Indeks Sistem Merit Pemprov DKI Kalah dari Jabar

Capaian Indeks Sistem Merit Pemprov DKI Jakarta sebesar 350,5 poin pada tahun 2024 memang telah berada dalam kategori “Sangat Baik”.

Namun, capaian ini belum cukup untuk mencerminkan posisi Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan barometer tata kelola ASN (Aparatur Sipil Negara) di Indonesia.

“Faktanya, Jawa Barat sudah mencapai 400 poin. Artinya, kita masih tertinggal,” kata Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat-Perindo DPRD DKI Jakarta, Nur Afni Sajim dalam penyampaian pandangan umum fraksi pada rapat paripurna, Senin 16 Juni 2025.

Afni menyebut Pemprov DKI harus lebih serius dalam membangun birokrasi yang profesional, bersih, dan berdaya saing tinggi. Hal itu dapat dimulai dari penguatan sistem merit dan manajemen talenta secara menyeluruh.

“Jakarta seharusnya menjadi teladan nasional dalam reformasi birokrasi. Tapi bila indeks sistem merit kita belum menyamai provinsi lain, maka ini sinyal bahwa pengelolaan SDM aparatur masih stagnan,” kata Afni.

Menurutnya, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan Pemprov DKI dalam mengimplementasikan delapan aspek utama sistem merit, yaitu: perencanaan kebutuhan pegawai, pengadaan, pengembangan karier, mutasi-promosi, pengelolaan kinerja, penghargaan dan disiplin, perlindungan dan pelayanan, serta sistem informasi ASN.

“Kami mendorong agar sistem merit dijalankan secara konsisten dan tidak sekadar administratif. Harus ada budaya meritokrasi yang mengakar, bukan hanya untuk keperluan penilaian indeks,” kata Afni

Afni juga menekankan pentingnya manajemen talenta yang kuat untuk mendorong lahirnya ASN DKI yang berkualitas dan mampu menjawab tantangan zaman.

“Jakarta butuh ASN yang tidak hanya cakap teknis, tapi juga adaptif, jujur, dan punya integritas. Sistem merit dan manajemen talenta adalah fondasinya,” kata Afni.

Fraksi Demokrat-Perindo meyakini bahwa tanpa perbaikan nyata dalam pengelolaan ASN, maka upaya reformasi birokrasi akan berjalan setengah hati.

Ia pun mengingatkan, kualitas layanan publik sangat bergantung pada kualitas SDM yang mengelolanya.

“Tanpa ASN yang kompeten dan sistem yang transparan, kita hanya akan berputar-putar dalam masalah lama: lambat, tidak responsif, dan rawan penyimpangan,” tutup Afni.