Berita

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi/Istimewa

Politik

Dedi Mulyadi Minta Perhutani Fokus Kelola Hutan, Bukan Tambang

SENIN, 02 JUNI 2025 | 06:14 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengapresiasi langkah tegas aparat kepolisian yang menetapkan pengelola tambang di Gunung Kuda, Cirebon, sebagai tersangka.

Ia menilai, tindakan tegas tersebut perlu menjadi contoh untuk pengusaha tambang lainnya agar tak lagi mengabaikan faktor keselamatan dan kelestarian lingkungan.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada Kapolda Jawa Barat, Kapolres Cirebon, dan seluruh jajaran yang telah bertindak tegas. Semoga langkah ini menjadi pelajaran penting bagi para pengelola tambang agar tidak bertindak sembarangan, mengabaikan prinsip keselamatan pekerja dan perlindungan alam,” ujar Dedi Mulyadi, dikutip dari Instagram pribadinya, Minggu, 1 Juni 2025.


Dedi juga menyoroti proses pencarian korban yang belum ditemukan. Ia berharap tim gabungan yang masih berjibaku di lokasi segera menemukan para korban yang tertimbun.

“Saya berharap korban yang belum ditemukan segera bisa ditemukan. Terima kasih kepada tim evakuasi, TNI, Polri, BPBD Jawa Barat, serta semua pihak di Kabupaten Cirebon yang terus bekerja dengan penuh dedikasi,” harapnya.

Lebih jauh, Dedi menyampaikan perlunya peninjauan ulang terhadap semua bentuk kerja sama penambangan di kawasan hutan. Ia meminta Perhutani mengembalikan fokus institusinya sebagai pengelola hutan, bukan sebagai bagian dari aktivitas tambang.

“Saya minta Perhutani mengevaluasi seluruh kerja sama penambangan di kawasan kehutanan, khususnya di Jawa Barat. Perhutani harus kembali menjadi pengelola hutan, bukan pengelola tambang,” tegas Dedi.

Mantan Bupati Purwakarta tersebut mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap keberlangsungan lingkungan hidup.

“Kalau kita menjaga alam, maka alam akan menjaga kita,” pungkasnya.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya