Berita

Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI, Budisatrio Djiwandono/RMOL

Politik

Fraksi Gerindra DPR Dukung Kebijakan Stimulus Ekonomi Pemerintah untuk Dongkrak Daya Beli

JUMAT, 13 JUNI 2025 | 12:59 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Fraksi Partai Gerindra DPR RI mendukung penuh kebijakan stimulus ekonomi yang diumumkan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pada kuartal II-2025. 

Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI, Budisatrio Djiwandono mengatakan, stimulus ini sebagai langkah terukur untuk mendongkrak daya beli masyarakat, memperkuat konsumsi domestik, sekaligus mendorong pemerataan ekonomi daerah.

“Paket stimulus ini dirancang untuk mengembalikan pertumbuhan ekonomi triwulan II kembali ke kisaran 5 persen melalui intervensi fiskal yang menyasar langsung penguatan daya beli masyarakat,” ujar Budisatrio dalam keterangan resminya, Jumat 13 Juni 2025. 


Ia menjelaskan, stimulus diberikan dalam bentuk bantuan sosial, subsidi upah, dan insentif transportasi. Semua diarahkan secara tepat sasaran kepada 18 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), 17 juta pekerja, dan jutaan masyarakat pengguna moda transportasi, baik darat, laut, maupun udara. 

“Ini merupakan strategi fiskal guna memperkuat konsumsi domestik dan mendorong multiplier effect yang nyata, terutama dengan adanya momentum libur sekolah dan tanggal merah,” jelasnya.

Adapun paket stimulus senilai Rp24,44 triliun yang digulirkan pemerintah terdiri dari penebalan bantuan sosial (Rp11,93 triliun), subsidi upah (Rp10,72 triliun), diskon tarif transportasi (±Rp940 miliar), potongan tarif tol (±Rp650 miliar), serta diskon iuran JKK bagi sektor padat karya (±Rp200 miliar). 

Sebagian besar pembiayaan berasal dari APBN, dengan proporsi non-APBN digunakan untuk insentif transportasi dan ketenagakerjaan.

Menurut Budisatrio, kebijakan tersebut merupakan bentuk kehadiran pemerintah untuk menstimulasi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi. 

“Saat mobilitas masyarakat meningkat karena libur sekolah dan tanggal merah, sektor-sektor pendukung seperti transportasi, kuliner, dan penginapan di daerah-daerah tujuan wisata juga akan ikut bertumbuh,” paparnya.

Lebih lanjut, Budisatrio berpandangan, stimulus ini semakin menegaskan bahwa pendekatan ekonomi pemerintahan Presiden Prabowo bersifat inklusif yang langsung menyentuh masyarakat kelas menengah maupun ekonomi rentan.

“Kunci pertumbuhan ekonomi Indonesia terletak pada daya beli masyarakat yang terjaga dan bertumbuh. Saat konsumsi meningkat, seluruh sendi perekonomian juga akan turut bertumbuh. Ini adalah kebijakan yang menyentuh langsung kehidupan sehari-hari rakyat,” katanya.

Selain mendukung kebijakan ini, Budisatrio menegaskan bahwa Fraksi Gerindra juga akan aktif mengawal implementasinya agar tepat sasaran dan tidak terjadi kebocoran. 

“Evaluasi terhadap distribusi dan efektivitas program, termasuk koordinasi antarkementerian dan lembaga, menjadi bagian penting dari fungsi pengawasan DPR,” demikian Budisatrio.

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

Prabowo Tegaskan Indonesia Tidak Takut Ancaman MSCI

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:32

Buruh Usul UMP 2027 Naik 9,5 Persen, Ini Respons Menaker

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:20

Ombudsman Ungkap Titik Rawan Korupsi di Layanan Pertanahan dan Kebencanaan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:19

Kasus CSR BI Jalan di Tempat, MAKI dan ARUKKI Bersiap Ajukan Praperadilan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:12

Pembenahan MBG hingga Program 3 Juta Rumah jadi PR Besar Prabowo

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:59

Begini Jurus BI Stabilkan Rupiah Hadapi Ancaman MSCI hingga Konflik Geopolitik

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:58

Nusron Hadiri Sidang Kabinet Paripurna setelah Dua Kali Absen Pemeriksaan KPK

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

PJJ dan WFH Bisa Jadi Opsi Antisipasi Asap Karhutla

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

UU Pelindungan Ketenagakerjaan Masih Diproses Setneg, Yassierli Minta Publik Bersabar

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:50

Event Konser hingga Festival Belanja Jadi Mesin Uang Jakarta

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:48

Selengkapnya