Berita

Budi Arie Setiadi/RMOL

Politik

Mahfud MD:

Sudah Seharusnya Budi Arie Digiring ke Pengadilan Tipikor

RABU, 28 MEI 2025 | 02:30 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Ramai pemberitaan mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi diduga terlibat kasus judi online (judol) bukan suatu fitnah dan tidak bertentangan dengan hukum.

Hal itu disampaikan pakar hukum tata negara Prof. Moh. Mahfud MD merespons pernyataan Budi Arie yang akan melaporkan pihak-pihak yang dianggap memfitnah dirinya di kasus judol.

“Berita meluas kalau mau dikatakan memfitnah, kan bisa dengar tuh ‘semua yang memfitnah akan dilaporkan ke polisi’. Loh laporkan aja semua yang bicara, ribuan orang,” ucap Mahfud dikutip dalam kanal Youtube Mahfud MD Official pada Rabu, 28 Mei 2025.


“Jadi ini memang seharusnya harus digiring ke Pengadilan Tipikor, iya dong, pintu sudah terbuka,” tambahnya menegaskan.

Menurut dia, pasal ITE tentang perjudian hanya dikhususkan untuk 26 tersangka. Sementara, Budi Arie selaku pejabat negara sudah seharusnya menjadi ranah Pengadilan Tipikor.

“Iya dong, karena nanti gampang itu masuknya kalau polisinya atau jaksanya sungguh-sungguh,” jelas dia.

Mantan Menko Polhukam itu menjelaskan secara rinci mengenai asas-asas dalam hukum pidana. Khususnya terkait asas praduga tidak bersalah dan asas praduga bersalah.

Bahkan, Ketua Mahkamah Konstitusi era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini juga mengutip ayat Al Quran Surat Al Hujurat ayat 12 yang berbunyi yâ ayyuhalladzîna âmanujtanibû katsîram minadh-dhanni inna ba‘dladh-dhanni itsmuw. Artinya, Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka! Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa.

“Di situ ada kata sebagian dari prasangka, dosa. Berarti ada sebagian yang tidak berdosa. Nah menduga koruptor itu disebarkan ke publik bahwa dia patut dihukum, bukan dosa, malah pahala menurut saya,” ungkapnya.

Maka dari itu, Mahfud meminta agar opini-opini di publik yang mengarah kepada kasus ini bermanfaat guna mengawal jalannya proses hukum.

“Nah, proses dugaan menuju perkara itu di dorong, diperkuat oleh opini-opini publik sebagai pengawal. Jadi publik itu boleh menganalisis,” tegasnya.

Masih kata Mahfud, ketika dorongan dari masyarakat agar penegak hukum menghukum Budi Arie dalam kasus judol sangat lumrah dan diperbolehkan.

“Kalau kita masyarakat ramai-ramai menduga dan memberi masukan dan tekanan kepada para penegak hukum agar ini diungkap, itu sah. Dan itu yang berlaku di berbagai negara,” pungkasnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Beda Keterangan soal Rp800 Juta: Hercules Sebut untuk Pergi ke LN dan Mediasi, KPK Ungkap Dugaan Uang Pengamanan

Kamis, 12 November 2026 | 10:12

UPDATE

Polda Metro Jelaskan Alasan Cakra Adi Ditangkap

Sabtu, 21 November 2026 | 12:25

Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Dicabut, PT RAPP Singgung Penyerapan Puluhan Ribu Tenaga Kerja

Sabtu, 21 November 2026 | 12:13

Legislator PAN Kirim Bantuan Sembako dan Selimut bagi Korban Banjir Agam

Sabtu, 21 November 2026 | 11:59

UMP Jawa Tengah 2027 Naik 14,10 Persen, Tertinggi dalam 10 Tahun

Sabtu, 21 November 2026 | 11:44

Produksi Mobil Nasional Tembus 1,1 Juta Unit, Penjualan Naik 20 Persen

Sabtu, 21 November 2026 | 11:28

Biaya Distribusi Gas Mahal, Industri RI Terancam Kehilangan Daya Saing

Sabtu, 21 November 2026 | 11:17

Buyback Emas Antam Anjlok Rp50.000, Satu Gram Dibanderol Rp2 Juta

Sabtu, 21 November 2026 | 10:58

DJP Kantongi Rp60,1 Triliun dari Setoran Pajak Digital hingga Oktober 2026

Sabtu, 21 November 2026 | 10:42

Lanjutkan Buyback, ELSA Siapkan Dana Rp84,5 Miliar untuk Jaga Stabilitas Saha

Sabtu, 21 November 2026 | 10:36

Pembentukan Tim Penjaringan Munas Perbakin 2026 Diduga Cacat Aturan

Sabtu, 21 November 2026 | 10:22

Selengkapnya