Berita

Ilustrasi/RMOL

Global

China Bantah Tuduhan Trump Langgar Kesepakatan Dagang

SABTU, 31 MEI 2025 | 07:28 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

China dengan tegas membantah tudingan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, bahwa Beijing melanggar kesepakatan dagang dengan Washington.

Pada Jumat, 30 Mei 2025, Trump menulis di platform media sosial Truth Social bahwa tarif yang diberlakukan saat ia menjabat telah membuat China berada dalam posisi sulit. Ia mengklaim bahwa kesepakatan dagang saat itu justru menyelamatkan China dari kondisi yang lebih buruk.

"Semua orang senang! Itu kabar baiknya!!! Tapi kabar buruknya adalah China, mungkin tidak mengejutkan bagi sebagian orang, telah sepenuhnya melanggar perjanjiannya dengan kita. Jadi begini akhirnya kalau kita jadi orang baik!" tulis Trump, dikutip dari BBC.


Meski Trump tidak memberikan rincian, Duta Perdagangan AS, Jamieson Greer, menjelaskan kepada CNBC bahwa China belum sepenuhnya mencabut pembatasan dagangnya terhadap AS.

Menurut Greer, saat membalas tarif dari AS, China juga menerapkan tindakan lain seperti memasukkan perusahaan-perusahaan AS ke daftar hitam dan membatasi ekspor logam tanah jarang?"komponen penting dalam industri mobil, pesawat, dan semikonduktor.

“Mereka memang mencabut sebagian tarif seperti yang kami lakukan, tapi belum melaksanakan sepenuhnya langkah-langkah lainnya,” kata Greer.

Ia menegaskan bahwa AS terus mengawasi pelaksanaan kesepakatan tersebut dan kini "sangat khawatir" dengan kelambanan China.

“AS sudah memenuhi kewajibannya sesuai kesepakatan, tapi China belum menunjukkan komitmen yang sama. Ini tidak bisa dibiarkan dan harus segera diselesaikan,” ujarnya.

Pemerintah China menanggapi pada hari yang sama, namun tidak langsung menjawab tuduhan AS. Dalam pernyataannya, Beijing meminta Washington menghentikan pembatasan diskriminatif terhadap China.

"Kami mendesak AS untuk segera memperbaiki tindakan-tindakan keliru, menghentikan pembatasan diskriminatif terhadap China, dan bersama-sama menjaga kesepakatan yang telah dicapai dalam pembicaraan tingkat tinggi di Jenewa," demikian pernyataan resmi dari pemerintah China.

Juru bicara Kedutaan Besar China di Washington, Pengyu Liu, juga menyatakan bahwa China telah berulang kali menyampaikan kekhawatiran kepada AS mengenai penyalahgunaan aturan ekspor, terutama di sektor semikonduktor.

AS sendiri telah memberlakukan pembatasan ekspor teknologi ke China, dan pada Rabu lalu, kembali menghentikan penjualan chip serta ekspor bahan kimia dan mesin terkait teknologi tersebut.

Liu mengatakan bahwa kedua negara masih terus berkomunikasi sejak pertemuan di Jenewa pada 11 Mei lalu, yang saat itu berlangsung dalam suasana positif.

Namun, Menteri Keuangan AS, Scott Bessent, pada Kamis menyatakan bahwa pembicaraan dagang kini "mengalami hambatan".

“Melihat besarnya skala dan kompleksitas isu ini, dibutuhkan campur tangan langsung dari para pemimpin kedua negara,” ujar Bessent kepada Fox News.

Kebijakan Trump terkait perdagangan global juga telah mengalami hambatan. Pada Rabu, pengadilan menyatakan bahwa ia telah melebihi kewenangannya. Meski begitu, rencana tarif global itu masih tetap berlaku sementara, karena pemerintah AS mengajukan banding.

Pemerintah AS juga mulai secara agresif mencabut visa mahasiswa China di AS. Saat ini, jumlah mahasiswa China di AS diperkirakan sekitar 280.000 orang.

Dalam pertemuan di Jenewa, AS dan China sebelumnya sepakat untuk mengurangi tarif impor masing-masing. Beberapa tarif dibatalkan, sementara sisanya ditangguhkan selama 90 hari.

Pernyataan keras dari kedua pihak menimbulkan kekhawatiran bahwa ketegangan dagang antara dua ekonomi terbesar dunia ini bisa kembali memanas, meskipun ada upaya negosiasi terbaru.

Populer

Cara Cek BLT Kesra Oktober 2026 Rp900.000, Lewat Cek Bansos Kemensos

Minggu, 25 Oktober 2026 | 17:52

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

Menteri Warisan Jokowi akan Bersih dari Kabinet Prabowo pada 2027

Jumat, 30 Oktober 2026 | 23:29

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Pencopotan Agus Suparmanto dan Taj Yasin Bukan Keinginan Ketum PPP

Kamis, 29 Oktober 2026 | 11:16

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

UPDATE

Bursa Asia Awali November di Zona Merah

Senin, 02 November 2026 | 08:21

Laba Samindo Resources Melonjak 53 Persen, Efisiensi Biaya Jadi Penopang

Senin, 02 November 2026 | 07:55

Jet Pribadi Jatuh dan Meledak Dekat Permukiman, Sembilan Orang Tewas

Senin, 02 November 2026 | 07:40

Dituding Manipulasi Suara, Ketua KPU India Didesak Mundur

Senin, 02 November 2026 | 07:20

OJK: Tak Ada Dua Sanksi untuk Satu Pelanggaran di Pasar Modal

Senin, 02 November 2026 | 07:06

Polda Metro Tak Cukup Minta Maaf soal “Mahasewa Bayaran”

Senin, 02 November 2026 | 06:40

Kelurahan Berperan Besar Menuju Jakarta Kota Global

Senin, 02 November 2026 | 06:36

Potensi Pasar Asuransi Syariah RI Masih Besar

Senin, 02 November 2026 | 06:00

PPP NTB Protes Mardiono Asal Pecat Pengurus

Senin, 02 November 2026 | 05:39

Ketika Syarat Konstitusional Wapres Dipersoalkan

Senin, 02 November 2026 | 05:26

Selengkapnya