Berita

Sekretaris Jenderal BMK 1957 Almanzo Bonara/Ist

Politik

BMK 1957: Gelar Pahlawan untuk Soeharto Bagian Menghargai Sejarah

SABTU, 07 JUNI 2025 | 18:55 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Barisan Muda Kosgoro 1957 (BMK 1957) mendukung penuh usulan agar Presiden ke-2 Soeharto mendapatkan gelar pahlawan nasional. 

Sekretaris Jenderal BMK 1957 Almanzo Bonara mengatakan, pemberian gelar pahlawan terhadap Soeharto merupakan bentuk penghormatan terhadap para pemimpin bangsa.

Menurut Almanzo, pemerintah dalam hal ini Kementerian Sosial sudah sepatutnya memberikan gelar pahlawan kepada Soeharto, sebagai mantan presiden yang telah memberikan kontribusi luar biasa bagi bangsa dan negara, baik dalam pembangunan, stabilitas nasional, maupun pemberdayaan masyarakat Indonesia. 


Di samping itu, katanya, Soeharto juga telah meletakkan dasar-dasar pembangunan nasional berdasarkan ideologi bangsa yakni Pancasila, serta program-program pembangunan berkelanjutan melalui garis-garis besar haluan negara (GBHN).

"Jadi usulan pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Pak Harto adalah hal yang pantas dan layak. Dan BMK 1957 sangat mendukung penuh usulan itu," kata Almanzo kepada wartawan, Sabtu 7 Juni 2025.

Terlepas adanya pro kontra terhadap usulan tersebut, kata dia lagi, hal itu adalah sesuatu yang biasa dalam iklim demokrasi. 

Namun dia mengingatkan, ada hal-hal baik yang telah dilakukan oleh Soeharto selaku presiden saat itu untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan tidak semestinya diamputasi atau digeser dari sejarah bangsa. 

"Bagi BMK 1957 pemberian gelar pahlawan terhadap Bapak Soeharto adalah bagian dari penghargaan terhadap fakta sejarah," pungkasnya.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Istana Minta Kritik terhadap BI Dijadikan Evaluasi Penguatan Komunikasi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:23

Kursi Dua Wamen Kosong, Pemerintah Belum Siapkan Pengganti

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:10

Mensesneg soal Kabar Said Iqbal Masuk Kabinet: Masih Didiskusikan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:59

Mubes V Kosgoro 1957 Digoyang Penolakan Daerah

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:52

AS Hantam Iran dengan Sanksi Baru, Jaringan Penyelundupan LPG Jadi Target

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:37

Istana Bantah Isu Menkeu dan Gubernur BI Bakal Dicopot

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:31

Prasetyo Hadi: Sinergi Pemerintah, DPR, dan BI Kunci Jaga Stabilitas Ekonomi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:20

Bank Indonesia Sudah Intervensi, Mengapa Rupiah Tetap Melemah?

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:08

Menkeu Purbaya Bantah Omzet Warteg Turun Jadi Bukti Daya Beli Lesu

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:47

Daftar Komoditas Dirilis, Danantara SDI Siap Kendalikan Rezim Baru Ekspor RI

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:21

Selengkapnya