Berita

Universitas Harvard/Ist

Politik

RI Harus Protes AS soal Larangan Harvard Terima Mahasiswa Asing

Jangan Tunggu Negara Lain
JUMAT, 30 MEI 2025 | 13:09 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Pemerintah Indonesia diminta untuk mengambil langkah diplomatik menyusul kebijakan proteksionis Amerika Serikat (AS) yang melarang Universitas Harvard menerima mahasiswa internasional, termasuk dari Indonesia.

Mantan Duta Besar RI untuk AS, Dino Patti Djalal, mendesak Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, untuk menyampaikan keprihatinan secara langsung kepada Menlu AS Marco Rubio. 

Lewat akun X resminya, Dino menilai bahwa penyampaian sikap hanya melalui pejabat di bawah tidak cukup dan ini menjadi ujian kepemimpinan diplomatik Indonesia.


"Pak Menlu RI Sugiono, sudah saatnya anda menelepon Menlu AS Marco Rubio untuk nyatakan prihatin re kebijakan visa yang meresahkan mahasiswa Indonesia," kata Dino, dikutip Jumat 30 Mei 2025.

Dino menekankan pentingnya menunjukkan bahwa hubungan Indonesia dan AS bersifat sejajar serta mendorong agar pemerintah tidak menunggu langkah dari negara lain dalam menyikapi kebijakan tersebut.

"Jangan nunggu atau lirik langkah negara lain. Hubungi Marco Rubio, dan dengan kepala dingin namun tegas tagih komitmen yang bersangkutan untuk jaga Kemitraan RI-AS terutama di bidang pendidikan," tegasnya.

Kebijakan yang dikeluarkan Presiden AS Donald Trump ini merupakan bagian dari tekanan pemerintah terhadap institusi pendidikan tinggi yang dinilai tidak sejalan dengan agenda nasional "America First".

Harvard pun menggugat kebijakan Trump dan saat ini Pengadilan Distrik Massachusetts telah menangguhkan sementara larangan terhadap mahasiswa internasional.

Universitas lain di AS juga berpotensi menghadapi tekanan serupa, mengubah lanskap pendidikan tinggi di negara itu.



Populer

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

TNI Tegas dalam Kasus Andrie Yunus, Beda dengan Polri

Sabtu, 21 Maret 2026 | 05:03

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

Polisi Diminta Profesional Tangani Kasus VCS Bupati Lima Puluh Kota

Jumat, 20 Maret 2026 | 00:50

Pertemuan Megawati-Prabowo Menjungkirbalikkan Banyak Prediksi

Sabtu, 21 Maret 2026 | 04:12

Kubu Jokowi Bergerak Senyap untuk Jatuhkan Prabowo

Rabu, 25 Maret 2026 | 06:15

UPDATE

KPK Catat 94 Ribu Pejabat Belum Lapor LHKPN

Minggu, 29 Maret 2026 | 10:20

Implementasi PP Tunas Jangan Sekadar Formalitas

Minggu, 29 Maret 2026 | 10:13

Gelombang Aksi “No Kings” Meledak di Seluruh AS, Tuntut Trump Lengser

Minggu, 29 Maret 2026 | 09:25

87 Persen Penyelenggara Negara Sudah Lapor LHKPN

Minggu, 29 Maret 2026 | 09:22

Kejagung Bongkar Praktik Tambang Ilegal Samin Tan

Minggu, 29 Maret 2026 | 09:01

Pramono Upayakan Tak Ada PHK di Tengah Wacana Pembatasan Belanja Pegawai

Minggu, 29 Maret 2026 | 08:46

Pemerintah Wajibkan Platform Digital Patuhi PP Tunas Tanpa Kompromi

Minggu, 29 Maret 2026 | 08:32

Kemenhaj Optimistis Operasional Haji 2026 Sesuai Rencana

Minggu, 29 Maret 2026 | 08:10

WFH Jumat Bisa Ciptakan Life Balance dan Tetap Produktif

Minggu, 29 Maret 2026 | 07:30

Pemprov DKI Dukung Program Presiden soal Hunian Layak Warga Rel

Minggu, 29 Maret 2026 | 07:15

Selengkapnya