Berita

Menteri Kesehatan AS Robert F. Kennedy Jr./Tangkapan layar RMOL

Dunia

AS Cabut Wajib Vaksin Covid untuk Anak dan Ibu Hamil, Pakar Kesehatan Kaget

RABU, 28 MEI 2025 | 09:35 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Menteri Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan Amerika Serikat, Robert F. Kennedy Jr., mengumumkan bahwa anak-anak sehat dan ibu hamil tidak lagi diwajibkan menerima vaksin Covid-19.

Pernyataan tersebut disampaikan Kennedy dalam sebuah video berdurasi 58 detik yang diunggah di platform media sosial X. Ia menyebutkan bahwa vaksin Covid-19 telah dicabut dari daftar vaksin yang direkomendasikan oleh Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS (CDC) untuk kelompok tersebut.

Dalam video itu, tidak ada perwakilan dari CDC yang hadir. Ketika dimintai tanggapan, pejabat CDC justru mengarahkan pertanyaan ke Kennedy dan Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan (HHS) AS.


“Saya sangat senang mengumumkan bahwa mulai hari ini, suntikan vaksin Covid untuk anak-anak sehat dan ibu hamil sehat resmi dihapus dari jadwal imunisasi rekomendasi CDC,” kata Kennedy dalam video tersebut, dikutip dari The Guardian, Rabu, 28 Mei 2025.

Keputusan Kennedy ini didukung oleh HHS. 

“Dengan berakhirnya pandemi Covid-19, ini adalah saat yang tepat untuk melangkah ke depan,” ujar HHS dalam pernyataan tertulis.

Namun, keputusan Kennedy memicu kekhawatiran dari kalangan dokter dan pakar kesehatan masyarakat. Mereka menilai langkah tersebut terburu-buru dan bisa menimbulkan kebingungan.

“Tidak ada data atau informasi baru yang mendasari keputusan ini. Mereka hanya membuat asumsi,” kata Michael Osterholm, Direktur Pusat Penelitian dan Kebijakan Penyakit Menular di Universitas Minnesota.

Selama ini, pejabat kesehatan AS selalu menganjurkan vaksinasi Covid tahunan untuk semua warga berusia enam bulan ke atas, mengikuti rekomendasi para ahli penyakit menular. Namun seiring meredanya pandemi, muncul wacana untuk lebih memfokuskan vaksinasi pada kelompok lansia—yang memiliki risiko tertinggi mengalami komplikasi serius akibat Covid-19.

CDC sendiri sebenarnya telah menjadwalkan pertemuan pada bulan Juni untuk meninjau kebijakan vaksinasi Covid di musim gugur mendatang. Salah satu opsi yang akan dibahas adalah hanya merekomendasikan vaksin untuk kelompok berisiko tinggi, namun tetap membebaskan pilihan vaksin bagi kelompok berisiko rendah.

Sayangnya, Kennedy yang dikenal sebagai tokoh antivaksin sebelum menjabat sebagai Menkes, memilih mengambil keputusan sepihak tanpa menunggu hasil kajian ilmiah dari panel ahli.

Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa proses ilmiah yang selama ini menjadi dasar kebijakan kesehatan publik bisa diabaikan begitu saja. 

“Ini bisa menjadi preseden berbahaya. Jika Anda bisa melakukannya terhadap vaksin ini, maka bisa juga terhadap vaksin lain -seperti MMR (campak, gondongan, dan rubela),” kata Osterholm.

Ia dan para ahli lainnya juga mempertanyakan dampak keputusan ini terhadap akses dan pembiayaan vaksin. Misalnya, apakah asuransi kesehatan masih akan menanggung vaksin Covid, dan apakah masyarakat masih bisa dengan mudah mendapatkannya.

“Alasan kita memberi vaksin kepada orang sehat adalah agar mereka tetap terlindungi,” ujar Georges Benjamin, Direktur Eksekutif American Public Health Association.

Perlu diketahui, lebih dari 1,2 juta orang meninggal akibat Covid-19 di AS, kebanyakan adalah lansia. Namun anak-anak juga terdampak: sejak pandemi dimulai, lebih dari 1.300 anak meninggal karena virus corona, menurut data CDC.

Dalam video pengumuman Kennedy, turut hadir Komisaris Badan Pengawas Obat dan Makanan Marty Makary bersama Kepala Institut Kesehatan Nasional Jay Bhattacharya.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Warga Gembira TransJakarta Layani Rute Kepulauan Seribu

Selasa, 11 Agustus 2026 | 06:10

UPDATE

Kejagung Periksa PNS Pemprov Banten terkait Korupsi MBG

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 06:17

Ahli dari Polri Untungkan Febri Adriansyah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 06:03

Kinerja BUMD DKI Dituntut Lebih Terukur

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 05:53

Bayar Rp650 Juta tapi Gagal Lolos Kedokteran Unsoed

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 05:41

KPK Bongkar Mahar Rp1,12 Miliar di Jalur Mandiri Unsoed

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 05:29

Kiai Marsudi Dinilai Mampu Membangun Kemajuan NU Tanpa Kehilangan Jati Diri

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 05:17

Rektor Unsoed Diduga Terima Gratifikasi Rp680 Juta Lewat Mulyono

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 04:46

Ahli Praperadilan Febrie Sebut TPPU Perlu Tindak Pidana Asal

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 04:29

Sjafrie Terima Menhan China: Perkuat Kerja Sama Militer

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 04:16

Mantan Dirdik Jampidsus Jasman Panjaitan Beberkan Kesaksian terkait Febrie

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 04:05

Selengkapnya