Berita

Menteri Kesehatan AS Robert F. Kennedy Jr./Tangkapan layar RMOL

Global

AS Cabut Wajib Vaksin Covid untuk Anak dan Ibu Hamil, Pakar Kesehatan Kaget

RABU, 28 MEI 2025 | 09:35 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Menteri Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan Amerika Serikat, Robert F. Kennedy Jr., mengumumkan bahwa anak-anak sehat dan ibu hamil tidak lagi diwajibkan menerima vaksin Covid-19.

Pernyataan tersebut disampaikan Kennedy dalam sebuah video berdurasi 58 detik yang diunggah di platform media sosial X. Ia menyebutkan bahwa vaksin Covid-19 telah dicabut dari daftar vaksin yang direkomendasikan oleh Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS (CDC) untuk kelompok tersebut.

Dalam video itu, tidak ada perwakilan dari CDC yang hadir. Ketika dimintai tanggapan, pejabat CDC justru mengarahkan pertanyaan ke Kennedy dan Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan (HHS) AS.


“Saya sangat senang mengumumkan bahwa mulai hari ini, suntikan vaksin Covid untuk anak-anak sehat dan ibu hamil sehat resmi dihapus dari jadwal imunisasi rekomendasi CDC,” kata Kennedy dalam video tersebut, dikutip dari The Guardian, Rabu, 28 Mei 2025.

Keputusan Kennedy ini didukung oleh HHS. 

“Dengan berakhirnya pandemi Covid-19, ini adalah saat yang tepat untuk melangkah ke depan,” ujar HHS dalam pernyataan tertulis.

Namun, keputusan Kennedy memicu kekhawatiran dari kalangan dokter dan pakar kesehatan masyarakat. Mereka menilai langkah tersebut terburu-buru dan bisa menimbulkan kebingungan.

“Tidak ada data atau informasi baru yang mendasari keputusan ini. Mereka hanya membuat asumsi,” kata Michael Osterholm, Direktur Pusat Penelitian dan Kebijakan Penyakit Menular di Universitas Minnesota.

Selama ini, pejabat kesehatan AS selalu menganjurkan vaksinasi Covid tahunan untuk semua warga berusia enam bulan ke atas, mengikuti rekomendasi para ahli penyakit menular. Namun seiring meredanya pandemi, muncul wacana untuk lebih memfokuskan vaksinasi pada kelompok lansia—yang memiliki risiko tertinggi mengalami komplikasi serius akibat Covid-19.

CDC sendiri sebenarnya telah menjadwalkan pertemuan pada bulan Juni untuk meninjau kebijakan vaksinasi Covid di musim gugur mendatang. Salah satu opsi yang akan dibahas adalah hanya merekomendasikan vaksin untuk kelompok berisiko tinggi, namun tetap membebaskan pilihan vaksin bagi kelompok berisiko rendah.

Sayangnya, Kennedy yang dikenal sebagai tokoh antivaksin sebelum menjabat sebagai Menkes, memilih mengambil keputusan sepihak tanpa menunggu hasil kajian ilmiah dari panel ahli.

Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa proses ilmiah yang selama ini menjadi dasar kebijakan kesehatan publik bisa diabaikan begitu saja. 

“Ini bisa menjadi preseden berbahaya. Jika Anda bisa melakukannya terhadap vaksin ini, maka bisa juga terhadap vaksin lain -seperti MMR (campak, gondongan, dan rubela),” kata Osterholm.

Ia dan para ahli lainnya juga mempertanyakan dampak keputusan ini terhadap akses dan pembiayaan vaksin. Misalnya, apakah asuransi kesehatan masih akan menanggung vaksin Covid, dan apakah masyarakat masih bisa dengan mudah mendapatkannya.

“Alasan kita memberi vaksin kepada orang sehat adalah agar mereka tetap terlindungi,” ujar Georges Benjamin, Direktur Eksekutif American Public Health Association.

Perlu diketahui, lebih dari 1,2 juta orang meninggal akibat Covid-19 di AS, kebanyakan adalah lansia. Namun anak-anak juga terdampak: sejak pandemi dimulai, lebih dari 1.300 anak meninggal karena virus corona, menurut data CDC.

Dalam video pengumuman Kennedy, turut hadir Komisaris Badan Pengawas Obat dan Makanan Marty Makary bersama Kepala Institut Kesehatan Nasional Jay Bhattacharya.

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

KPK Setengah Hati Panggil Nusron Wahid

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:16

Optimisme dan Tantangan Golkar di Era Bahlil Lahadalia

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:08

Dibuka Program Madrasah Layak Belajar 2026 untuk 700 Madrasah

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:38

Prabowo dan DPR Harus Dengarkan Desakan Gibran Mundur dari Wapres

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:23

Bantu Kuliner Indonesia Mendunia, Pemerintah Diminta Tiru Thailand

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:01

Lumat Arema, Persija Puncaki Klasemen

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:39

PDIP: Usulan Luhut Cederai Rasa Keadilan Masyarakat

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:19

Infrastruktur Perikanan KNMP di Papua Tengah Diharapkan Dorong Ekonomi Nelayan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:01

Usulan Luhut soal Ubah Definisi Korupsi Membahayakan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:35

Polisi Bunuh Polisi Melonjak Dua Kali Lipat pada 2026

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:15

Selengkapnya