Anggota Komisi I DPR Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin/Ist
DPR menyoroti pentingnya pemahaman terhadap peran TNI dalam sistem pertahanan rakyat semesta serta ketahanan pangan nasional.
Menurut Anggota Komisi I DPR Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin, Indonesia menganut sistem pertahanan rakyat semesta, di mana seluruh potensi negara dimanfaatkan untuk kepentingan pertahanan negara.
Lanjut dia, doktrin utama yang diterapkan adalah perang berlarut, dimulai dengan perang konvensional dan jika diperlukan berlanjut dengan perang gerilya hingga kemenangan tercapai.
Dalam konteks perang berlarut, TB Hasanuddin menjelaskan bahwa sangat penting untuk menyiapkan wilayah-wilayah logistik, termasuk penyediaan bahan makanan di desa-desa, kampung, dan kota, agar perlawanan dapat berlangsung selama mungkin.
“Dalam keadaan perang, prajurit TNI dapat turun langsung menjadi petani di lapangan dalam membangun depot-depot logistik,” ujar TB Hasanuddin, dalam keterangannya, Kamis 12 Juni 2025.
Namun, dalam keadaan damai, TB Hasanuddin menekankan bahwa tugas membangun ketahanan pangan sebaiknya diserahkan kepada kementerian yang profesional.
“Dalam keadaan damai, membangun depot-depot logistik atau ketahanan pangan sebaiknya tidak ditangani langsung oleh prajurit TNI aktif, melainkan diserahkan kepada kementerian terkait yang sudah terstruktur, yakni Kementerian Pertanian,” ujar Legislator PDIP ini.
TB Hasanuddin juga mengingatkan bahwa sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, prajurit TNI sebaiknya lebih fokus pada kesiapan tempur dengan melakukan latihan secara intensif.
Sebelumnya, Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat (Kadispen TNI AD), Brigjen Wahyu Yudhayana, menyampaikan bahwa rencana perekrutan 24.000 calon Tamtama dilatarbelakangi penyusunan struktur organisasi terbaru, yaitu pembentukan Batalyon Teritorial Pembangunan.
Batalyon ini akan terdiri dari empat kompi: kompi pertanian, kompi peternakan, kompi medis, dan kompi zeni.
"Sebagai implementasi konkret, TNI AD berencana membentuk Batalyon Teritorial Pembangunan yang tersebar di seluruh Indonesia untuk mendukung stabilitas dan pembangunan di 514 kabupaten/kota. Setiap batalyon nantinya akan berdiri di lahan seluas 30 hektar dan memiliki kompi-kompi yang secara langsung menjawab kebutuhan masyarakat," ujar Brigjen Wahyu, Selasa 3 Juni 2025.
