Berita

Jamaah haji /Net

Politik

Komisi VIII Minta Kemenag Beri Kepastian Soal Pengelola DAM Jemaah Haji di Dalam Negeri

JUMAT, 30 MEI 2025 | 12:13 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Kementerian Agama (Kemenag) menyarankan jemaah haji untuk membayar dam atau denda haji di dalam negeri tidak di Arab Saudi.

Untuk itu, anggota Komisi VIII  DPR RI Selly Andriani Gantina mengingatkan agar pemerintah perlu memberi kepastian terkait siapa pengelola dana dam yang besar itu.

"Yang harus kita pahami adalah kepastian yang mengelola terhadap dam dari para jemaah maupun petugas yang melaksanakan ibadah. Ini bukan uang kecil, kemudian ini bukan hewan yang sedikit," kata Selly Gantina kepada RMOL, Jumat, 30 Mei 2025.


"Kalau kita bicara tentang jumlah jamaah, sekitar 221 ribu saja, kalau dikelola pemerintah Indonesia ada 221 ribu ekor yang akan mengelola itu semua," sambungnya.

Ia menuturkan Kemenag belum menentukan pengelola dam para jemaah haji ini dan perlu dilakukan sosialisasi mengenai hal itu.

"Karena pemerintah ini belum menentukan siapa yang mengelola, maka perlu ada transparansi kemudian sosialisasi kepada seluruh KBIHU seluruh jamaah reguler kemudian untuk PIHK untuk jamaah khusus," ujarnya.

Meski demikian, pihaknya mengapresiasi upaya pemerintah untuk melakukan lobi kepada otoritas pemerintahan Arab Saudi agar bisa melakukan dam di Indonesia.

"Saya mengapresiasi ya, dalam upaya lobi pemerintah Indonesia kepada pemerintah Saudi di mana pengelolaan dam bisa dilaksanakan di Indonesia," katanya.

Ia menambahkan pelaksanaan dam ini telah berlangsung namun hanya untuk petugas haji.

"Memang hari ini yang yang sudah berlangsung adalah untuk petugas haji. Tapi yang terkait dengan para jamaah kita belum mendapatkan kepastian apakah di tahun-tahun yang akan datang bisa diberlakukan apa belum," tutupnya.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

UPDATE

Awas! Pengisian Jabatan Wapres Jadi Transaksi Politik Elite

Senin, 16 November 2026 | 02:25

Tantangan Pemerintahan Prabowo Makin Kompleks Usai Gibran Mundur

Senin, 16 November 2026 | 02:01

Ancaman Tsunami dan Anak Krakatau Bukan Alasan Pindahkan Badak Jawa

Senin, 16 November 2026 | 01:44

Gibran Lari dari Pemakzulan DPR

Senin, 16 November 2026 | 01:17

Dirjen Bina Keuda Fatoni Raih Anugerah Penggerak Transformasi Digital 2026

Senin, 16 November 2026 | 01:01

HUT ke-15 Partai Nasdem Diisi Aksi Nyata untuk Kemanusiaan

Senin, 16 November 2026 | 00:45

Persoalan Hukum Gibran Belum Selesai, Jangan Buru-buru Cari Cawapres

Senin, 16 November 2026 | 00:32

Manuver Senyap Prabowo di Balik Mundurnya Gibran

Senin, 16 November 2026 | 00:15

Piala Eman-Yoshua 2026 Jadi Ajang Seleksi Talenta Muda

Senin, 16 November 2026 | 00:02

Kompetensi dan Profesionalisme Perawat Mendesak Ditingkatkan

Minggu, 15 November 2026 | 23:49

Selengkapnya