Berita

Ilustrasi/RMOL

Dunia

AS-China Kembali Memanas, Saling Tuding Langgar Kesepakatan

SENIN, 02 JUNI 2025 | 10:16 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Hubungan dagang antara China dan Amerika Serikat (AS) kembali memanas. Setelah sempat mereda, ketegangan meningkat lagi karena kedua negara saling menyalahkan soal pelanggaran kesepakatan.

Dikutip dari Bloomberg, Kementerian Perdagangan China mengeluarkan pernyataan yang membantah tuduhan Presiden AS Donald Trump. Dalam pernyataan yang dirilis Senin 2 Juni 2025, China menegaskan bahwa mereka tidak melanggar kesepakatan yang dibuat di Jenewa bulan lalu. Sebaliknya, China menuduh AS yang justru bertindak sepihak dengan membuat kebijakan baru yang merugikan.

Beberapa kebijakan AS yang diprotes China di antaranya aturan baru soal pembatasan ekspor chip AI, larangan penjualan perangkat lunak desain chip ke China, serta encabutan visa bagi mahasiswa asal China.


"Kalau AS terus bertindak semaunya sendiri dan merugikan kepentingan China, maka kami tidak akan tinggal diam. China akan mengambil tindakan tegas untuk melindungi hak dan kepentingannya," kata Kementerian Perdagangan China, dikutip dari Bloomberg.

China juga menuding AS melanggar kesepakatan yang dibuat antara Presiden Trump dan Presiden Xi Jinping pada 17 Januari, tanpa memberi penjelasan rinci.

Ketegangan ini muncul lagi setelah bulan Mei lalu kedua negara sempat melonggarkan tarif. Namun, minggu lalu, pemerintahan Trump kembali memperketat hubungan dengan China. Mereka berencana mencabut visa mahasiswa China, membatasi penjualan software desain chip, serta melarang ekspor suku cadang dan teknologi mesin jet ke China.

Perselisihan ini berisiko memperburuk hubungan dagang kedua negara, meskipun Presiden Trump sempat menyatakan keinginannya untuk berbicara langsung dengan Presiden Xi Jinping. Penasihat ekonomi Gedung Putih, Kevin Hassett, bahkan mengatakan percakapan lewat telepon kemungkinan akan berlangsung minggu ini.

Populer

Negara Jangan Kalah dari Mafia, Copot Dirjen Bea Cukai

Selasa, 10 Februari 2026 | 20:36

Direktur P2 Ditjen Bea Cukai Rizal Bantah Ada Setoran ke Atasan

Jumat, 06 Februari 2026 | 03:49

KPK: Warganet Berperan Ungkap Dugaan Pelesiran Ridwan Kamil di LN

Kamis, 05 Februari 2026 | 08:34

Nasabah Laporkan Perusahaan Asuransi ke OJK

Kamis, 05 Februari 2026 | 16:40

Keppres Pengangkatan Adies Kadir Digugat ke PTUN

Rabu, 11 Februari 2026 | 19:58

Koordinator KKN UGM Tak Kenal Jokowi

Rabu, 04 Februari 2026 | 08:36

Lima Orang dari Blueray Cargo Ditangkap saat OTT Pejabat Bea Cukai

Kamis, 05 Februari 2026 | 15:41

UPDATE

Program Prabowo Tak Akan Berdampak Jika Soliditas Internal Rapuh

Jumat, 13 Februari 2026 | 16:03

Prabowo Tantang Danantara Capai Return on Asset 7 Persen

Jumat, 13 Februari 2026 | 16:01

Pakar: Investigasi Digital Forensik Bisa jadi Alat Penegakan Hukum Kasus Investasi

Jumat, 13 Februari 2026 | 15:46

Wapres Tekankan Kuartal I Momentum Emas Sektor Pariwisata

Jumat, 13 Februari 2026 | 15:40

Kapolri Siap Bangun Lebih dari 1.500 SPPG Selama 2026

Jumat, 13 Februari 2026 | 15:26

Kolaborasi Inspiratif: Dari Ilustrasi ke Mesin Pertumbuhan Ekonomi Kreatif

Jumat, 13 Februari 2026 | 15:20

Setnov Hadir, Bahlil Hanya Pidato Singkat di HUT Fraksi Partai Golkar DPR

Jumat, 13 Februari 2026 | 15:18

Kepala BPKH: Desain Kelembagaan Sudah Tepat, Tak Perlu Ubah Struktur

Jumat, 13 Februari 2026 | 15:16

Prabowo Hadiri Indonesia Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara

Jumat, 13 Februari 2026 | 14:53

Keuangan Haji Harus Berubah, Wamenhaj Dorong Tata Kelola yang Lebih Modern

Jumat, 13 Februari 2026 | 14:36

Selengkapnya