Berita

Para pemimpin partai, pemerintah, dan delegasi Majelis Nasional pada sesi Majelis Nasional pada 16 Juni 2025/VnExpress

Dunia

Vietnam Hapus Pemerintahan Setingkat Kabupaten-Kota, Pecat 80.000 PNS

SELASA, 17 JUNI 2025 | 13:41 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Vietnam resmi mengesahkan amandemen konstitusi yang secara signifikan mengubah struktur pemerintahannya. 

Dalam sidang Majelis Nasional pada Senin, 16 Juni 2025, seluruh 470 delegasi memberikan suara bulat untuk menghapuskan unit administratif tingkat distrik, efektif mulai 1 Juli 2025.

Amandemen ini akan merampingkan struktur pemerintahan Vietnam menjadi dua tingkatan saja yakni provinsi dan komune, mengakhiri keberadaan pemerintahan tingkat kabupaten dan kota (distrik) yang selama ini menjadi bagian dari sistem administrasi.


“Ini adalah tonggak sejarah. Resolusi ini menandai dimulainya reformasi kelembagaan yang menyeluruh dan meletakkan dasar konstitusional bagi sistem politik yang lebih ramping dan efektif,” ujar Wakil Ketua Majelis Nasional Nguyen Khac Dinh dalam sambutannya, seperti dimuat CNA.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya besar pemerintah Vietnam untuk memangkas belanja negara dan meningkatkan efisiensi birokrasi.

Hanya beberapa hari sebelum keputusan tersebut, parlemen telah menyetujui penggabungan sebagian besar provinsi dan kota, yang berdampak pada pengurangan hampir 80.000 pegawai negeri sipil.

Selain penghapusan tingkat distrik, dalam sidang yang sama, Majelis Nasional juga mengesahkan beberapa undang-undang penting, termasuk Undang-Undang tentang Guru, Undang-Undang Ketenagakerjaan yang Direvisi, dan revisi Undang-Undang tentang Periklanan.

Perhatian besar juga diberikan pada resolusi pembebasan biaya pendidikan bagi anak-anak prasekolah, siswa sekolah dasar, menengah pertama, dan atas. 

Resolusi ini mencakup upaya untuk menguniversalkan pendidikan prasekolah bagi anak usia 3–5 tahun, yang selaras dengan arahan Politbiro dan Komite Sentral Partai ke-13. Pemerintah menyatakan telah mengamankan alokasi keuangan yang diperlukan. 

"Anggaran negara akan mencakup 20 persen dari total belanja pendidikan, dilengkapi dengan investasi sosial dan sumber pendanaan sah lainnya," bunyi dokumen resmi yang dikutip media lokal.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

UPDATE

Jawab Tantangan Digital, Bawaslu Jadikan Kampus Laboratorium Demokrasi

Kamis, 01 Oktober 2026 | 05:54

DPD Ungkap Pola Investor ‘Berjudi’ Properti di Bali, Beli Aset Lalu Jual Lagi

Kamis, 01 Oktober 2026 | 05:24

Denny Indrayana Cs Debat Sengit dengan KPU soal Verifikasi Data Calon

Kamis, 01 Oktober 2026 | 04:50

Nakhoda KM Virgo Transport 8 Langsung Ditahan Penyidik

Kamis, 01 Oktober 2026 | 04:20

Digagas di Era Purbaya, Wacana Insentif Motor Listrik Masih Belum Jelas

Kamis, 01 Oktober 2026 | 03:59

Saksi Denny Indrayana Ungkap Tak Ada Bahasa Verifikasi Faktual Dokumen Capres-cawapres

Kamis, 01 Oktober 2026 | 03:34

Sjafrie Sematkan Tanda Kehormatan ke Tentara Jepang yang Bantu Atasi Karhutla

Kamis, 01 Oktober 2026 | 03:09

Kader PDIP Berpotensi Jabat Wapres Jika Gibran Didiskualifikasi

Kamis, 01 Oktober 2026 | 02:55

TNI Hormati Kejagung Imbas Penetapan Kolonel Budi Tersangka Korupsi MBG

Kamis, 01 Oktober 2026 | 02:42

Kemenperin Dukung Impor KRL Bekas dari Jepang, Ini Alasannya

Kamis, 01 Oktober 2026 | 02:18

Selengkapnya