Berita

Menteri Kesehatan AS Robert F. Kennedy Jr./Tangkapan layar RMOL

Dunia

AS Cabut Wajib Vaksin Covid untuk Anak dan Ibu Hamil, Pakar Kesehatan Kaget

RABU, 28 MEI 2025 | 09:35 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Menteri Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan Amerika Serikat, Robert F. Kennedy Jr., mengumumkan bahwa anak-anak sehat dan ibu hamil tidak lagi diwajibkan menerima vaksin Covid-19.

Pernyataan tersebut disampaikan Kennedy dalam sebuah video berdurasi 58 detik yang diunggah di platform media sosial X. Ia menyebutkan bahwa vaksin Covid-19 telah dicabut dari daftar vaksin yang direkomendasikan oleh Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS (CDC) untuk kelompok tersebut.

Dalam video itu, tidak ada perwakilan dari CDC yang hadir. Ketika dimintai tanggapan, pejabat CDC justru mengarahkan pertanyaan ke Kennedy dan Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan (HHS) AS.


“Saya sangat senang mengumumkan bahwa mulai hari ini, suntikan vaksin Covid untuk anak-anak sehat dan ibu hamil sehat resmi dihapus dari jadwal imunisasi rekomendasi CDC,” kata Kennedy dalam video tersebut, dikutip dari The Guardian, Rabu, 28 Mei 2025.

Keputusan Kennedy ini didukung oleh HHS. 

“Dengan berakhirnya pandemi Covid-19, ini adalah saat yang tepat untuk melangkah ke depan,” ujar HHS dalam pernyataan tertulis.

Namun, keputusan Kennedy memicu kekhawatiran dari kalangan dokter dan pakar kesehatan masyarakat. Mereka menilai langkah tersebut terburu-buru dan bisa menimbulkan kebingungan.

“Tidak ada data atau informasi baru yang mendasari keputusan ini. Mereka hanya membuat asumsi,” kata Michael Osterholm, Direktur Pusat Penelitian dan Kebijakan Penyakit Menular di Universitas Minnesota.

Selama ini, pejabat kesehatan AS selalu menganjurkan vaksinasi Covid tahunan untuk semua warga berusia enam bulan ke atas, mengikuti rekomendasi para ahli penyakit menular. Namun seiring meredanya pandemi, muncul wacana untuk lebih memfokuskan vaksinasi pada kelompok lansia—yang memiliki risiko tertinggi mengalami komplikasi serius akibat Covid-19.

CDC sendiri sebenarnya telah menjadwalkan pertemuan pada bulan Juni untuk meninjau kebijakan vaksinasi Covid di musim gugur mendatang. Salah satu opsi yang akan dibahas adalah hanya merekomendasikan vaksin untuk kelompok berisiko tinggi, namun tetap membebaskan pilihan vaksin bagi kelompok berisiko rendah.

Sayangnya, Kennedy yang dikenal sebagai tokoh antivaksin sebelum menjabat sebagai Menkes, memilih mengambil keputusan sepihak tanpa menunggu hasil kajian ilmiah dari panel ahli.

Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa proses ilmiah yang selama ini menjadi dasar kebijakan kesehatan publik bisa diabaikan begitu saja. 

“Ini bisa menjadi preseden berbahaya. Jika Anda bisa melakukannya terhadap vaksin ini, maka bisa juga terhadap vaksin lain -seperti MMR (campak, gondongan, dan rubela),” kata Osterholm.

Ia dan para ahli lainnya juga mempertanyakan dampak keputusan ini terhadap akses dan pembiayaan vaksin. Misalnya, apakah asuransi kesehatan masih akan menanggung vaksin Covid, dan apakah masyarakat masih bisa dengan mudah mendapatkannya.

“Alasan kita memberi vaksin kepada orang sehat adalah agar mereka tetap terlindungi,” ujar Georges Benjamin, Direktur Eksekutif American Public Health Association.

Perlu diketahui, lebih dari 1,2 juta orang meninggal akibat Covid-19 di AS, kebanyakan adalah lansia. Namun anak-anak juga terdampak: sejak pandemi dimulai, lebih dari 1.300 anak meninggal karena virus corona, menurut data CDC.

Dalam video pengumuman Kennedy, turut hadir Komisaris Badan Pengawas Obat dan Makanan Marty Makary bersama Kepala Institut Kesehatan Nasional Jay Bhattacharya.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

UPDATE

Dudung Resmi Jabat Menko Polkam, Geser Djamari Chaniago

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:23

Pelantikan Suyudi Momentum Perkuat Profesionalisme Polri

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:20

Kuseryansyah Perlu Jelaskan Absen di Kejagung Terkait Kasus PT Crowde

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:19

Profil Suyudi Ario Seto, Kapolri Baru Pengganti Listyo Sigit

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:18

Harta Menko PMK Sugiono Tembus Rp13,15 Miliar

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:10

Prabowo Lantik Dua Wamenkeu Baru untuk Bantu Suahasil

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:08

7 Kali Reshuffle Kabinet Prabowo-Gibran, Ini Daftarnya

Kamis, 01 Oktober 2026 | 15:55

Inflasi Tahunan September 2026 Capai 3,28 Persen, Ini Biang Keroknya

Kamis, 01 Oktober 2026 | 15:55

Utang BLBI Lunas, Hak Tagih Negara Rp 110 Triliun Belum Tuntas

Kamis, 01 Oktober 2026 | 15:50

Pulung Agustanto: Pendidikan dan Dunia Usaha Harus Berjalan Seiring

Kamis, 01 Oktober 2026 | 15:46

Selengkapnya