PSN Jangan jadi Tameng Perampasan Ruang Hidup Rakyat

Presiden Prabowo Subianto didesak untuk segera menghentikan sejumlah proyek bermasalah yang dianggap merugikan rakyat dan mencederai keadilan ekologis. 

Direktur Merah Putih Stratejik Institut (MPSI) Noor Azhari menyebut usai mencabut izin perusahaan pengelola pertambangan di Raja Ampat, pemerintah juga dituntut untuk mengevaluasi puluhan proyek bermasalah.

“Presiden harus segera mengevaluasi dan menghentikan proyek-proyek yang menimbulkan penderitaan rakyat. Jangan sampai label Proyek Strategis Nasional (PSN) malah jadi tameng legal bagi perampasan ruang hidup dan kekayaan alam,” kata Noor Azhari dalam keterangan tertulis yang diterima wartawan, Selasa, 10 Juni 2025.

Secara khusus, ia menyoroti proyek reklamasi dan pagar laut yang terjadi di sejumlah daerah di pantai utara Pulau Jawa.

“Dulu para pejuang kemerdekaan mengusir penjajah dengan bambu runcing. Sekarang rakyat justru dijajah oleh bambu pagar laut. Ini ironi sejarah yang menyakitkan. Negara tak boleh kalah oleh kekuasaan para taipan,” tegasnya.

Ia juga menyinggung acara penanaman mangrove yang dilakukan para konglomerat di sejumlah proyek pesisir yang dikelolanya.

“Tanam mangrove sambil merampas laut rakyat? Jangan main-main dengan simbol lingkungan. Ini menyakitkan bagi nelayan yang terusir,” tegasnya lagi.

Ia mengingatkan bahwa proyek reklamasi berpotensi melanggar UU No. 27/2007 jo. UU No. 1/2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, serta Putusan Mahkamah Konstitusi No. 3/PUU-VIII/2010 yang menegaskan hak konstitusional nelayan tradisional.

“Presiden Prabowo harus menunjukkan keberpihakan kepada rakyat, bukan kepada konglomerat. Jangan biarkan keindahan laut dan tanah air dijual ke tangan swasta,” pungkasnya.