Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno/Ist
Presiden Prabowo Subianto memerintahkan kementerian terkait mencabut empat Izin Usaha Pertambangan (IUP) di wilayah Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya.
Langkah ini diambil pada pertambangan yang berpotensi merusak lingkungan dan mengganggu ekosistem wilayah konservasi dan pariwisata di Raja Ampat.
Bagi Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno langkah tegas ini menegaskan prioritas sekaligus keberpihakan Presiden pada aspek lingkungan hidup.
“Raja Ampat harus diselamatkan karena ini adalah kekayaan alam dan biodiversitas yang dimiliki Indonesia. Kami berterima kasih karena Presiden Prabowo langsung merespons masukan berbagai elemen masyarakat,” kata Eddy kepada wartawan, Selasa 10 Juni 2025.
Dia menegaskan, mendahulukan kelestarian Raja Ampat harus menjadi komitmen bersama. Katanya, pembangunan ekonomi harus didasarkan pada platform berkelanjutan dan tidak boleh mengorbankan alam dan lingkungan.
“Komitmen itu yang wajib kita pegang teguh dan tentu kita bersyukur Presiden Prabowo menegaskan komitmen yang sama untuk menyelamatkan Raja Ampat dan memprioritaskan kebijakan yang pro kelestarian lingkungan hidup,” lanjutnya.
Wakil Ketua Umum PAN ini menyampaikan, keputusan pencabutan IUP ini merupakan langkah strategis sekaligus urgen untuk menjaga reputasi Indonesia di kancah internasional sebagai negara yang berkomitmen terhadap pembangunan berkelanjutan.
"Raja Ampat merupakan pertaruhan besar bagi Indonesia, karena kebijakan pemerintah akan menentukan wajah lembaga publik dan wajah Indonesia di mata dunia," tuturnya.
"Anugerah Tuhan Yang Maha Pemurah dengan memberikan hadiah keindahan dan keragaman alam yang luar biasa di Raja Ampat, patut kita jaga ibarat menjaga rumah kita sendiri," pungkasnya.
