Berita

Presiden Prabowo Subianto saat memimpin rapat kabinet/Ist

Politik

Menteri yang Bikin Gaduh Layak Kena Reshuffle

SELASA, 27 MEI 2025 | 13:37 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Langkah Presiden Prabowo Subianto untuk merombak kabinet telah dinantikan oleh publik. Reshuffle perlu diberikan kepada menteri-menteri yang berkinerja buruk.

Menurut Analis komunikasi politik Hendri Satrio, menteri yang kerap memicu kegaduhan publik dan gagal menjalin hubungan baik dengan pemangku kepentingan juga layak diganti.

“Jadi indikatornya sih ini aja. Bikin gaduh, sama tidak bisa memanage stakeholdernya, ada enggak menteri yang masuk ke dua kategori ini?” ujar Hensat, sapaan akrabnya, Selasa 27 Mei 2025.


Hensa mencontohkan kasus pergantian Satryo Brodjonegoro dari posisi Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang digantikan Brian Yuliarto. Menurutnya, Satryo diganti karena memenuhi dua kriteria tersebut.

Founder Lembaga Survei Kedai KOPI itu mengungkapkan tiga alasan utama reshuffle kabinet, yakni faktor subjektif, faktor politis, dan kinerja buruk.

Soal kinerja buruk, Hensat menyebut ada tiga sumber evaluasi, yaitu penilaian presiden sendiri, lingkaran terdekat presiden, dan masyarakat.

"Masyarakat pasti memberikan evaluasi kepada menteri-menteri ini," tegasnya.

Hensat juga menyoroti pernyataan Presiden Prabowo saat bertemu dengan pemimpin redaksi pada 6 April 2025. Saat itu, Prabowo memberi nilai enam untuk kinerja kabinetnya.

“Itu buat saya adalah isyarat bahwa dia belum puas terhadap kinerjanya serta kemungkinan akan mereshuffle kabinetnya,” ungkap Hensat.

Ia menambahkan, desakan publik untuk reshuffle bukan bertujuan mengganggu pemerintahan, melainkan memberikan masukan agar kinerja kabinet lebih optimal.

“Keinginan publik terhadap pergantian itu bukannya mau gangguin pemerintahan Pak Prabowo. Tapi semata-mata membedakan masukan Pak Prabowo coba deh kalau ini diganti nih menteri-menteri ini diganti, mungkin larinya lebih cepat,” tutupnya.

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

PSI Ketar-ketir Lawan Jusuf Kalla

Jumat, 08 Mei 2026 | 06:47

UPDATE

Istri Wali Kota Madiun Dicecar KPK soal Dugaan Aset Hasil Korupsi

Rabu, 13 Mei 2026 | 10:22

Giant Sea Wall Pantura Dirancang Lindungi Jutaan Warga dan Jadi Mesin Ekonomi Baru

Rabu, 13 Mei 2026 | 10:17

Pengamat: Pencoretan Saham Unggulan RI dari MSCI Jadi Tekanan Psikologis Pasar

Rabu, 13 Mei 2026 | 10:14

Harga Minyak Dunia Terus Merangkak Naik

Rabu, 13 Mei 2026 | 10:05

Dana PIP 2026 Belum Cair? Begini Cara Mudah Cek Status Pakai NIK dan NISN

Rabu, 13 Mei 2026 | 10:04

IHSG Ambles 1,59 Persen, Asing Catat Net Sell Rp49,28 Triliun Usai Pengumuman MSCI

Rabu, 13 Mei 2026 | 09:47

Komisi VIII DPR: Predator Seksual di Ponpes Pati harus Dihukum Seberat-beratnya!

Rabu, 13 Mei 2026 | 09:43

Singapura Ingin Hidupkan Sijori Lagi Bersama RI dan Malaysia

Rabu, 13 Mei 2026 | 09:35

Anak Buah Zulhas Dicecar KPK soal Pengaturan Proyek dan Fee Bupati Rejang Lebong

Rabu, 13 Mei 2026 | 09:33

MUI GPT Bisa Jadi Terobosan Pelayanan Umat Berbasis AI

Rabu, 13 Mei 2026 | 09:32

Selengkapnya