Anggota Komisi I DPR RI, Okta Kumala Dewi/Istimewa
Apresiasi tinggi disampaikan anggota Komisi I DPR RI, Okta Kumala Dewi, atas keberhasilan TNI Angkatan Laut, khususnya jajaran F1QR Lanal Banten, menggagalkan penyelundupan 199.800 ekor benih bening lobster (BBL) di Pelabuhan Merak, Banten.
Sebab, upaya penyelundupan yang digagalkan pada Sabtu malam, 31 Mei 2025, itu telah menyelamatkan kekayaan laut nasional senilai hampir Rp30 miliar.
“Ini bukan sekadar operasi penangkapan, tapi langkah strategis yang menyelamatkan kekayaan negara. TNI AL menunjukkan bahwa negara tidak tinggal diam terhadap ancaman yang menyasar sumber daya laut kita,” ujar Okta, melalui keterangannya, Senin 2 Juni 2025.
Legislator dari daerah pemilihan Banten III ini juga mengapresiasi kepemimpinan dan arahan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL), Laksamana TNI Muhammad Ali, yang terus mendorong penguatan peran TNI AL dalam mengamankan wilayah laut dari segala bentuk ancaman, termasuk penyelundupan sumber daya hayati laut.
“Kami melihat bagaimana arahan dan kebijakan KSAL sangat berpengaruh terhadap kesiapsiagaan prajurit di lapangan. Ini bukti bahwa kepemimpinan di tubuh TNI AL berjalan efektif dan responsif terhadap isu-isu keamanan maritim,” tutur Okta.
Okta menekankan, penyelundupan benih lobster tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merampas hak nelayan lokal atas sumber daya laut yang seharusnya menjadi tumpuan kesejahteraan mereka.
“Setiap benih yang diselundupkan keluar negeri adalah satu peluang ekonomi yang hilang dari tangan nelayan kita. Maka mendukung TNI AL berarti juga menjaga hak rakyat atas sumber daya bangsa ini,” tegas Legislator dari fraksi PAN ini.
Ia pun meminta agar aparat penegak hukum mengusut tuntas jaringan penyelundupan benih lobster, termasuk aktor-aktor yang berada di balik layar.
“Penegakan hukum jangan hanya berhenti pada pelaku lapangan. Harus ditelusuri siapa yang memfasilitasi dan menikmati keuntungan dari kejahatan ini. Negara tidak boleh kalah dari mafia sumber daya laut,” tegasnya lagi.
Lebih lanjut, Okta menyoroti posisi strategis wilayah Banten, sebagai jalur laut utama yang menghubungkan Pulau Jawa dan Sumatera serta menjadi titik rawan aktivitas penyelundupan. Hal ini, menurutnya, menuntut penguatan sistem pengawasan laut secara menyeluruh.
“Wilayah pesisir Banten perlu mendapatkan perhatian khusus. Perlu ada sistem pengawasan berbasis teknologi dan kolaborasi antarlembaga, termasuk peningkatan kehadiran unsur TNI AL, untuk menutup celah-celah penyelundupan ilegal,” jelasnya.
Sebagai anggota Komisi I DPR RI, Okta menegaskan komitmennya untuk terus mendukung TNI AL dalam upaya peningkatan kapabilitas pertahanan dan pengamanan maritim nasional.
“Keamanan laut adalah benteng pertama kedaulatan bangsa. Karena itu, kami di Komisi I DPR RI berkomitmen terus mendorong penguatan peran dan kapabilitas TNI AL dalam menjaga wilayah maritim Indonesia. Kami juga mendukung penuh langkah-langkah KASAL dalam memperkuat keamanan laut nasional,” pungkasnya.
