Berita

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian/Ist

Politik

Habib Umar Alhamid:

Tito Karnavian Jangan Main Api dengan Aceh!

SELASA, 17 JUNI 2025 | 13:34 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Ketegasan Presiden Prabowo Subianto kembali diuji dalam merespons pemindahan empat pulau dari Provinsi Aceh ke Provinsi Sumatera Utara (Sumut).

Adapun empat pulau tersebut adalah Pulau Panjang, Lipan, Mangkir Gadang, dan Mangkir Ketek.

Panglima Generasi Cinta Negeri (Gentari), Habib Umar Alhamid meminta Presiden Prabowo untuk memecat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian karena telah lancang menerbitkan Kepmendagri Nomor 300.2.2-2138/2025 yang menetapkan empat pulau di Aceh masuk wilayah Provinsi Sumatera Utara. 


Habib Umar menilai Tito Karnavian telah memainkan politik dua kaki yang membahayakan keutuhan negara, khususnya terkait penyerahan empat pulau milik Provinsi Aceh yang diduga diberikan sebagai “upeti” terhadap dinasti Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi.

“Ini bukan soal politik semata, ini menyangkut harga diri rakyat Aceh dan kedaulatan negara," kata Habib Umar dikutip Selasa 17 Juni 2025.

Habib Umar melihat manuver Tito Karnavian telah memanaskan situasi di Aceh dan membuka potensi disintegrasi nasional. 

“Jangan main api dengan Aceh. Rakyat Aceh itu sabar, tapi jika disulut dengan kelicikan, mereka bisa bergerak,” kata Habib Umar.

Habib Umar menduga adanya barter politik Tito Karnavian dengan kepentingan Pilpres 2029. 

“Apakah pulau-pulau itu dijadikan imbalan agar bisa disandingkan dengan Gibran Rakabuming Raka pada 2029? Ini skenario licik," kata Habib Umar.

Tak hanya itu, Habib Umar menyebut bahwa melemahnya dukungan publik terhadap Presiden Prabowo disebabkan karena masih bercokolnya tokoh-tokoh loyalis Jokowi dalam kabinet. 

“Jangan sampai Prabowo hanya menjadi presiden formal, tapi sistem tetap dikendalikan oleh dinasti sebelumnya (Jokowi),”   pungkas Habib Umar.



Populer

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Dicurigai Ada Kaitan Gibran dalam Proyek Sarjan di Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 00:40

Eggi Sudjana, Kau yang Memulai Kau yang Lari

Senin, 29 Desember 2025 | 01:10

Dugaan Korupsi Tambang Nikel di Sultra Mulai Tercium Kejagung

Minggu, 28 Desember 2025 | 00:54

Kasus Suap Proyek di Bekasi: Kedekatan Sarjan dengan Wapres Gibran Perlu Diusut KPK

Senin, 29 Desember 2025 | 08:40

KPK Panggil Beni Saputra Markus di Kejari Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 13:09

UPDATE

Pembangunan Gerai KDKMP di Tubaba Terkendala Masalah Lahan

Rabu, 07 Januari 2026 | 03:59

KDKMP Butuh Ekosistem Pasar Hingga Pendampingan Berkelanjutan

Rabu, 07 Januari 2026 | 03:43

Ziarah ke Makam Ainun Habibie

Rabu, 07 Januari 2026 | 03:23

Ketidaktegasan Prabowo terhadap Jokowi dan Luhut jadi Sumber Kritik

Rabu, 07 Januari 2026 | 02:59

Implementasi KDKMP Masih Didominasi Administrasi dan Kepatuhan Fiskal

Rabu, 07 Januari 2026 | 02:42

Aktivis Senior: Program MBG Simbol Utama Kebijakan Pro-Rakyat

Rabu, 07 Januari 2026 | 02:20

Kontroversi Bahlil: Anak Emas Dua Rezim

Rabu, 07 Januari 2026 | 01:53

Rosan Ungkap Pembangunan Kampung Haji Baru Dimulai Kuartal Empat 2026

Rabu, 07 Januari 2026 | 01:41

Tim Gabungan Berjibaku Cari Nelayan Hilang Usai Antar ABK

Rabu, 07 Januari 2026 | 01:24

Pemerintah Harus Antisipasi Ketidakstabilan Iklim Ekonomi Global

Rabu, 07 Januari 2026 | 01:02

Selengkapnya