Pengamat maritim dari Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas Strategic Center (ISC), DR. Capt. Marcellus Hakeng Jayawibawa menyatakan pembangunan maritim nasional ke depan harus berbasis kebutuhan industri yang terus berkembang dan terdigitalisasi, bukan semata-mata berdasarkan pendekatan birokratis.
Hal itu ia sampaikan dalam gelaran Indonesia Maritime Week (IMW) 2025 IMW 2025 di Panel 9 yang membahas "Trade Risk and Regulatory Compliance" di Jakarta beberapa waktu lalu.
Bagi dia, diskusi ini merefleksikan tantangan utama sektor pelayaran abad ke-21.
“Kita tidak bisa bicara maritim tanpa membahas risiko perdagangan dan fragmentasi regulasi global,” ujar Capt. Hakeng dalam keterangannya, Kamis malam, 29 Mei 2025.
Menurutnya, perdagangan laut kini sangat rentan terhadap konflik kawasan seperti Laut Merah dan Laut Cina Selatan, serta dampak proteksionisme.
“Dalam hal ini, Indonesia harus menavigasi risiko geokomersial secara hati-hati dan adaptif, mengingat posisinya yang strategis di jalur perdagangan global. Regulatory compliance atau kepatuhan terhadap regulasi internasional juga menjadi sorotan penting,” jelasnya.
Lanjut dia, Indonesia harus mampu mengadopsi standar internasional seperti MARPOL dan SOLAS, sekaligus membangun sistem pengawasan domestik yang tangguh.
“Kalau kita gagal menyesuaikan, kapal dan pelabuhan kita akan kehilangan daya saing. Risiko ini nyata,” tegasnya
Selain itu upaya dekarbonisasi, digitalisasi dokumen, dan peningkatan standar keselamatan pelaut harus dijadikan prioritas kebijakan. Panel ini juga membuka diskusi tentang daya saing maritim Indonesia di Asia.
Masih kata Capt. Hakeng, Indonesia perlu mengevaluasi diri secara objektif di tengah persaingan dengan Singapura, Vietnam, dan Malaysia.
Ditekankan pula olehnya bahwa daya saing bukan soal jumlah kapal atau luas pelabuhan, tetapi kemampuan kita beradaptasi terhadap perubahan dan mengelola risiko.
“Inovasi kebijakan dan digitalisasi rantai pasok menjadi kunci untuk memenangkan persaingan di era maritim digital ini,” ungkap dia.
Dijelaskan pula olehnya bahwa isu keamanan dan keselamatan laut yang diangkat dalam panel ini juga mencerminkan kompleksitas ancaman maritim modern.
“Ancaman tidak hanya dari perompakan atau kecelakaan kapal, tetapi juga serangan siber dan sabotase sistem pelacakan. Oleh karena itu, Indonesia harus membangun sistem keamanan maritim yang terintegrasi, cerdas, dan responsif. Investasi pada teknologi pemantauan, keamanan siber pelabuhan, serta pelatihan personel menjadi bagian dari solusi jangka panjang,” bebernya.
IMW 2025, yang juga merupakan gelaran IMW yang pertama kali diadakan di Indonesia, telah mengukuhkan dirinya sebagai forum strategis, bukan hanya bagi Indonesia tetapi juga kawasan Asia.
“Dengan visi maritim yang semakin terintegrasi, digital, dan berkelanjutan, Indonesia menunjukkan kesiapan memasuki era baru kepemimpinan maritim global, sebuah visi besar yang menuntut kolaborasi nasional dan kepekaan geopolitik yang tinggi,” pungkasnya.
