Berita

Kolase Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman dan logo PPP/RMOL

Politik

Amran Jadi Pilihan Gegara PPP Kehabisan Tokoh

MINGGU, 01 JUNI 2025 | 15:54 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) membutuhkan magnet baru untuk diberikan amanah sebagai ketua umum (ketum), karena sudah kehabisan tokoh yang populer dan mudah dikenali pengurus dan simpatisan partai.

Menurut pengamat politik dari Motion Cipta (MC) Matrix, Wildan Hakim, masuknya nama Amran Sulaiman dalam bursa calon ketum PPP menggambarkan keluwesan atau fleksibilitas PPP dalam memilih pemimpinnya. Popularitas dan pengaruh di publik menjadi pertimbangan pengurus PPP dalam menyusun daftar calon ketum yang akan dipilih dalam muktamar mendatang. 

"PPP sebenarnya punya tokoh-tokoh internal yang layak diajukan dan dipilih dalam muktamar mendatang. Namun, tokoh eksternal tetap diberi ruang untuk menjadi calon ketum agar nuansa kompetisinya makin kuat," kata Wildan kepada RMOL, Minggu 1 Juni 2025.


Sebagai salah satu partai lama, kata Wildan, PPP memang kehilangan popularitasnya di kancah pemilu legislatif. Pada Pemilu 2024, untuk pertama kalinya PPP gagal mengirimkan wakilnya untuk duduk sebagai anggota DPR. 

Partai berlambang Ka’bah itu di Pemilu 2024 tak memenuhi syarat ambang batas lolos DPR sebesar 4 persen. PPP hanya mendapat perolehan suara sebesar 3,87 persen atau sebanyak 5,8 juta suara.

Dengan catatan yang kurang menggembirakan tersebut, kata dosen ilmu komunikasi Universitas Al Azhar Indonesia ini, PPP membutuhkan magnet baru yang kelak diberi amanah sebagai ketum PPP.

Untuk itu, kata Wildan, sosok Amran yang kini menjabat sebagai Menteri Pertanian dianggap memiliki integritas. Dari sisi proximity atau kedekatan, latar belakangnya juga sesuai karena Amran muslim tulen dan PPP adalah partai Islam.

"Meski Amran bukan jebolan pondok pesantren, variabel ini bisa dikesampingkan. Sandiaga Uno bukan lulusan ponpes dan masuk bursa sebagai calon ketum PPP. Amran juga punya peluang yang sama seperti halnya Sandiaga Uno," pungkas Wildan.




Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Bukti cuma Sarjana Muda, Kok Jokowi Bergelar Sarjana Penuh

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:00

RH Singgung Perang Bubat di Balik Sowan Eggi–Damai ke Jokowi

Jumat, 09 Januari 2026 | 20:51

UPDATE

Trump Ancam Kenakan Tarif 25 Persen ke Delapan Negara Eropa

Minggu, 18 Januari 2026 | 09:48

Arsitektur Hukum Pilkada Sudah Semakin Terlembaga

Minggu, 18 Januari 2026 | 09:40

Serpihan Badan Pesawat ATR 42-500 Berhasil Ditemukan

Minggu, 18 Januari 2026 | 09:08

Rekonstruksi Kontrol Yudisial atas Diskresi Penegak Hukum

Minggu, 18 Januari 2026 | 09:00

KAI Commuter Rekayasa Pola Operasi Imbas Genangan di Kampung Bandan

Minggu, 18 Januari 2026 | 08:51

Seluruh Sumber Daya Harus Dikerahkan Cari Pesawat ATR yang Hilang Kontak

Minggu, 18 Januari 2026 | 08:45

Tujuh Kali Menang Pilpres, Museveni Lanjutkan Dominasi Kekuasaan di Uganda

Minggu, 18 Januari 2026 | 08:20

Belasan RT dan Ruas Jalan di Jakarta Terendam Banjir

Minggu, 18 Januari 2026 | 08:13

Ongkos Pilkada Langsung Tak Sebesar MBG

Minggu, 18 Januari 2026 | 07:50

Delik Hukum Pandji Tak Perlu Dicari-cari

Minggu, 18 Januari 2026 | 07:45

Selengkapnya