Berita

Presiden ke-7 RI Joko Widodo/Ist

Politik

Ahmad Khozinudin:

Jokowi Khawatir Publik Tahu Ijazahnya Bermasalah

KAMIS, 12 JUNI 2025 | 02:19 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Isu lama soal keaslian ijazah Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi belum ada titik terang.

Penyebabnya, hingga detik ini ayah dari Wapres Gibran Rakabuming Raka itu belum bersedia memperlihatkan ijazah aslinya di depan publik.

Koordinator Tim Advokasi Anti Kriminalisasi Akademisi dan Aktivis, Ahmad Khozinudin mengatakan, narasi awal yang dibangun Jokowi adalah tidak ada kewenangan publik untuk meminta menunjukkan ijazah aslinya, dan tidak ada kewajiban darinya untuk memperlihatkan.


"Kemudian ada narasi tambahan, Jokowi tidak akan memperlihatkan kecuali atas perintah pengadilan. Namun sebelumnya sudah ada perintah pengadilan, tapi ijazah tidak pernah muncul juga," kata Khozinudin melalui podcast Forum Keadilan TV, dikutip 12 Juni 2025.

Dengan dua narasi tersebut, kata Khozinudin, ada dua kesimpulan yang bisa diambil.

Pertama, kata Khozinudin, Jokowi memang tidak mempunyai ijazah Fakultas Kehutanan UGM, karenanya dia terus berputar-putar Ketika sejumlah pihak melakukan gugatan hukum.

"Jokowi berusaha memperpanjang arena pertarungan dengan menghindar dari pokok permasalahan. Karena khwawatir publik tahu ijazahnya bermasalah kalau ditunjukkan," kata Khozinudin

Kesimpulan kedua, kata Khozinudin, kemungkinan ijazah Fakultas Kehutanan UGM memang benar-benar ada, tapi Jokowi sengaja mengulur-ulurnya.

"Yang menyebabkan perseteruan anak bangsa makin menjadi-jadi," kata Khozinudin.

Diketahui, Joko Widodo membuat laporan ke Polda Metro Jaya terkait tudingan ijazah palsu. Total terdapat lima orang yang dilaporkan oleh Jokowi dalam kasus ini.

Kelima orang yang dilaporkan itu berinisial RS, ES, RS, T, dan K. 

Jokowi melaporkan terkait dengan Pasal 310 dan 311 KUHP serta Pasal 27a, Pasal 32, dan Pasal 35 UU ITE.



Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Disinggung Kenaikan LPG Nonsubsidi, Bahlil Malah Berkelit soal LPG 3 Kg

Senin, 20 April 2026 | 22:11

KPK Serahkan Rampasan Puput Tantriana Rp3,52 Miliar ke Lemhannas

Senin, 20 April 2026 | 22:06

DPR Cuma Butuh Sehari Rampungkan 409 Daftar Masalah RUU PPRT

Senin, 20 April 2026 | 22:01

Berikut 12 Poin Strategis RUU PPRT yang Dibahas Baleg DPR

Senin, 20 April 2026 | 21:54

Dipimpin Dasco, RUU PPRT Segera Dibawa ke Paripurna

Senin, 20 April 2026 | 21:52

Pemkot Tangerang Jaga Transparansi Lewat Penyerahan LKPD Unaudited 2025

Senin, 20 April 2026 | 21:34

Menkes Sebut Penanganan Campak Tidak Perlu Lockdown, Ini Penjelasannya

Senin, 20 April 2026 | 21:14

Kunjungi IKN, Ketua MPR: Proses Pembangunan Begitu Cepat

Senin, 20 April 2026 | 21:05

IPB Hanya Skorsing 16 Mahasiswa Pelaku Kekerasan Seksual

Senin, 20 April 2026 | 20:41

Bisnis Tambang Sarat Risiko, Asuransi Diminta Perkuat Kompetensi

Senin, 20 April 2026 | 20:39

Selengkapnya