 | 03:48

Sikap Amien Rais Makin Plinplan dan Mirip Sengkuni

Kamis, 20 Agustus 2026 | 03:14

PBB Dorong PT Timah Serap Hasil Timah Masyarakat Bangka Belitung

Kamis, 20 Agustus 2026 | 02:45

Truk Karnaval Kementerian PU Hadirkan Pesan Gotong Royong dan Kerja Nyata

Kamis, 20 Agustus 2026 | 02:16

Pernyataan Agus Burate soal 5 WN China di Tambang Emas Dibantah Keluarga

Kamis, 20 Agustus 2026 | 01:42

Jalan Harmoni, Potret Toleransi di Jantung George Town

Kamis, 20 Agustus 2026 | 01:37

Sindikat Meterai Palsu yang Bikin Negara Boncos Rp1 Triliun Dibongkar Polisi

Kamis, 20 Agustus 2026 | 01:21

Komisi V DPR Usul Kapal Penumpang dan Pengangkut Barang Dipisah

Kamis, 20 Agustus 2026 | 00:59

Jampidsus Diminta Terbitkan Sprindik Baru Kasus Jiwasraya dan Asabri

Kamis, 20 Agustus 2026 | 00:35

Selengkapnya