Putusan MK Tolak Gugatan PSU Banjarbaru Bukti Demokrasi Berjalan Jurdil

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menolak  sengketa hasil pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan.

Gugatan itu diajukan pemantau pilkada bernama Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia (LPRI) dan  Udiansyah kepada pasangan Erna Lisa Halaby-Wartono.

Menanggapi putusan itu, pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad atau karib disapa Haji Isam mengatakan, keputusan MK menjadi bukti perhelatan demokrasi berjalan dengan jujur dan adil.

Adapun Haji Isam santer dikait-kaitkan dengan pasangan Erna Lisa Halaby-Wartono.

“Semuanya ditentukan kehendak masyarakat dalam memilih pemimpin,” kata Haji Isam kepada wartawan, Selasa 27 Mei 2025.

Haji Isam menilai, saat ini masyarakat di daerah sudah cerdas dan kritis dalam menentukan para pemimpinnya. Katanya, mereka yang tidak puas dengan hasil Pilkada 2024 bisa mengajukan gugatan lewat MK.

“Mereka yang  tak puas dengan hasil Pilkada 2024, bisa mengajukan gugatan lewat Mahkamah Konstitusi (MK),” tutur dia.

Haji Isam pun turut menjelaskan, soal  disebut dirinya yang mempunyai andil besar dalam kemenangan pasangan Erna Lisa Halaby dan Wartono.

Nama Haji Isam dikaitkan lantaran saudara Lisa yang bernama Timothy Savitri berkongsi bisnis di PT Nusa Mandiri Properti, bersama Jhony Saputra, putra Haji Isam.

“Kalau Lisa itu, hanya hubungan dengan Timothy saja, kebetulan Timothy itu, kawan saya," pungkasnya.

Pada Senin 26 Mei 2025, MK telah memutuskan menolak permohonan sengketa hasil pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Kota Banjarbaru yang diajukan pemantau pilkada bernama Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia (LPRI), serta Udiansyah.

“Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat dapat diterima,” kata Ketua MK Suhartoyo saat membacakan amar Putusan Nomor 318/PHPU.WAKO-XXIII/2025 dan 319/PHPU.WAKO-XXIII/2025.