Berita

Presiden Prabowo Subianto/Ist

Politik

Menanti Keberanian Prabowo Usut Konsesi Tol Perusahaan Jusuf Hamka

KAMIS, 12 JUNI 2025 | 14:41 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Presiden Prabowo Subianto didorong untuk tegas apabila ditemukan dugaan pelanggaran pada perpanjangan konsesi pengelolaan tol oleh perusahaan Jusuf Hamka.

Pengamat pemerintahan dari Citra Institute, Efriza menilai, perpanjangan konsesi Tol Ruas Cawang-Pluit-Tj. Priok yang diberikan Jokowi kepada perusahaan Jusuf Hamka bernama PT Citra Marga Nusaphala (CMN), seharusnya disorot pemerintahan Presiden Prabowo.

"Jika terjadi perpanjangan konsesi karena adanya kesepakatan di kolong meja, dan tanpa perincian yang jelas dari argumentasi yang menguntungkan kepentingan masyarakat, maka pemerintah Prabowo perlu melakukan tindakan tegas," ujar Efriza kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Kamis, 12 Juni 2025.


Menurutnya, pemerintah punya aparat yang berwenang untuk mengusut kasus-kasus yang diduga bermasalah. Apalagi, permasalahannya bersentuhan langsung dengan masyarakat.

"Minimal untuk misalnya mengevaluasi kesepakatan yang telah dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya," sambungnya menegaskan. 

Lebih lanjut, lulusan S2 politik Universitas Nasional (UNAS) itu mendorong Presiden Prabowo memastikan perpanjangan konsesi ruas Tol Cawang-Pluit-Tj. Priok diperiksa.

"Oleh sebab itu, keberanian Presiden Prabowo untuk mempelajari seluruh dokumen dari kebijakan presiden sebelumnya patut didorong. Jika memang pemerintah punya keinginan kuat untuk lebih meningkatkan peran utama pemerintah untuk kepentingan masyarakat," demikian Efriza menambahkan.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

Ngobrol Serius Bareng Macron

Rabu, 15 April 2026 | 01:59

Diplomasi Konstruktif Diperlukan Buat Akhiri Perang di Selat Hormuz

Rabu, 15 April 2026 | 01:41

BGN Bantah Hapus Pemberian Susu dalam Program MBG

Rabu, 15 April 2026 | 01:13

Pujian Habiburokhman ke Polri soal Transparansi Sesuai Realitas

Rabu, 15 April 2026 | 00:58

Prabowo Disambut Pasukan Kehormatan saat Temui Macron di Istana Élysée

Rabu, 15 April 2026 | 00:35

Taman Sunyi: Sebuah Pembelaan atas Rumah-Rumah Fantasi

Rabu, 15 April 2026 | 00:06

Maruli Tuntut Yayasan Tanggung Biaya Perawatan Head Chef SPPG

Selasa, 14 April 2026 | 23:55

DPR Sambut Baik MDCP: Bisa Buka Kerja Sama Lain

Selasa, 14 April 2026 | 23:37

AFPI Buka Suara Usai Didenda KPPU: Kami Hanya Melindungi Konsumen

Selasa, 14 April 2026 | 23:12

Denda Rp755 Miliar ke Perusahaan Pinjol Menguak Borok Regulasi

Selasa, 14 April 2026 | 22:48

Selengkapnya