DALAM dunia ilmu ekonomi, terjadi perseteruan panjang antara dua mazhab besar: ortodoks dan heterodoks. Keduanya menawarkan cara pandang yang nyaris bertolak belakang dalam memahami bagaimana ekonomi seharusnya dijalankan.
Namun, sejarah tidak selalu berpihak pada teori. Negara-negara yang sukses membangun kekuatan ekonominya justru sering kali meninggalkan dogma dan memilih pendekatan pragmatis dan tak ada contoh yang lebih mencolok daripada Tiongkok.
Dua Mazhab, Dua Dunia
Mazhab ekonomi ortodoks, yang berakar pada pemikiran Adam Smith, David Ricardo, dan Milton Friedman, percaya pada kekuatan pasar bebas, efisiensi alokasi, dan rasionalitas individu. Negara hanya bertugas menjaga kerangka hukum dan stabilitas moneter, selebihnya pasar dianggap akan menyelesaikan semuanya.
Sebaliknya, mazhab heterodoks justru menantang narasi itu. Mereka menekankan pentingnya keadilan distributif, peran negara yang aktif, serta memasukkan dimensi sosial-politik dalam analisis ekonomi. Tokoh-tokohnya seperti Karl Marx, John Maynard Keynes, dan Hyman Minsky menyoroti bahwa pasar bukanlah entitas netral, melainkan arena konflik kepentingan yang kerap memicu krisis dan ketimpangan.
Dalam dunia akademik, dua mazhab ini sering diposisikan seolah saling meniadakan. Tapi dalam dunia nyata, siapa yang bilang kita harus memilih salah satu?
Tiongkok: Pragmatisme di Atas Ideologi
Tiongkok adalah contoh ekstrem dari keberhasilan pendekatan ekonomi pragmatis. Sejak era Deng Xiaoping, Tiongkok tidak tunduk pada teori-teori Barat maupun terkungkung oleh komunisme ekonomi ortodoks. Deng secara gamblang menyatakan: "Tidak masalah apakah kucing itu hitam atau putih, selama ia menangkap tikus".
Dengan prinsip ini, Tiongkok mengadopsi mekanisme pasar tanpa melepaskan kendali strategis negara. Mereka membiarkan munculnya zona ekonomi khusus (SEZ), investasi asing, dan kepemilikan swasta, sambil tetap mempertahankan sektor kunci seperti keuangan, energi, dan telekomunikasi di bawah kontrol negara.
Hasilnya? Ratusan juta orang keluar dari kemiskinan, ekonomi tumbuh dua digit selama puluhan tahun, dan Tiongkok berubah dari negara agraris terbelakang menjadi raksasa manufaktur dan teknologi dunia.
Apakah model ini sesuai mazhab ortodoks? Tidak. Apakah murni heterodoks? Juga tidak. Ini adalah mazhab pragmatis: menggunakan apa yang bekerja.
Pragmatisme dalam Ekonomi: Kekuatan, Bukan Kekeliruan
Dalam ilmu ekonomi, pragmatisme bukan tanda kelemahan, tapi indikator kecerdasan strategis. Dunia terus berubah–disrupsi teknologi, krisis iklim, pandemi, dan geopolitik tidak bisa dijawab oleh model-model ekonomi lama yang dogmatis. Negara-negara yang bertahan dan tumbuh adalah mereka yang bisa berimprovisasi, menggabungkan pendekatan pasar dengan intervensi negara, memakai kebijakan fiskal dan moneter secara sinergis, serta mendahulukan kebutuhan rakyat dibanding memenuhi "formula" dari luar.
Namun penting dicatat: pragmatisme ini tepat untuk ekonomi, bukan untuk hukum. Dalam ekonomi, fleksibilitas bisa menyelamatkan sistem dari krisis.
Tapi dalam hukum, pragmatisme membuka ruang penyalahgunaan dan ketidakpastian hukum. Hukum menuntut konsistensi dan prinsip, sedangkan ekonomi menuntut adaptasi dan hasil nyata.
Saatnya Indonesia Menyusun Mazhab Ekonominya SendiriIndonesia tidak harus mengikuti mazhab mana pun secara membabi buta. Kita bisa belajar dari presisi dan efisiensi ortodoks, tapi juga tidak boleh melupakan kepekaan sosial heterodoks. Kita bisa menyerap mekanisme pasar untuk mendorong inovasi, sambil tetap mempertahankan kontrol atas sektor strategis demi kedaulatan ekonomi nasional.
Apa yang kita butuhkan adalah mazhab ekonomi Indonesia, yang berakar pada realitas bangsa, sejarah kolonialisme ekonomi, kekuatan sumber daya alam, serta potensi demografis dan budaya gotong royong.
Ekonomi bukan sekadar soal angka dan teori. Ekonomi adalah soal nasib rakyat. Dan dalam memperjuangkan kesejahteraan rakyat, tidak ada ruang untuk dogmatisme.
*Penulis adalah penggiat literasi dari Republikein StudieClub
