Berita

Menteri Kesehatan AS Robert F. Kennedy Jr./Tangkapan layar RMOL

Dunia

AS Cabut Wajib Vaksin Covid untuk Anak dan Ibu Hamil, Pakar Kesehatan Kaget

RABU, 28 MEI 2025 | 09:35 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Menteri Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan Amerika Serikat, Robert F. Kennedy Jr., mengumumkan bahwa anak-anak sehat dan ibu hamil tidak lagi diwajibkan menerima vaksin Covid-19.

Pernyataan tersebut disampaikan Kennedy dalam sebuah video berdurasi 58 detik yang diunggah di platform media sosial X. Ia menyebutkan bahwa vaksin Covid-19 telah dicabut dari daftar vaksin yang direkomendasikan oleh Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS (CDC) untuk kelompok tersebut.

Dalam video itu, tidak ada perwakilan dari CDC yang hadir. Ketika dimintai tanggapan, pejabat CDC justru mengarahkan pertanyaan ke Kennedy dan Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan (HHS) AS.


“Saya sangat senang mengumumkan bahwa mulai hari ini, suntikan vaksin Covid untuk anak-anak sehat dan ibu hamil sehat resmi dihapus dari jadwal imunisasi rekomendasi CDC,” kata Kennedy dalam video tersebut, dikutip dari The Guardian, Rabu, 28 Mei 2025.

Keputusan Kennedy ini didukung oleh HHS. 

“Dengan berakhirnya pandemi Covid-19, ini adalah saat yang tepat untuk melangkah ke depan,” ujar HHS dalam pernyataan tertulis.

Namun, keputusan Kennedy memicu kekhawatiran dari kalangan dokter dan pakar kesehatan masyarakat. Mereka menilai langkah tersebut terburu-buru dan bisa menimbulkan kebingungan.

“Tidak ada data atau informasi baru yang mendasari keputusan ini. Mereka hanya membuat asumsi,” kata Michael Osterholm, Direktur Pusat Penelitian dan Kebijakan Penyakit Menular di Universitas Minnesota.

Selama ini, pejabat kesehatan AS selalu menganjurkan vaksinasi Covid tahunan untuk semua warga berusia enam bulan ke atas, mengikuti rekomendasi para ahli penyakit menular. Namun seiring meredanya pandemi, muncul wacana untuk lebih memfokuskan vaksinasi pada kelompok lansia—yang memiliki risiko tertinggi mengalami komplikasi serius akibat Covid-19.

CDC sendiri sebenarnya telah menjadwalkan pertemuan pada bulan Juni untuk meninjau kebijakan vaksinasi Covid di musim gugur mendatang. Salah satu opsi yang akan dibahas adalah hanya merekomendasikan vaksin untuk kelompok berisiko tinggi, namun tetap membebaskan pilihan vaksin bagi kelompok berisiko rendah.

Sayangnya, Kennedy yang dikenal sebagai tokoh antivaksin sebelum menjabat sebagai Menkes, memilih mengambil keputusan sepihak tanpa menunggu hasil kajian ilmiah dari panel ahli.

Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa proses ilmiah yang selama ini menjadi dasar kebijakan kesehatan publik bisa diabaikan begitu saja. 

“Ini bisa menjadi preseden berbahaya. Jika Anda bisa melakukannya terhadap vaksin ini, maka bisa juga terhadap vaksin lain -seperti MMR (campak, gondongan, dan rubela),” kata Osterholm.

Ia dan para ahli lainnya juga mempertanyakan dampak keputusan ini terhadap akses dan pembiayaan vaksin. Misalnya, apakah asuransi kesehatan masih akan menanggung vaksin Covid, dan apakah masyarakat masih bisa dengan mudah mendapatkannya.

“Alasan kita memberi vaksin kepada orang sehat adalah agar mereka tetap terlindungi,” ujar Georges Benjamin, Direktur Eksekutif American Public Health Association.

Perlu diketahui, lebih dari 1,2 juta orang meninggal akibat Covid-19 di AS, kebanyakan adalah lansia. Namun anak-anak juga terdampak: sejak pandemi dimulai, lebih dari 1.300 anak meninggal karena virus corona, menurut data CDC.

Dalam video pengumuman Kennedy, turut hadir Komisaris Badan Pengawas Obat dan Makanan Marty Makary bersama Kepala Institut Kesehatan Nasional Jay Bhattacharya.

Populer

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

Nasib Hendrik, SPPG Ditutup, 150 Karyawan Diberhentikan

Jumat, 27 Maret 2026 | 06:07

KPK Klaim Status Tahanan Rumah Yaqut Sesuai UU

Jumat, 27 Maret 2026 | 12:26

Kubu Jokowi Bergerak Senyap untuk Jatuhkan Prabowo

Rabu, 25 Maret 2026 | 06:15

UPDATE

TNI Gandeng Bulog Hadirkan Program Pangan Murah di Puncak Jaya

Kamis, 02 April 2026 | 03:59

Jadwal KA Ciremai Dipastikan Kembali Normal

Kamis, 02 April 2026 | 03:46

KUR dan Salah Arah Subsidi Negara

Kamis, 02 April 2026 | 03:20

Gugatan Forum Purnawirawan TNI Bertujuan agar Kasus Ijazah Jokowi Rampung

Kamis, 02 April 2026 | 02:55

Umrah Prajurit dan ASN TNI

Kamis, 02 April 2026 | 02:39

Ledakan SPBE Cimuning Turut Porak-Porandakan Pemukiman Warga

Kamis, 02 April 2026 | 02:16

JK: Kalau BBM Murah, Orang akan Pakai Seenaknya

Kamis, 02 April 2026 | 01:59

AS Beri Sinyal Belum Ingin Akhiri Perang dengan Iran

Kamis, 02 April 2026 | 01:37

Wamen Fajar: Model Soal TKA Cocok buat Kebutuhan Masa Depan

Kamis, 02 April 2026 | 01:12

Danantara Didorong Percepat Proyek Hilirisasi dan Waste to Energy

Kamis, 02 April 2026 | 00:54

Selengkapnya