Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung/Istimewa
Jakarta merupakan tempat terbaik untuk mempelajari hilirisasi nontambang dan stabilisasi pasokan, khususnya komoditas pangan.
Klaim tersebut disampaikan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, saat menerima kunjungan Studi Strategis Dalam Negeri (SSDN) Pendidikan Pemantapan Pimpinan Nasional (P3N) XXV TA 2025 Lemhannas RI di Balai Agung, Balai Kota DKI Jakarta, Rabu 11 Juni 2025.
"Kalau melakukan hal yang berkaitan dengan hilirisasi nontambang, nonnatural resources based, contoh yang paling bagus adalah Jakarta," ujar Pramono.
Di hadapan peserta P3N, Pramono memaparkan keberhasilan Jakarta dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga. Ia mencontohkan, jumlah sapi kurban yang disembelih saat Iduladha mencapai 71 ribu ekor, karena harga di Jakarta lebih kompetitif dibandingkan daerah penyangga.
Harga yang lebih kompetitif di Jakarta ini, kata dia, didorong oleh lancarnya proses distribusi. Selain itu, harga beras di Jakarta juga disebutnya paling stabil meskipun hanya memiliki dua persen lahan pertanian
Menurutnya, hal ini tak terlepas dari proses hilirisasi di Jakarta yang sudah berjalan baik dalam waktu yang lama. Salah satunya melalui peran Food Station yang bekerja sama dengan daerah penghasil beras seperti Karawang, Lampung, dan Kediri.
"Termasuk kampung halaman saya. Diambil cukup besar dari Kabupaten Kediri. Karena apa? Karena yang pertama, konsumennya sudah
captive, yang cukup besar. Di Jakarta ini sekarang kurang lebih 10,8 juta," jelasnya.
Kerja sama antara Pemprov DKI Jakarta dengan daerah-daerah penghasil pangan ini tidak hanya menguntungkan konsumen di Jakarta, tetapi juga petani di daerah.
Pramono menyebut, berbagai harga kebutuhan pokok di Jakarta pun mampu terjaga dengan baik. Bahkan angka inflasinya selalu berada di bawah inflasi nasional.
Karena itu, Pemprov DKI Jakarta akan terus berupaya menjaga kestabilan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta komunikasi yang efektif kepada masyarakat.
Meski demikian, Jakarta masih memiliki permasalahan utama yang harus diselesaikan, yakni disparitas dan rasio gini ketimpangan pendapatan masyarakat Jakarta.
"Perbedaan orang kaya dan miskin di Jakarta dari waktu ke waktu bukan mengecil, tetapi membesar. Maka inilah yang menjadi tanggung jawab Gubernur paling utama di Jakarta sekarang ini," tandas Pram.
