Berita

Pertemuan Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Puan Maharani/Net

Politik

Inikah Syarat PDIP Gabung ke Pemerintahan Prabowo?

SENIN, 09 JUNI 2025 | 13:45 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Untuk mau bergabung ke pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dinilai bakal memberikan sejumlah syarat. Salah satunya mengabulkan permintaan dari Forum Purnawirawan Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto, merespons pertemuan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, dengan Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, pada Kamis, 5 Juni 2025.

"PDIP untuk bergabung dengan koalisi (pemerintahan) masih mempertimbangkan banyak hal," kata Hari kepada RMOL, Senin, 9 Juni 2025.


Karena ituah Hari menilai PDIP akan mengajukan beberapa syarat untuk mau bergabung ke Kabinet Merah Putih (KMP) pemerintahan Prabowo.

"Salah satu syaratnya bisa saja mengganti Wapres, seperti yang diinginkan oleh Purnawirawan TNI," pungkas Hari.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

UPDATE

Polisi Tangkap Pembacok Pegawai Toko Roti di Cengkareng

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:55

Bank Mandiri Gelar Mandiri Lelang Festival 2026, Penawaran 50% di Bawah Pasaran

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:51

KPK Jangan Omdo, Dugaan Korupsi Sinyal Kereta Harus Dibongkar Tuntas

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:40

DPR Sebut Skandal Seksual di Ponpes Pati sebagai Pelanggaran HAM Berat

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:16

Unhas Siap jadi Pusat Unggulan MBG di Indonesia Timur

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:50

Kapolri Siap Eksekusi 3.000 Halaman Rekomendasi Reformasi Polri

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:44

Kompetisi Perguruan Tinggi Tanpa Fondasi Keadilan

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:25

Pelanggaran Tambang Tidak Cukup Diselesaikan dengan Uang

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:00

KPK Kembangkan Penyidikan Baru Kasus OTT Anak Buah Bobby Nasution

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:49

Prabowo Terima 10 Buku Rekomendasi Reformasi Polri di Istana

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:47

Selengkapnya