Berita

Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI, Budisatrio Djiwandono/RMOL

Politik

Fraksi Gerindra DPR Dukung Kebijakan Stimulus Ekonomi Pemerintah untuk Dongkrak Daya Beli

JUMAT, 13 JUNI 2025 | 12:59 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Fraksi Partai Gerindra DPR RI mendukung penuh kebijakan stimulus ekonomi yang diumumkan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pada kuartal II-2025. 

Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI, Budisatrio Djiwandono mengatakan, stimulus ini sebagai langkah terukur untuk mendongkrak daya beli masyarakat, memperkuat konsumsi domestik, sekaligus mendorong pemerataan ekonomi daerah.

“Paket stimulus ini dirancang untuk mengembalikan pertumbuhan ekonomi triwulan II kembali ke kisaran 5 persen melalui intervensi fiskal yang menyasar langsung penguatan daya beli masyarakat,” ujar Budisatrio dalam keterangan resminya, Jumat 13 Juni 2025. 


Ia menjelaskan, stimulus diberikan dalam bentuk bantuan sosial, subsidi upah, dan insentif transportasi. Semua diarahkan secara tepat sasaran kepada 18 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), 17 juta pekerja, dan jutaan masyarakat pengguna moda transportasi, baik darat, laut, maupun udara. 

“Ini merupakan strategi fiskal guna memperkuat konsumsi domestik dan mendorong multiplier effect yang nyata, terutama dengan adanya momentum libur sekolah dan tanggal merah,” jelasnya.

Adapun paket stimulus senilai Rp24,44 triliun yang digulirkan pemerintah terdiri dari penebalan bantuan sosial (Rp11,93 triliun), subsidi upah (Rp10,72 triliun), diskon tarif transportasi (±Rp940 miliar), potongan tarif tol (±Rp650 miliar), serta diskon iuran JKK bagi sektor padat karya (±Rp200 miliar). 

Sebagian besar pembiayaan berasal dari APBN, dengan proporsi non-APBN digunakan untuk insentif transportasi dan ketenagakerjaan.

Menurut Budisatrio, kebijakan tersebut merupakan bentuk kehadiran pemerintah untuk menstimulasi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi. 

“Saat mobilitas masyarakat meningkat karena libur sekolah dan tanggal merah, sektor-sektor pendukung seperti transportasi, kuliner, dan penginapan di daerah-daerah tujuan wisata juga akan ikut bertumbuh,” paparnya.

Lebih lanjut, Budisatrio berpandangan, stimulus ini semakin menegaskan bahwa pendekatan ekonomi pemerintahan Presiden Prabowo bersifat inklusif yang langsung menyentuh masyarakat kelas menengah maupun ekonomi rentan.

“Kunci pertumbuhan ekonomi Indonesia terletak pada daya beli masyarakat yang terjaga dan bertumbuh. Saat konsumsi meningkat, seluruh sendi perekonomian juga akan turut bertumbuh. Ini adalah kebijakan yang menyentuh langsung kehidupan sehari-hari rakyat,” katanya.

Selain mendukung kebijakan ini, Budisatrio menegaskan bahwa Fraksi Gerindra juga akan aktif mengawal implementasinya agar tepat sasaran dan tidak terjadi kebocoran. 

“Evaluasi terhadap distribusi dan efektivitas program, termasuk koordinasi antarkementerian dan lembaga, menjadi bagian penting dari fungsi pengawasan DPR,” demikian Budisatrio.

Populer

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Eggi Sudjana Kerjain Balik Jokowi

Selasa, 20 Januari 2026 | 15:27

Jokowi Sulit Mengelak dari Tuduhan Ijazah Palsu

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:15

UPDATE

Penggorengan Saham yang Mau Diberantas Purbaya Dipertanyakan

Kamis, 22 Januari 2026 | 23:53

Prabowo Izinkan Danantara Rekrut WNA untuk Pimpin BUMN

Kamis, 22 Januari 2026 | 23:38

Purbaya Klaim Bisa Pantau Rekening Semua Pejabat Kemenkeu

Kamis, 22 Januari 2026 | 23:34

Di WEF Davos, Prabowo Sebut RI Tak Pernah Sekalipun Gagal Bayar Utang

Kamis, 22 Januari 2026 | 23:14

Polda Metro Turunkan Puluhan Ribu Personel Siaga Banjir

Kamis, 22 Januari 2026 | 23:13

KPK Obok-Obok Rumah dan Kantor Bupati Sudewo

Kamis, 22 Januari 2026 | 22:29

Kemlu RI Tegaskan Tak Ada Kewajiban Bayar Rp16,9 Triliun setelah Gabung Dewan Perdamaian

Kamis, 22 Januari 2026 | 22:28

Prabowo Resmi Teken Piagam Dewan Perdamaian di Davos

Kamis, 22 Januari 2026 | 22:07

Wisuda ke-II UNOSO Dihadiri Mahfud MD hingga Rocky Gerung

Kamis, 22 Januari 2026 | 21:55

KPK: Pengabaian Pengawasan Kredit Bisa Berujung Pidana

Kamis, 22 Januari 2026 | 21:36

Selengkapnya