Berita

Para pemimpin partai, pemerintah, dan delegasi Majelis Nasional pada sesi Majelis Nasional pada 16 Juni 2025/VnExpress

Dunia

Vietnam Hapus Pemerintahan Setingkat Kabupaten-Kota, Pecat 80.000 PNS

SELASA, 17 JUNI 2025 | 13:41 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Vietnam resmi mengesahkan amandemen konstitusi yang secara signifikan mengubah struktur pemerintahannya. 

Dalam sidang Majelis Nasional pada Senin, 16 Juni 2025, seluruh 470 delegasi memberikan suara bulat untuk menghapuskan unit administratif tingkat distrik, efektif mulai 1 Juli 2025.

Amandemen ini akan merampingkan struktur pemerintahan Vietnam menjadi dua tingkatan saja yakni provinsi dan komune, mengakhiri keberadaan pemerintahan tingkat kabupaten dan kota (distrik) yang selama ini menjadi bagian dari sistem administrasi.


“Ini adalah tonggak sejarah. Resolusi ini menandai dimulainya reformasi kelembagaan yang menyeluruh dan meletakkan dasar konstitusional bagi sistem politik yang lebih ramping dan efektif,” ujar Wakil Ketua Majelis Nasional Nguyen Khac Dinh dalam sambutannya, seperti dimuat CNA.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya besar pemerintah Vietnam untuk memangkas belanja negara dan meningkatkan efisiensi birokrasi.

Hanya beberapa hari sebelum keputusan tersebut, parlemen telah menyetujui penggabungan sebagian besar provinsi dan kota, yang berdampak pada pengurangan hampir 80.000 pegawai negeri sipil.

Selain penghapusan tingkat distrik, dalam sidang yang sama, Majelis Nasional juga mengesahkan beberapa undang-undang penting, termasuk Undang-Undang tentang Guru, Undang-Undang Ketenagakerjaan yang Direvisi, dan revisi Undang-Undang tentang Periklanan.

Perhatian besar juga diberikan pada resolusi pembebasan biaya pendidikan bagi anak-anak prasekolah, siswa sekolah dasar, menengah pertama, dan atas. 

Resolusi ini mencakup upaya untuk menguniversalkan pendidikan prasekolah bagi anak usia 3–5 tahun, yang selaras dengan arahan Politbiro dan Komite Sentral Partai ke-13. Pemerintah menyatakan telah mengamankan alokasi keuangan yang diperlukan. 

"Anggaran negara akan mencakup 20 persen dari total belanja pendidikan, dilengkapi dengan investasi sosial dan sumber pendanaan sah lainnya," bunyi dokumen resmi yang dikutip media lokal.

Populer

Bobby dan Raja Juli Paling Bertanggung Jawab terhadap Bencana di Sumut

Senin, 01 Desember 2025 | 02:29

NU dan Muhammadiyah Dikutuk Tambang

Minggu, 30 November 2025 | 02:12

Usut Tuntas Bandara Ilegal di Morowali yang Beroperasi Sejak Era Jokowi

Senin, 24 November 2025 | 17:20

Padang Diterjang Banjir Bandang

Jumat, 28 November 2025 | 00:32

Sergap Kapal Nikel

Kamis, 27 November 2025 | 05:59

Peluncuran Tiga Pusat Studi Baru

Jumat, 28 November 2025 | 02:08

Bersihkan Sisa Bencana

Jumat, 28 November 2025 | 04:14

UPDATE

Duka Banjir di Sumatera Bercampur Amarah

Jumat, 05 Desember 2025 | 06:04

DKI Rumuskan UMP 2026 Berkeadilan

Jumat, 05 Desember 2025 | 06:00

PIER Proyeksikan Ekonomi RI Lebih Kuat pada 2026

Jumat, 05 Desember 2025 | 05:33

Pesawat Perintis Bawa BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 05:02

Kemenhut Cek Kayu Gelondongan Banjir Sumatera Pakai AIKO

Jumat, 05 Desember 2025 | 05:00

Pemulihan UMKM Terdampak Bencana segera Diputuskan

Jumat, 05 Desember 2025 | 04:35

Kaji Ulang Status 1.038 Pelaku Demo Ricuh Agustus

Jumat, 05 Desember 2025 | 04:28

Update Korban Banjir Sumatera: 836 Orang Meninggal, 509 Orang Hilang

Jumat, 05 Desember 2025 | 04:03

KPK Pansos dalam Prahara PBNU

Jumat, 05 Desember 2025 | 03:17

Polri Kerahkan Kapal Wisanggeni 8005 ke Aceh

Jumat, 05 Desember 2025 | 03:03

Selengkapnya