PDIP: Penulisan Sejarah Jangan Ditutup-tutupi

Pemerintah diminta melibatkan ahli sejarah dalam penulisan ulang sejarah yang sedang dilakukan Kementerian Kebudayaan.

Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengingatkan bahwa peringatan hari lahir Pancasila pernah dilarang oleh pemerintahan Orde Baru dan Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib).

"Ketika Bung Karno wafat, kemudian hari lahir Pancasila itu dilarang," kata Djarot usai peringatan hari lahir Pancasila, di pelataran Masjid Attaufiq, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Minggu 1 Juni 2025.

Djarot mengatakan, pemerintah Orde Baru mengacu tulisan Mendikbud Prof Nugroho Notosusanto menyampaikan bahwa hari lahir Pancasila itu bukan jatuh pada tanggal 1 Juni.

"Itu dilawan dan itu diluruskan oleh para sejarawan," sambungnya.

Oleh karena itu, Djarot meminta agar penulisan sejarah sesuai dengan fakta dan tidak menutupi faktanya.

"Penulisan sejarah itu tolong bener-bener sesuai dengan fakta sejarah, bukan his story bukan story mereka yang menang tapi betul betul story cerita perjuangan bangsa kita ini," kata mantan Gubernur DKI Jakarta ini.

"Janganlah kemudian sejarah itu ditutup-tutupi, janganlah sejarah itu disimpang-simpangkan," pungkasnya.

Pemerintah Indonesia tengah menggarap proyek strategis penulisan ulang sejarah Republik Indonesia yang ditargetkan rampung sebelum peringatan hari ulang tahun kemerdekaan ke-80 pada 17 Agustus 2025. Proyek ini bertujuan memperbarui narasi sejarah nasional secara komprehensif dan relevan dengan perkembangan zaman.