Berita

Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka/Ist

Publika

Nasib Gibran di Tangan Prabowo

Oleh: Tony Rosyid*
KAMIS, 12 JUNI 2025 | 23:03 WIB

NASIB Gibran Rakabuming Raka ada di tangan Prabowo Subianto. Magical conciousnes anda akan mengatakan: "bergantung Tuhan". Betul. Tapi Tuhan sudah serahkan kepada Prabowo. Tentu, penyerahannya tidak melalui wahyu. Prabowo bukan nabi. Tapi, penyerahan itu bisa dijelaskan secara ilmiah melalui kaidah-kaidah kausalitas politik.

Prabowo-Gibran satu paket. Berpasangan sebagai capres-cawapres 2024. Menjabat sebagai presiden-dan wakil presiden juga bareng-bareng. Kalau Gibran bukan ancaman, buat apa sibuk urus Gibran. Urusan negara masih banyak. Apalagi, pemerintahan baru berjalan di tahun pertama. Timing ini yang harus dicatat.

Usul pemakzulan Gibran ditanggapi dingin oleh Prabowo. Wacana pemakzulan ini "pasti" mengganggu situasi dan stabilitas politik.  Kenapa Prabowo bersikap dingin? Kenapa Prabowo cuek, seolah nggak mau tahu? Melalui Wiranto, Prabowo merespons "santai". Seolah tak terjadi apa-apa.


Gelombang pemakzulan Gibran semakin kencang. Surat tuntutan sudah di meja ketua MPR. Probowo diam. Gerindra juga no comment. Ketua MPR yang juga Sekjen Gerindra Ahmad Muzani tak memberi komentar. 

Di sisi lain, Gibran tidak punya satu pun kursi dan dukungan partai politik di DPR.

Posisi Gibran lemah. Gibran adalah "kartu mati". Tersandera tuntutan pemakzulan dan tidak bisa berbuat apa-apa. 

Tombol pemakzulan setiap saat bisa "dinyalakan". Bom sudah terpasang, siap meledak ketika jari ketua MPR menyentuh tombol pemakzulan. 

Ketika situasi memanas, Prabowo bisa kasih komando kepada ketua MPR untuk bisa langsung panggil semua anggotanya. Hari itu juga "sidang MPR" bisa dilaksanakan. Sidang akan mengikuti arahan Prabowo.

Sekarang anda baru paham, betapa posisi Ahmad Muzani sebagai ketua MPR sangat strategis. Bagian dari skenario yang mungkin hanya bisa dipahami keselurahannya oleh Gibran. 

Di ujung sana, Jokowi menyampaikan pesan: "kalau pemakzulan, ya semuanya. Presiden dan wakil presiden. Satu paket. Saat calon kan satu paket".

Jokowi walikota tujuh tahun, gubernur dua tahun dan 10 tahun jadi presiden. Pengalaman politiknya matang. Bahkan sangat matang. Piawai dalam menyampaikan pesan politik. Ketika Jokowi bilang "satu paket", itu tidak bisa dipahami dengan pendekatan hukum tata negara. 

Cara berpikir Jokowi melampaui formalitas dan norma hukum. Narasi Jokowi adalah sebuah pesan politik. Pesannya sangat kuat. Kepada siapa? Ya kepada penguasa dan para pendukungnya. 

"Kalau Gibran jatuh (diimpach), dia tidak sendiri". Itu kira-kira pesan singkatnya. Pesan ini tentu serius. Matang, dan penuh perhitungan. Kalkulasi politiknya pasti sudah lama dihitung probabilitasnya.

Bagi Prabowo, yang ia butuhkan adalah stabilitas. Baik stabilitas negara maupun stabilitas kekuasaan. Di luar itu, tak ada yang dikejar kecuali membangun legacy.

Jika kekuasaan Prabowo aman alias tak ada ancaman, maka semua dinamika politik hari ini hanya akan berdampak pada angka elektoral pada Pemilu 2029. Tak akan ada lagi isu pemakzulan. Semua akan berjalan normal dan terkendali.

Kecuali pejabat titipan. Satu persatu akan lengser. Tepatnya dilengserkan. Di kabinet, maupun di institusi hukum. Duta besar, dan juga komisaris. Ini sesuatu yang alamiah. Tak ada yang abadi. Semua ada jatah waktunya, pada akhirnya, harus bergantian.

Para pendukung Prabowo yang keluar banyak keringat sedang menunggu info, kapan resuffle itu dilakukan. Sebagian nggak sabar, karena sudah lebih dari tujuh bulan.

Sebaliknya, jika posisi Prabowo terancam, alias tidak aman, kekuasaan terganggu dan kursi Prabowo goyang, maka tombol pemakzulan Gibran di meja ketua MPR akan menyala. 

Bom seketika meledak. Setelah itu, kemungkinan akan ada tombol-tombol berikutnya yang ikut menyala. Ketika tombol-tombol itu menyala, maka ledakan akan terjadi dimana-mana. 

Boleh jadi bom waktu tidak hanya menyasar Gibran, tapi juga bisa mengenai Prabowo. Satu paket, kata Jokowi.



*Penulis adalah Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

UPDATE

Industri Sawit Terintegrasi Disiapkan PTPN di Sei Mangkei

Kamis, 30 April 2026 | 22:15

Gubernur NTB Tolak Cabut Laporan Aktivis Kemanusiaan

Kamis, 30 April 2026 | 21:41

APBN Tekor Rp240,1 T, Kemenkeu Tiadakan Konferensi Pers

Kamis, 30 April 2026 | 21:37

DPR Soroti Peran Strategis Proyek Danantara bagi Industri dan Lapangan Kerja

Kamis, 30 April 2026 | 20:41

Sejarah Hari Pendidikan Nasional 2 Mei, Asal Usul dan Peran Ki Hadjar Dewantara

Kamis, 30 April 2026 | 20:21

Mitigasi Dampak Perubahan Iklim, PLN-UNOPS Dorong Utilisasi EBT Nasional

Kamis, 30 April 2026 | 20:16

Apa Itu Sinkhole yang Muncul Kebun Warga Gunungkidul Yogyakarta?

Kamis, 30 April 2026 | 19:46

Sejarah Outsourcing dari Zaman Kolonial hingga Jadi Tuntutan di Hari Buruh 2026

Kamis, 30 April 2026 | 19:32

Kebijakan Energi RI Terjebak Pola Pikir Jangka Pendek Menahun

Kamis, 30 April 2026 | 19:27

Komisaris PT Loco Montrado Dicecar KPK soal Pengembalian Kerugian Negara Rp100 Miliar

Kamis, 30 April 2026 | 19:25

Selengkapnya