Berita

Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)/Rep

Politik

Bicara Konflik Iran-Israel

SBY Endus Ada Pihak yang Tak Ingin Timur Tengah Damai

SELASA, 17 JUNI 2025 | 00:40 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), angkat bicara mengenai eskalasi konflik antara Iran dan Israel yang belakangan kembali memanas. 

Menurutnya, konflik di Timur Tengah semakin kompleks dan tidak semata-mata melibatkan negara-negara di kawasan tersebut.

“Kadang-kadang situasinya berkembang, lebih menambah kompleksitas lagi permasalahannya. Kalau dulu lebih mudah ditengarai negara-negara Arab melawan Israel. Sekarang sudah berubah dan sepertinya anatomi konflik pun turut berubah,” kata SBY dalam acara “Spesial Interview SBY: Konflik Iran-Israel, Ancaman Global, dan Harapan Perdamaian” dikutip Senin malam 16 Juni 2025. 


Menurut mantan Kasospol ABRI itu, keterlibatan negara-negara luar kawasan seperti Amerika Serikat, Rusia, dan Turki turut memperumit dinamika yang terjadi. Ia menilai setiap kali ada peluang tercapainya gencatan senjata di Gaza, selalu saja gagal terealisasi.

“Oleh karena itu saya juga tidak terlalu heran, kalau sepertinya sudah di depan mata ada prakarsa yang bagus untuk gencatan senjata di jalur Gaza, hampir terwujud, tidak jadi. Jalan sudah mulai ada saling membebaskan sandera masing-masing, terhenti lagi,” ujarnya.

SBY pun menduga ada pihak-pihak yang memang tidak menginginkan perdamaian di kawasan tersebut. Menurutnya, konflik terus dipelihara karena ada kepentingan yang mendukung salah satu pihak, baik Israel maupun kelompok-kelompok seperti Hamas dan Hizbullah.

“Saya akhirnya menyadari bahwa memang ada pihak-pihak yang tidak ingin Timur Tengah itu damai dalam arti status quo. Tetap saja ada yang menginginkan Israel lah yang didukung. Atau sebaliknya, Palestina, Hamas, Hizbullah yang didukung,” ungkap SBY.

Di sisi lain, SBY juga menyoroti peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam konflik ini. Ia menyatakan bahwa Dewan Keamanan PBB, yang memiliki wewenang untuk mengeluarkan resolusi enforceable, sejauh ini belum efektif menegakkan keputusan-keputusannya.

“Sebetulnya the power of perserikatan bangsa-bangsa (PBB) ini pada Dewan Keamanan PBB. Dialah yang bisa mengeluarkan resolusi yang mesti ditepati oleh semua negara anggota PBB, istilahnya enforceable. Tetapi dalam praktek Dewan Keamanan pun juga gagal untuk mengeluarkan resolusi yang enforceable dan ditaati oleh pihak-pihak yang ada di depan, termasuk oleh Israel,” sesalnya.

Meski demikian, SBY tetap meyakini bahwa peluang perdamaian masih terbuka. Ia mengajak semua pihak untuk tidak menyerah dalam mencari solusi demi menghentikan penderitaan manusia yang terus berlangsung.

“Saya sebagai former world leader juga berharap tetap masih ada solusi. Tetap masih ada window of opportunity. Yang penting jangan menyerah, jangan give up,” jelasnya.

“Bisa dibayangkan, setiap hari puluhan, ratusan manusia yang tidak berdosa, the innocent people. Sekarang 50 ribu lebih sejak konflik terakhir ini. Kemudian extreme human suffering, penderitaan manusia yang luar biasa,” sambung dia. 

Lebih lanjut, jebolan AKABRI 1973 ini menegaskan bahwa meskipun permusuhan sangat dalam dan destruktif, upaya untuk mencegah kerusakan dan membangun kembali harus terus dilakukan dengan kegigihan menuju perdamaian.

“So, seberat apapun, serumit apapun, tetap harus dicari. Saya tahu tidak mudah. Karena permusuhan sangat dalam dan pada posisi ingin saling menghancurkan. Sehingga kegigihan mereka untuk merusak harus kita hadapi dengan kegigihan kita. Untuk mencegah kerusakan dan membangun kembali,” pungkas SBY.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya