DI negeri ajaib bernama Indonesia ini, Koes Plus pernah mengeluarkan sabda pop legendaris: “Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman.”
Tapi entah sejak kapan, barangkali sejak tongkat kayu dijadikan kursi kekuasaan dan batu lebih senang jadi fondasi gedung kementerian, tanaman-tanaman itu mendadak malas tumbuh.
Termasuk singkong -- ya, singkong!-- yang konon bisa hidup cukup dengan ditancap begitu saja di tanah. Tapi, jangan-jangan tanah kita sudah enggan memberi berkah?
Jadinya, sekarang kita harus impor singkong. Ya, betul. Impor. Bukan untuk koleksi varietas museum hortikultura, tapi untuk dimakan. Untuk jadi bahan baku tepung tapioka, kerupuk, pemanis alami, pakan ternak, bahkan bioetanol.
Padahal, singkong itu bukan sayuran diva yang manja. Tak perlu pupuk langka, cukup hujan seadanya, yang jarang pun tak apa. Ia juga tumbuh di tanah gersang, asal tak dipasangi paving block atau disiram semen.
Tapi tetap saja, 2024 mencatat kita mengimpor 5.548 ton singkong, naik lebih dari sembilan kali lipat dibanding tahun sebelumnya, menurut data resmi Badan Pusat Statistik (BPS). Sebagian besar—lebih dari 90 persen --- didatangkan dari Vietnam.
Sebanyak 5.548 ton singkong impor itu, jika diangkut lewat darat, setara dengan sekitar 280 hingga 370 truk besar yang mengangkutnya dari pelabuhan ke tempat tujuan. Jika dikapalkan, cukup satu kapal ukuran menengah atau dua kapal kecil untuk membawa seluruh muatan tersebut.
Angka ini bukan kecil, yang menunjukkan bahwa kebijakan impor yang tampaknya sepele ini sesungguhnya berdampak nyata dan besar bagi petani lokal serta sistem logistik dalam negeri.
Kalau saja ini cerita fiksi, mungkin bisa ditertawakan sambil ngunyah opak. Tapi ini fakta. Dan justru di sinilah letak kekonyolannya.
Ketika ditanya mengapa singkong impor membanjiri negeri yang katanya wilayah agraris ini, Menteri Pertanian kita memberikan jawaban yang membuat fisikawan bisa pensiun dini.
Katanya, karena petani kita (yang mungkin juga pengusaha hebat) punya kebun singkong di luar negeri. Lalu hasil panennya dibawa ke Indonesia. Betapa hebat, petani kita punya kebon singkong maha luas di Vietnam.
Masuk akal? Mari kita uji logikanya. Singkong diimpor lalu dijual di sini seharga sekitar Rp 1.000 per kilogram. Sementara harga patokan yang disepakati antara petani lokal dan industri adalah Rp 1.350 hingga Rp1.400 per kg.
Artinya, selisihnya sekitar Rp 350-400/kg. Dalam hitungan ekonomi makro ala pedagang kerupuk, tentu saja pengusaha lebih suka memilih yang lebih murah. Bayangkan pabrik yang butuh 1.000 ton per bulan—selisihnya bisa mencapai Rp 350 juta! Duit segitu bisa bikin kebun singkong se-RT.
Nah, kalau memang logika Menteri tadi benar, berarti para petani kita itu sungguh luar biasa: mereka ekspor tenaga kerja ke luar negeri, beli lahan, tanam singkong, panen, dan kirim balik ke Indonesia —lebih murah dari petani lokal yang tinggal dua kilometer dari pabrik.
Pertanyaannya: kalau bisa lebih efisien di luar negeri, kenapa tidak sekalian jadi negara Vietnam saja?
Presiden Prabowo Subianto konon sudah diberi tahu soal impor singkong ini. Menteri Pertanian pun telah menyurati Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
Namun pertanyaannya, apakah cukup sekadar diberi tahu? Apakah cukup sekadar surat-menyurat antarmenteri? Logika dunia usaha tidak bekerja berdasarkan surat atau arahan belaka.
Selama tidak ada tindakan nyata yang mengubah kondisi di lapangan, para pelaku usaha akan tetap memilih opsi yang paling murah, di mana pun dan dengan cara apa pun—termasuk lewat impor.
Tak cukup pula teriak jargon swasembada pangan dengan berbusa-busa.
Anda tahu, pemerintah kita gemar berjanji swasembada pangan. Dalam pidato, leaflet, baliho, dan drama Rakortas, kata “swasembada” selalu dielu-elukan, bahkan lebih sakral dari naskah sumpah pemuda. Tapi nyatanya? Untuk singkong saja kita megap-megap.
Swasembada itu bukan soal bibir, tapi soal keberpihakan. Kalau harga singkong lokal tidak dijaga dan petani dibiarkan merugi karena kalah bersaing dengan produk impor, lantas siapa yang mau tanam singkong?
Tanah ada. Petani ada. Tapi kebijakan yang mendukung? Ah, mungkin itu yang sedang dicari-cari Pak Menteri lewat surat resmi dan koordinasi lintas meja kementerian.
Ironisnya, singkong bukan sembarang tanaman. Ia bisa disulap jadi banyak hal. Singkong dapat dibikin tepung tapioka (untuk pempek, cireng, boba, kerupuk), jadi pati makanan, pengental saus, dan pemanis alami.
Bahkan singkong jadi bahan bioetanol (pengganti BBM). Juga pakan ternak dan bahan baku industri. Makanan pokok alternatif (tiwul, gatot, getuk) dibuat dari singkong.
Jadi, ini bukan soal camilan remeh. Ini soal kedaulatan pangan. Soal ketahanan industri. Soal logika ekonomi yang layak diperiksa akal sehatnya, bukan hanya akal-akalan politik.
Maka dari itu, mari kita kirim salam kepada para pengambil kebijakan yang katanya ingin melindungi petani, tapi gagal menahan serbuan singkong dari negeri seberang.
Kita doakan agar mimpi swasembada tidak terus berujung pada festival impornya bahan pangan yang tumbuh subur jika cukup ditancap batangnya di tanah tetangga.
Dan untuk para petani yang tetap setia menanam meski harganya jatuh dan janji tinggal janji, semoga masih bisa makan tiwul dengan garam dan doa.
Karena di negeri tongkat bisa tumbuh jadi tanaman ini, ternyata yang benar-benar tumbuh subur hanyalah: alasan.
-000-
Catatan kaki:
– Impor singkong RI Januari–November 2024: 5.548 ton (BPS)
– Asal impor: Vietnam (90,26%)
– Nilai impor singkong: US$ 1,65 juta atau Rp 26,76 miliar
– Harga impor: Rp 1.000/kg (rata-rata)
– Harga petani lokal: Rp 1.350–1.400/kg
– Impor tepung tapioka: 295.673 ton, senilai US$ 160,2 juta
– Kegunaan singkong: pangan pokok, tapioka, bioetanol, pakan ternak, pengisi industri makanan dan kosmetik.
Motto: “Kalau tongkat bisa jadi tanaman, semoga pena bisa jadi cangkul.
Penulis adalah Wartawan Senior
