Berita

Ilustrasi/RMOL

Dunia

China Bantah Tuduhan Trump Langgar Kesepakatan Dagang

SABTU, 31 MEI 2025 | 07:28 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

China dengan tegas membantah tudingan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, bahwa Beijing melanggar kesepakatan dagang dengan Washington.

Pada Jumat, 30 Mei 2025, Trump menulis di platform media sosial Truth Social bahwa tarif yang diberlakukan saat ia menjabat telah membuat China berada dalam posisi sulit. Ia mengklaim bahwa kesepakatan dagang saat itu justru menyelamatkan China dari kondisi yang lebih buruk.

"Semua orang senang! Itu kabar baiknya!!! Tapi kabar buruknya adalah China, mungkin tidak mengejutkan bagi sebagian orang, telah sepenuhnya melanggar perjanjiannya dengan kita. Jadi begini akhirnya kalau kita jadi orang baik!" tulis Trump, dikutip dari BBC.


Meski Trump tidak memberikan rincian, Duta Perdagangan AS, Jamieson Greer, menjelaskan kepada CNBC bahwa China belum sepenuhnya mencabut pembatasan dagangnya terhadap AS.

Menurut Greer, saat membalas tarif dari AS, China juga menerapkan tindakan lain seperti memasukkan perusahaan-perusahaan AS ke daftar hitam dan membatasi ekspor logam tanah jarang?"komponen penting dalam industri mobil, pesawat, dan semikonduktor.

“Mereka memang mencabut sebagian tarif seperti yang kami lakukan, tapi belum melaksanakan sepenuhnya langkah-langkah lainnya,” kata Greer.

Ia menegaskan bahwa AS terus mengawasi pelaksanaan kesepakatan tersebut dan kini "sangat khawatir" dengan kelambanan China.

“AS sudah memenuhi kewajibannya sesuai kesepakatan, tapi China belum menunjukkan komitmen yang sama. Ini tidak bisa dibiarkan dan harus segera diselesaikan,” ujarnya.

Pemerintah China menanggapi pada hari yang sama, namun tidak langsung menjawab tuduhan AS. Dalam pernyataannya, Beijing meminta Washington menghentikan pembatasan diskriminatif terhadap China.

"Kami mendesak AS untuk segera memperbaiki tindakan-tindakan keliru, menghentikan pembatasan diskriminatif terhadap China, dan bersama-sama menjaga kesepakatan yang telah dicapai dalam pembicaraan tingkat tinggi di Jenewa," demikian pernyataan resmi dari pemerintah China.

Juru bicara Kedutaan Besar China di Washington, Pengyu Liu, juga menyatakan bahwa China telah berulang kali menyampaikan kekhawatiran kepada AS mengenai penyalahgunaan aturan ekspor, terutama di sektor semikonduktor.

AS sendiri telah memberlakukan pembatasan ekspor teknologi ke China, dan pada Rabu lalu, kembali menghentikan penjualan chip serta ekspor bahan kimia dan mesin terkait teknologi tersebut.

Liu mengatakan bahwa kedua negara masih terus berkomunikasi sejak pertemuan di Jenewa pada 11 Mei lalu, yang saat itu berlangsung dalam suasana positif.

Namun, Menteri Keuangan AS, Scott Bessent, pada Kamis menyatakan bahwa pembicaraan dagang kini "mengalami hambatan".

“Melihat besarnya skala dan kompleksitas isu ini, dibutuhkan campur tangan langsung dari para pemimpin kedua negara,” ujar Bessent kepada Fox News.

Kebijakan Trump terkait perdagangan global juga telah mengalami hambatan. Pada Rabu, pengadilan menyatakan bahwa ia telah melebihi kewenangannya. Meski begitu, rencana tarif global itu masih tetap berlaku sementara, karena pemerintah AS mengajukan banding.

Pemerintah AS juga mulai secara agresif mencabut visa mahasiswa China di AS. Saat ini, jumlah mahasiswa China di AS diperkirakan sekitar 280.000 orang.

Dalam pertemuan di Jenewa, AS dan China sebelumnya sepakat untuk mengurangi tarif impor masing-masing. Beberapa tarif dibatalkan, sementara sisanya ditangguhkan selama 90 hari.

Pernyataan keras dari kedua pihak menimbulkan kekhawatiran bahwa ketegangan dagang antara dua ekonomi terbesar dunia ini bisa kembali memanas, meskipun ada upaya negosiasi terbaru.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

KPK Periksa Faisal Assegaf dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:56

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

UPDATE

Perang di Meja Runding

Kamis, 09 April 2026 | 06:16

Kecanggihan Alat Perang AS-Israel Bisa Dikalahkan

Kamis, 09 April 2026 | 06:04

Polisi di Jateng Dilaporkan Usai Rekam Polwan Mandi

Kamis, 09 April 2026 | 05:36

Tatanan Baru Dunia di Bawah Naungan Syariah Islam dan Khilafah

Kamis, 09 April 2026 | 05:26

Pemuda di Solo Tanam Ganja di Rumah

Kamis, 09 April 2026 | 05:10

Polda Sumsel Pamerkan 1.715 Unit Motor Hasil Curian

Kamis, 09 April 2026 | 04:20

Bandung Masuk 5 Besar Destinasi Wisata Terpopuler di Asia

Kamis, 09 April 2026 | 04:16

Pemprov Jateng Gratiskan Bea Balik Nama Kendaraan Bekas

Kamis, 09 April 2026 | 04:01

Mental Baja di Ujung Kiamat, Iran Tetap Berkata ‘Tidak’

Kamis, 09 April 2026 | 03:30

Jusuf Kalla Tersinggung Berat Omongan Rismon

Kamis, 09 April 2026 | 03:28

Selengkapnya