Fraksi PKB Dukung Ultimatum Prabowo ke Pejabat yang Tidak Bekerja

Dalam momentum upacara perayaan Hari Lahir Pancasila, Presiden Prabowo Subianto meminta para pejabat pemerintah segera membersihkan diri dan berbenah.

Anggota Komisi II DPR Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Mohammad Toha mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto tersebut. 

Menurutnya, hal itu langkah yang tepat untuk menjaga marwah pemerintah dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

"Pejabat negara harus bekerja untuk rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Kalau tidak bisa bekerja atau malah melanggar Undang-Undang, lebih baik mereka mundur sebelum diberhentikan. Jangan sampai jadi beban bagi pemerintahan dan rakyat," tegas Toha kepada wartawan, Senin, 2 Mei 2025.

Legislator dari Fraksi PKB ini menegaskan bahwa pejabat negara harus bekerja dengan baik, profesional, serta taat pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara. Kepatuhan terhadap konstitusi adalah kewajiban mutlak yang tidak bisa ditawar-tawar.

“Tidak boleh ada pejabat yang justru mengkhianati nilai-nilai dasar negara dan aturan hukum yang berlaku. Kalau tidak bisa, lebih baik mundur sebelum diberhentikan," tegasnya.

Sebagai mitra pemerintah, kata Toha, DPR akan terus mendukung upaya Presiden dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

"Fraksi PKB mendukung penuh kebijakan Presiden untuk merombak jajaran pejabat yang tidak sejalan dengan visi-misi Presiden Prabowo. Kita harus fokus membangun bangsa, bukan sibuk dengan kepentingan pribadi atau kelompok," tutupnya.

Pada upacara perayaan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Prabowo meminta para pejabat pemerintah segera berbenah dan membersihkan diri, karena akan segera bertindak.

Mereka yang mau bekerja dengan baik dan tidak setia kepada negara akan disingkirkan tanpa ragu-ragu, tanpa pandang bulu, tanpa melihat asal keluarga, partai, dan asal suku. Mereka akan dibersihkan dari Kabinet Merah Putih.

"Yang tidak setia kepada negara, yang melanggar undang undang, yang melanggar Undang-Undang Dasar akan kita tindak," demikian Prabowo Subianto.