Berita

Mantan Menkominfo Budi Arie Setiadi/Istimewa

Politik

Tuding PDIP dan BG Biang Fitnah Kasus Judol, Budi Arie Harus Segera Klarifikasi

RABU, 28 MEI 2025 | 17:35 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Beredarnya rekaman suara yang diduga mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi, yang membantah keras keterlibatannya dalam kasus judi online (judol), menunjukkan ada persoalan serius dalam komunikasi publik para menteri Kabinet Merah Putih.

Dalam rekaman tersebut, suara yang diduga Budi Arie malah menuding ada ulah PDIP dan Menko Polkam Budi Gunawan di balik masifnya pemberitaan tentang keterlibatan dirinya dalam kasus judol.

“Lagi-lagi, ini soal komunikasi. Sampai kapan masalah komunikasi ini terus menghantui pemerintahan Pak Prabowo?” kata analis komunikasi politik, Hendri Satrio, kepada wartawan, Rabu 27 Mei 2025.


Untuk itu, sosok yang akrab disapa Hensat ini menyarankan Budi Arie segera melakukan klarifikasi ke publik. Hal ini perlu dilakukan untuk meredam spekulasi yang beredar saat ini sebelum menjadi liar dan melebar ke mana-mana.

“Minimal Budi Arie keluar dan bilang, ‘Itu bukan saya.’ Karena suara itu jelas banget dianggap mirip Budi Arie. Kalau benar, ini serius. PDI Perjuangan adalah partai pemenang tiga kali berturut-turut, dan Budi Gunawan adalah Menko di Kabinet Merah Putih. Kalau dibiarkan, ini bisa mengganggu harmoni politik,” tegas Hensat.

Dia menambahkan, dugaan keterlibatan Budi Arie ini pun akan menjadi hambatan bagi program-program Prabowo. Terlebih lagi, Budi Arie kini menjabat sebagai Menteri Koperasi, di mana salah satu program Prabowo yaitu Koperasi Desa Merah Putih segera diluncurkan.

“Jika PDIP sampai melaporkan ini ke Bareskrim Polri, ini menurut saya terlihat bahwa PDI Perjuangan meyakini itu merupakan suara Budi Arie,” tandasnya.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Pengusaha Keberatan Masa Kerja Karyawan Kontrak Dipangkas jadi Empat Tahun

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

UPDATE

Mantan Menpora Dito Ariotedjo Hadir Bersama Habib Jindan di Safari Sholawat Lombok

Senin, 12 Oktober 2026 | 22:08

PLN Siapkan Integrasi EBT PLTP Wayang Windu Unit 3 ke Sistem Kelistrikan Jabar

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:54

Gaduh Dugaan Aturan Selundupan, Doli Sentil Hasyim: Jabatan Komisaris Hadiah dari Siapa?

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:44

Sertijab Menlu, Arrmanatha Tegaskan Arah Polugri Indonesia Tidak Berubah

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:28

Kades Ciangsana Bakal Mediasi Polemik Bangunan 480 Meter Persegi di Coatesville

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:07

Bank Jakarta dan PAM Jaya akan Melantai di Bursa, Ini Respons Senator Fahira

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:37

Berat Langkah IHSG Kembali ke 9.000, Saham Konglo Tak Akan Bangkit?

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:28

Danantara Diandalkan Pacu Pertumbuhan Ekonomi 7 Persen

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:22

AMDK dan Komoditas Mamin Harus Dikecualikan dalam Pelarangan Truk Sumbu 3

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:21

Komisi II Buka Peluang RDP Bahas Putusan MK pada Gibran

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:02

Selengkapnya