PDIP-Golkar-Gerindra Setuju KEM-PPKF RAPBN 2026 Dibahas Lebih Lanjut

Tiga fraksi di DPR RI menyetujui Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2026 yang diusulkan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk dibahas lebih lanjut.

“Fraksi PDIP menyatakan dapat menyetujui untuk melakukan pembahasan lebih lanjut dengan pemerintah terhadap KEM-PPKF 2026 dan agar pandangan di atas dapat memyempurnakan KEM-PPKF 2026,” kata juru bicara Fraksi PDIP I Wayan Sudirta dalam rapat paripurna ke-19 di Gedung Nusantara II, Komplek DPR RI, Senayan, Selasa 27 Mei 2025.

Kemudian, Fraksi Partai Golkar yang dibacakan oleh anggota Komisi I DPR RI Nurul Arifin menyampaikan pandangannya bahwa reformasi struktural juga perlu menjangkau sektor moneter perbankan baik makro dan mikro prudentialnya.

“Semangat reformasi struktural harus mampu diinternalisasi oleh masing-masing lembaga agar tetap relevan dengan tantangan dan perkembangan zaman,” kata Nurul.

Atas dasar itu, Fraksi Partai Golkar menyetujui asumsi KEM-PPKF 2026 dan diminta untuk dibahas lebih lanjut dengan pemerintah.

“Setelah mencermati KEM PPKF 2026 berdasarkan beberapa pokok pikiran yang disampaikan, (Fraksi Golkar) menyetujui KEM PPKF 2026 untuk dibahas lebih lanjut,” kata Nurul

Dari Fraksi Partai Gerinda yang dibacakan oleh Anisa Mahesa menyebut bahwa partainya mendukung anggaran Perlidungan Sosial (Perlinsos) ditambah di tahun depan dan juga tambahan anggaran kesehatan serta pendidikan.

“Kami mendukung anggaran Perlinsos yang terus meningkat di tahun 2026 dan terjaga di kisaran 2,6 persen Produk Domestik Bruto (PDB)," kata Anisa.

Kata Anisa, peningkatan tersebut utamanya diprioritaskam alokasi untuk mengurangi beban pengeluaran mendukung daya beli masyarakat dan mendorong pemberdayaan. 

"Kami juga mengaprediasi peningkatan anggaran Pendidikan dan anggaran kesehatan,” kata Anisa.